Kian Marak Kasus Kebocoran Data, Begini Rekomendasi Pakar Keamanan Siber 

Tahun baru 2022 belum genap berjalan dua bulan, tapi Indonesia telah diramaikan dengan dugaan kebocoran data dan serangan siber yang terjadi di berbagai instansi, tak terkecuali lembaga pemerintah yang menangani data publik. Pada bulan Januari misalnya, data 6 juta pasien Indonesia diduga bocor dari sistem komputer Kementerian Kesehatan.

Data yang diduga bocor mencakup informasi vital seperti data jaminan sosial hingga nama karyawan rumah sakit. Pada bulan yang sama, muncul dugaan kebocoran 3,5 juta set data kemigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya mencakup informasi tentang detail paspor warga negara asing. 

Bila menengok lebih jauh ke belakang, data Badan Siber Sandi Negara (BSSN) melaporkan bahwa ada lebih dari 888 juta serangan siber terjadi di Indonesia, hanya pada periode Januari hingga Agustus 2021. Angka ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan data sepanjang 2020. 

Serangkaian dugaan kebocoran data dan serangan siber terhadap lembaga dan instansi di dalam negeri, baik swasta maupun pemerintahan, menunjukkan bahwa serangan siber kian berkembang pesat dan makin agresif. 

Agar masyarakat luas lebih terlindungi dari kasus serupa dua pakar keamanan siber; Head of Government Affairs Kaspersky Asia Pacific, Genie Sugene Gan dan Chairman Cybersecurity Research Institute & Communication and Information System, Pratama Persadha merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut.
 

Mengembangkan regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi 

Pemerintah perlu mengembangkan Strategi Keamanan Siber Nasional dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut mereka, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memperkokoh keamanan siber di lembaga publik dan swasta, serta meminimalkan ancaman serangan dan kebocoran data. 
 

Meningkatkan kesadaran keamanan siber 

Keamanan siber merupakan urusan semua orang, bukan hanya pihak tertentu. Tiap orang perlu memiliki peran dalam memastikan keamanan siber kolektif. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan edukasi dan sosialisasi serta memasukkan keamanan siber dalam bagian pendidikan. 
 

Membangun kapasitas keamanan siber dan kemampuan respons insiden 

Selain melaksanakan langkah-langkah pencegahan, tindakan saat terjadi insiden keamanan siber juga perlu dipertegas. Respons merupakan hal yang penting dalam kasus seperti ini. Pemerintah dinilai perlu membentuk Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) di berbagai instansi pemerintah. 
 

Kolaborasi dengan semua level & stakeholder 

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan publik penting untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan pendekatan sebuah negara dalam konteks keamanan siber. Kolaborasi dan koordinasi yang lebih erat dengan dunia internasional juga menjadi hal penting untuk tetap up to date dengan isu yang selalu berkembang dengan pesat ini. 


Editor : Gita