Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB Periode 2026
12 January 2026 |
19:23 WIB
Denia Eryza
Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan dilakukan dalam pertemuan organisasional pertama Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026, sekaligus menandai pertama kalinya Indonesia memegang posisi tertinggi di forum multilateral tersebut sejak dibentuk pada 2006.
Baca juga: PBB Sebut Dampak AI Generatif Lebih Rentan Terhadap Perempuan
Untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, Indonesia dipercaya memegang jabatan tertinggi dalam forum multilateral yang bertugas memantau dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia. Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan setelah memperoleh dukungan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG).
Terpilihnya Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan aktifnya dalam berbagai forum HAM internasional selama dua dekade terakhir. Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden, masing-masing pada 2009 dan 2024. Sebelum Dewan HAM PBB terbentuk, Indonesia juga pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005.
Proses pencalonan hingga terpilihnya Indonesia berlangsung melalui upaya diplomasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri serta jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk komunikasi dan lobi dengan sejumlah negara mitra di Jakarta dan berbagai ibu kota lainnya.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia akan menjalankan presidensi Dewan HAM PBB dengan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi. Fokus kepemimpinan diarahkan pada penguatan kepercayaan antarnegara, perluasan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara konstruktif.
Adapun, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Ia memiliki pengalaman diplomatik, antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Indonesia untuk India dan Bhutan.
Dalam perannya, Presiden Dewan HAM PBB bertugas memimpin seluruh rapat dan sidang sepanjang 2026, termasuk tiga sesi reguler, serta mengawasi pelaksanaan mekanisme Universal Periodic Review (UPR) yang mengevaluasi situasi HAM di negara-negara anggota PBB.
Sejumlah akademisi mengingatkan agar Indonesia menjaga profesionalisme dan tetap berpegang pada data dalam menjalankan presidensi Dewan HAM PBB. Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya mengedepankan musyawarah dan mufakat guna menjaga kredibilitas forum multilateral tersebut.
Terpilihnya Indonesia membuka peluang untuk berperan lebih aktif dalam agenda HAM global, sekaligus menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia di tengah kompleksitas isu kemanusiaan. Mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia menargetkan penguatan dialog antarnegara, kerja sama multilateral, serta tata kelola forum HAM yang kredibel dan berimbang.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Penetapan dilakukan dalam pertemuan organisasional pertama Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026, sekaligus menandai pertama kalinya Indonesia memegang posisi tertinggi di forum multilateral tersebut sejak dibentuk pada 2006.
Baca juga: PBB Sebut Dampak AI Generatif Lebih Rentan Terhadap Perempuan
Untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, Indonesia dipercaya memegang jabatan tertinggi dalam forum multilateral yang bertugas memantau dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia. Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan setelah memperoleh dukungan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG).
Terpilihnya Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan aktifnya dalam berbagai forum HAM internasional selama dua dekade terakhir. Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden, masing-masing pada 2009 dan 2024. Sebelum Dewan HAM PBB terbentuk, Indonesia juga pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005.
Proses pencalonan hingga terpilihnya Indonesia berlangsung melalui upaya diplomasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri serta jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk komunikasi dan lobi dengan sejumlah negara mitra di Jakarta dan berbagai ibu kota lainnya.
The @UN Human Rights Council has elected Ambassador Sidharto Reza Suryodipuro, #Indonesia’s Permanent Representative to @UNGeneva, as its President for a one-year term ending 31 December 2026.
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) January 8, 2026
INFO ▶️ https://t.co/bUtpAymwj6 pic.twitter.com/ExqrTG1CVP
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia akan menjalankan presidensi Dewan HAM PBB dengan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi. Fokus kepemimpinan diarahkan pada penguatan kepercayaan antarnegara, perluasan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara konstruktif.
Adapun, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Ia memiliki pengalaman diplomatik, antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Indonesia untuk India dan Bhutan.
Dalam perannya, Presiden Dewan HAM PBB bertugas memimpin seluruh rapat dan sidang sepanjang 2026, termasuk tiga sesi reguler, serta mengawasi pelaksanaan mekanisme Universal Periodic Review (UPR) yang mengevaluasi situasi HAM di negara-negara anggota PBB.
Sejumlah akademisi mengingatkan agar Indonesia menjaga profesionalisme dan tetap berpegang pada data dalam menjalankan presidensi Dewan HAM PBB. Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya mengedepankan musyawarah dan mufakat guna menjaga kredibilitas forum multilateral tersebut.
Terpilihnya Indonesia membuka peluang untuk berperan lebih aktif dalam agenda HAM global, sekaligus menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia di tengah kompleksitas isu kemanusiaan. Mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia menargetkan penguatan dialog antarnegara, kerja sama multilateral, serta tata kelola forum HAM yang kredibel dan berimbang.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.