Begini Cara Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
30 November 2021 |
20:24 WIB
Nirmala Aninda
Asisten Manajer Konten Hypeabis.id
Proses perumusan kebijakan publik di Indonesia secara umum masih belum disertai dengan partisipasi publik yang berarti yang kemudian berdampak pada kualitas kebijakan yang diambil. Di tengah partisipasi politik yang rendah, banyak masyarakat merasa tidak terwakili oleh wakil rakyat yang dipilihnya.
Hal ini terlihat dari indikator Party-Identification (Party-ID), atau jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik di Indonesia yang masih berkisar di 9-11 persen.
Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas/organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.
Kombinasi antara kepuasan publik yang rendah dan terminologi rumit yang melekat dalam praktik kebijakan publik dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik.
Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.
CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia Andhyta F. Utami menyampaikan tantangan ini menjadi fokus organisasinya untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan.
Di luar ekspektasi, minat generasi muda cukup tinggi terkait kehadiran Think Policy.
"Ini juga membuktikan bahwa ada keinginan besar dari masyarakat, khususnya orang muda, untuk berpartisipasi dalam berbagai isu-isu di kebijakan publik, namun selalu kebingungan karena keterbatasan akses dan wadah yang tepat dan relevan," ujar Andhyta dalam diskusi daring.
Dia menambahkan bahwa dalam mendorong perubahan positif menuju pembuatan kebijakan publik berbasis bukti dan empati di Indonesia, Think Policy Indonesia fokus pada tiga strategi intervensi:
Hal ini terlihat dari indikator Party-Identification (Party-ID), atau jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik di Indonesia yang masih berkisar di 9-11 persen.
Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas/organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.
Kombinasi antara kepuasan publik yang rendah dan terminologi rumit yang melekat dalam praktik kebijakan publik dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik.
Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.
CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia Andhyta F. Utami menyampaikan tantangan ini menjadi fokus organisasinya untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan.
Di luar ekspektasi, minat generasi muda cukup tinggi terkait kehadiran Think Policy.
.jpeg "Think Policy Media Gathering. (Dok. tangkapan layar zoom)")
Think Policy Media Gathering. (Dok. tangkapan layar zoom)
Dia menambahkan bahwa dalam mendorong perubahan positif menuju pembuatan kebijakan publik berbasis bukti dan empati di Indonesia, Think Policy Indonesia fokus pada tiga strategi intervensi:
- Community - Membuka ruang bersuara dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Melalui beragam klaster isu, komunitas Think Policy dapat berbagi informasi, diskusi terbuka, berjejaring, dan mencari solusi ruang informal terhadap isu kebijakan publik. (Contoh: Ruang Tengah, Policy Talk, Policy Fest, Diskusi Tematik, Blog, dll)
- Academy - Memerdekakan pengetahuan analitis dan strategis tentang kebijakan publik bagi kaum profesional sektor publik, swasta, dan sipil. Menggunakan pendekatan kurikulum generalis-spesialis dan program pembelajaran yang didesain secara komprehensif sekaligus relevan untuk menanggapi tantangan kebijakan publik dalam konteks Indonesia (Contoh: Bootcamp, Workshop, Catalyst Camp, Online Academy, Handbook)
- Insight - Menyediakan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi pembuat kebijakan. Analisis disediakan secara mendalam serta relevan, serta melalui proses peer-review ahli dan standar editorial profesional (Contoh: InBrief Newsletter, Ad hoc policy briefs)
Untuk memfasilitasi wadah kolaborasi pegiat kebijakan lebih luas, Think Policy Indonesia menyelenggarakan Policy Fest 2021 pada 11-12 Desember 2021 sebagai ruang strategis untuk mendorong kapasitas dan partisipasi publik dalam kebijakan publik. Mengusung visi "Breaking the Boundaries of Indonesian Public Policy”, kegiatan Policy Fest 2021 bertujuan menjembatani kolaborasi lintas sektor untuk menembus batasan serta tantangan terkait praktik kebijakan publik di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013 - 2014 dan Patron Think Policy Chatib Basri menuturkan bahwa pembuat kebijakan tidak bisa bekerja sendirian apalagi dengan polemik dunia yang makin kompleks.
Tak hanya partisipasi publik, kebijakan publik pun harus disusun dengan berbasis pada data dan bukti (evidence) yang dikumpulkan oleh seluruh pihak untuk memastikan kebijakan tersebut akurat, tepat, dan menjawab pokok masalahnya.
"Saya berharap kepada Think Policy Indonesia melalui berbagai kegiatannya, seperti Policy Fest, agar terus konsisten menjadi wadah edukasi bagi publik dan menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi publik dalam proses kebijakan publik," katanya.
Selama dua hari dalam Policy Fest, Andhyta berharap dari 1.000 orang yang akan bergabung, tak hanya mendapat berbagai topik mengenai proses pembuatan kebijakan publik, tetapi juga dapat terhubung dengan berbagai aktivis kebijakan, pembuat kebijakan, dan profesional muda yang berminat pada bidang kebijakan publik.
Editor: Fajar Sidik
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.