Catatan Satu Tahun Kemendikdasmen & Rencana Program Pendidikan 2026
25 October 2025 |
17:30 WIB
Luke Andaresta
Jurnalis Hypeabis.id
Genap setahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjabat. Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dari berbagai sektor pun menjadi sorotan, tak terkecuali di bidang pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selama satu tahun, Kemendikdasmen mencatat berbagai capaian strategis. Sepanjang tahun pertama, Kemendikdasmen telah merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang menyerap 400.000 tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia.
"Program revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah," kata Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam acara taklimat media, baru-baru ini.
Selama satu tahun, Kemendikdasmen mencatat berbagai capaian strategis. Sepanjang tahun pertama, Kemendikdasmen telah merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang menyerap 400.000 tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia.
"Program revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah," kata Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam acara taklimat media, baru-baru ini.
Dalam bidang transformasi digital, Kemendikdasmen mempercepat implementasi digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 64.072 perangkat interaktif (Interactive Flat Panel/IFP), disertai pelatihan guru serta penguatan platform Rumah Pendidikan sebagai pusat sumber belajar kolaboratif dan inklusif.
Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru juga menjadi fokus utama. Kemendikdasmen telah melakukan pembenahan signifikan dalam mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi guru. Kini, tunjangan disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru, memotong rantai birokrasi agar lebih efisien dan transparan.
Sebanyak 395.967 guru non ASN telah menerima aneka tunjangan profesi senilai Rp6,56 triliun, termasuk kenaikan tunjangan profesi menjadi Rp2 juta per bulan, sementara guru ASN sebesar gaji pokok. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga menjadi perhatian. Tahun ini, sebanyak 300.000 guru honorer telah menerima insentif sebesar Rp300.000 per bulan, yang pada tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp400.000 per bulan.
Dalam penguatan kompetensi guru dan siswa, Kemendikdasmen telah melatih 14.822 fasilitator pembelajaran mendalam yang akan membimbing 211.844 guru di 65.300 sekolah. Untuk menjawab kebutuhan pendidikan di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, pembelajaran berbasis teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan juga terus dikembangkan.
Sebanyak 2.915 fasilitator nasional telah melatih 62.898 guru di 53.568 sekolah di seluruh Indonesia agar mampu mengintegrasikan literasi digital, pemrograman, dan etika kecerdasan buatan dalam kegiatan belajar mengajar.
Kemendikdasmen juga memberikan beasiswa S1/D4 bagi 12.500 guru yang belum berkualifikasi sarjana melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan bantuan masing-masing sebesar Rp3 juta per semester, yang akan diperluas hingga menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Di sisi lain, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 dengan target 600.000 guru telah terpenuhi dan tahun depan diproyeksikan akan menjangkau hingga 808.000 guru di seluruh Indonesia.
"Kebijakan “guru paruh waktu” yang diterapkan tahun ini merupakan langkah transisi menuju sistem kepegawaian berbasis ASN, dan diharapkan pada 2026 tidak ada lagi guru berstatus honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN," ujar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani.
Untuk penguatan karakter peserta didik, gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) telah diterapkan di 86 persen sekolah, dan berhasil mencetak Rekor MURI dengan melibatkan lebih dari 7,4 juta siswa dalam kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat secara serentak.
Sementara itu, pemerataan akses pendidikan terus diperluas melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah menjangkau 10,98 juta siswa, serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi 4.616 pelajar dari Papua, daerah 3T, dan anak-anak pekerja migran.
Rencana Program 2026
Untuk tahun depan, Kemendikdasmen tengah menyiapkan program Wajib Belajar 13 Tahun yang akan mulai diimplementasikan pada 2026 bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk mendukung program tersebut, Kemendikdasmen menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi taman kanak-kanak.
Selain itu, Kemendikdasmen akan menyelenggarakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA pada 3–9 November 2025 yang akan diikuti oleh 3,5 juta siswa, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Tes ini dirancang inklusif, ramah, dan humanis.
TKA hadir sebagai bagian dari sistem evaluasi nasional dan syarat Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP). Lebih dari 43.000 sekolah telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini, baik secara daring maupun semi daring.
“Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan semangat belajar di kalangan para murid, memetakan mutu pendidikan, meningkatkan prestasi serta upaya untuk menciptakan pendidikan bermutu bagi semua,” ucap Menteri Mu'ti.
Di bidang kebahasaan, Kemendikdasmen turut memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah global. Setelah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO, Mendikdasmen akan hadir pada forum UNESCO pada November 2025 mendatang untuk menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia.
Adapun, pogram Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) juga terus berkembang dan kini telah hadir di 57 negara, termasuk di Universitas Al-Azhar Kairo, menandai semakin kuatnya posisi Bahasa Indonesia di kancah internasional. Revitalisasi 120 bahasa daerah juga terus dilakukan sebagai upaya pelestarian warisan budaya bangsa.
Selain itu, Kemendikdasmen juga menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027–2028. Mu'ti menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk membangun kemampuan komunikasi dasar, bukan sekadar akademik.
Adapun, pelatihan guru akan dimulai pada 2026 bekerja sama dengan British Council dan Institut Swedia, dengan fokus pada 90.000 sekolah yang belum memiliki guru bahasa Inggris.
“Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SD bukan sebagai sains, tapi sebagai media komunikasi. Tidak masalah kalau masih ada kesalahan, yang penting anak-anak percaya diri menggunakan bahasa itu,” ucapnya.
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.