Perjuangan Kesetaraan dan Meningkatkan Peran Perempuan di Presidensi G20

Perempuan memegang peranan penting bukan hanya dalam sebuah keluarga, masyarakat, tetapi juga negara. Mereka mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus bahkan menopang ekonomi bangsa. Namun sayang, stigma perempuan sebagai makhluk yang lemah dan harus di bawah laki-laki masih cukup kuat di masyarakat hingga di lingkup kerja.

Hal ini lah yang membuat banyak perempuan Indonesia tidak berkembang, mendapatkan keinginannya, dan mampu meraih cita-citanya.

Tidak dipungkiri, walaupun pernah diperjuangkan RA. Kartini, isu kesetaraan gender masih sangat luas di masyarakat bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Isu diskriminasi gender ini lantas dibahas dalam Presidensi G20 yang sudah berjalan hampir setahun di Indonesia. 

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny N. Rosalin, menegaskan melalui forum internasional ini, para negara anggota ingin mendorong perempuan lebih berperan di bidang pembangunan. 

Baca juga: 5 Tayangan Ini Hadirkan Karakter Utama Perempuan Inspiratif

Caranya adalah memberikan perempuan kesempatan, akses dalam pekerjaan, agar bisa berpartisipasi, turut pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat dari semua proses pembangunan.

Lenny menjabarkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat parsitispasi perempuan dalam dunia kerja, jarak atau gap-nya cukup tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat partisipasi perempuan sebesar 54 persen, sementara laki-laki 82 persen. 

"Hampir 30 persen sampai 40 persen. Kita harus kejar ketertinggalan ini. Survei McKinsey sebut kalau bisa menaikkan partisipasi perempuan 3 persen saja, PDB Indonesia bisa naik US$135 miliar pada  2025," tuturnya dalam diskusi virtual yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Kamis (14/7/2022).

Sejak Presidensi G20 dimulai pada Desember 2021, Lenny menerangkan bahwa ada beberapa side event yang membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Pertama, di Likupang, Sulawesi Utara yang membahas diiskriminasi di bidang yang ada steriotipe gender. Kedua, di Batu, Malang, membahas bagaimana empower women ke UMKM. 

Ketiga, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan membahas isu kesehatan perempuan mulai dari tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta stunting. Keempat, di Manokwari, Papua yang membahas isu perempuan dan kawasan perdesaan. 

"Kita ingin wujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Tidak ada kekerasan, tidak ada perkawinan anak. Ada 10 indikator yang diukur desa ramah perempuan dan peduli anak," jelas Lenny. 

Dalam forum ini juga dibahas mengenai penerimaan perempuan disabilitas di lingkup kerja yang masih minim. Sementara itu, para negara yang tergabung dalam G20 juga membahas peningkatan presentase kepemimpinan di perusahaan, dukungan perusahaan terhadap UMKM, dan digital gap yang dialami perempuan. 

Semua isu dan pembahasan tersebut akan dirangkum dan dijadikan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan pada Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022 pada Agustus, di Bali.

"Kita buat policy note. Ada enam isu prioritas yakni edukasi, health, employment, transisi energi,  ekonomi digital, dan lingkungan," jelasnya. 


Editor: Indyah Sutriningrum