Tingginya Biaya Transportasi Komuter Jabodetabek Kian Menggerus Kualitas Hidup
30 September 2025 |
08:00 WIB
Desyinta Nuraini
Jurnalis Hypeabis.id
Budaya komuter di kawasan urban, terutama di wilayah Jabodetabek, menghadapi tantangan besar yang berpotensi menggerus daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Tanpa dukungan transportasi publik yang memadai, fenomena ini tidak hanya membebani finansial, tetapi juga bisa meredupkan visi Indonesia Emas 2045.
Tidak dipungkiri, para komuter kerap kali harus merogoh kocek lebih dalam untuk berpindah dari transportasi satu ke yang lainnya. Dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), total biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat Indonesia menembus 12,46 persen dari total pendapatan.
Padahal, World Bank menetapkan bahwa idealnya porsi pengeluaran transportasi tidak boleh mencapai lebih dari 10 persen dari total pendapatan.
Baca juga: Moda Publik Lengkap, Kenapa Kendaraan Pribadi Masih Jadi Pilihan Warga Jabodetabek?
Di Bekasi, masyarakat setidaknya mengeluarkan Rp1,9 juta per bulan untuk transportasi. Wilayah Depok menjadi kota kedua dengan biaya transportasi paling mahal yakni mencapai Rp1,8 juta per orang.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai kegagalan menyediakan akses transportasi umum yang memadai dari setiap kawasan perumahan adalah akar masalah yang memperburuk beban hidup para komuter ini. Dia menegaskan, titik awal pergerakan manusia adalah dari rumah, bukan dari tempat hiburan atau pusat perbelanjaan.
Oleh karena itu, ketersediaan transportasi umum harus menjadi keharusan di setiap kawasan perumahan yang dibangun. Tanpa fasilitas ini, pengeluaran komuter untuk biaya transportasi pribadi akan menggerus 25 persen-30 persen dari penghasilan mereka.
“Bahkan generasi muda, Gen Z itu, ongkos pengeluaran tertinggi di transportasi. Jadi, mobilitas transportasi itu harus ada di setiap kawasan perumahan yang dibangun,” ujarnya kepada Hypeabis.id, beberapa waktu lalu.
Djoko lantas membandingkan kebijakan pembangunan pada era Presiden Soeharto dibandingkan kondisi saat ini. Kala itu, pemerintah Orde Baru mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk menyediakan sarana transportasi umum. Akibatnya, masyarakat yang membeli rumah tidak serta-merta harus membeli kendaraan pribadi, melainkan bisa membelinya 10-15 tahun kemudian setelah cicilan rumah lunas.
Berbeda dengan kondisi saat ini, keterbatasan transportasi membuat masyarakat harus memiliki kendaraan pribadi ketika memutuskan membeli rumah. Khususnya bagi para komuter asal wilayah penyangga yang bekerja di Jakarta. “Bekerja di Jakarta, gaji Rp10 juta tidak cukup karena pengeluaran transportasi yang tinggi,” imbuhnya.
Djoko juga mengkritik Program 3 Juta Rumah. Dari program sebelumnya saja banyak yang mangkrak. Berdasarkan temuannya, salah satu alasan utama mangkraknya proyek-proyek tersebut adalah ketiadaan akses transportasi umum.
Dia khawatir, tren ini akan terus berlanjut di masa depan. Kondisi ini diperparah dengan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan yang tidak masuk 10 besar. Menurut Djoko, hal ini menunjukkan bahwa transportasi belum menjadi prioritas utama negara. “Di satu sisi, kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, lemas iya,” sebutnya.
Diperlukan langkah nyata dari para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menghadirkan transportasi yang ideal bagi para komuter. Djoko menyoroti bahwa meski ada kepala daerah dengan latar belakang pendidikan transportasi, seperti di Kota Bekasi, persoalan transportasi masih belum terselesaikan.
Menurutnya, kendala utama bukan terletak pada kemampuan atau ketersediaan anggaran, melainkan pada kemauan politik. Ia menilai perbaikan dapat dilakukan dengan langkah sederhana, salah satunya memberi insentif kepada angkutan kota (angkot) yang sudah ada. "Ganti BBM-nya untuk angkot,” sarannya.
Dengan pendekatan ini, angkot dapat mengangkut warga dari perumahan ke stasiun terdekat secara gratis atau dengan tarif terjangkau. Djoko menambahkan, pembenahan tersebut bisa diwujudkan dalam waktu singkat, bahkan hanya setahun, apabila ada komitmen politik.
"Kalau mau, setahun bisa, yang penting dari pemimpinnya, mau atau tidak. Jangan omon-omon,” tegasnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Tidak dipungkiri, para komuter kerap kali harus merogoh kocek lebih dalam untuk berpindah dari transportasi satu ke yang lainnya. Dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), total biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat Indonesia menembus 12,46 persen dari total pendapatan.
Padahal, World Bank menetapkan bahwa idealnya porsi pengeluaran transportasi tidak boleh mencapai lebih dari 10 persen dari total pendapatan.
Baca juga: Moda Publik Lengkap, Kenapa Kendaraan Pribadi Masih Jadi Pilihan Warga Jabodetabek?
Di Bekasi, masyarakat setidaknya mengeluarkan Rp1,9 juta per bulan untuk transportasi. Wilayah Depok menjadi kota kedua dengan biaya transportasi paling mahal yakni mencapai Rp1,8 juta per orang.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai kegagalan menyediakan akses transportasi umum yang memadai dari setiap kawasan perumahan adalah akar masalah yang memperburuk beban hidup para komuter ini. Dia menegaskan, titik awal pergerakan manusia adalah dari rumah, bukan dari tempat hiburan atau pusat perbelanjaan.
Oleh karena itu, ketersediaan transportasi umum harus menjadi keharusan di setiap kawasan perumahan yang dibangun. Tanpa fasilitas ini, pengeluaran komuter untuk biaya transportasi pribadi akan menggerus 25 persen-30 persen dari penghasilan mereka.
“Bahkan generasi muda, Gen Z itu, ongkos pengeluaran tertinggi di transportasi. Jadi, mobilitas transportasi itu harus ada di setiap kawasan perumahan yang dibangun,” ujarnya kepada Hypeabis.id, beberapa waktu lalu.
Djoko lantas membandingkan kebijakan pembangunan pada era Presiden Soeharto dibandingkan kondisi saat ini. Kala itu, pemerintah Orde Baru mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk menyediakan sarana transportasi umum. Akibatnya, masyarakat yang membeli rumah tidak serta-merta harus membeli kendaraan pribadi, melainkan bisa membelinya 10-15 tahun kemudian setelah cicilan rumah lunas.
Berbeda dengan kondisi saat ini, keterbatasan transportasi membuat masyarakat harus memiliki kendaraan pribadi ketika memutuskan membeli rumah. Khususnya bagi para komuter asal wilayah penyangga yang bekerja di Jakarta. “Bekerja di Jakarta, gaji Rp10 juta tidak cukup karena pengeluaran transportasi yang tinggi,” imbuhnya.
Djoko juga mengkritik Program 3 Juta Rumah. Dari program sebelumnya saja banyak yang mangkrak. Berdasarkan temuannya, salah satu alasan utama mangkraknya proyek-proyek tersebut adalah ketiadaan akses transportasi umum.
Dia khawatir, tren ini akan terus berlanjut di masa depan. Kondisi ini diperparah dengan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan yang tidak masuk 10 besar. Menurut Djoko, hal ini menunjukkan bahwa transportasi belum menjadi prioritas utama negara. “Di satu sisi, kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, lemas iya,” sebutnya.
Diperlukan langkah nyata dari para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menghadirkan transportasi yang ideal bagi para komuter. Djoko menyoroti bahwa meski ada kepala daerah dengan latar belakang pendidikan transportasi, seperti di Kota Bekasi, persoalan transportasi masih belum terselesaikan.
Menurutnya, kendala utama bukan terletak pada kemampuan atau ketersediaan anggaran, melainkan pada kemauan politik. Ia menilai perbaikan dapat dilakukan dengan langkah sederhana, salah satunya memberi insentif kepada angkutan kota (angkot) yang sudah ada. "Ganti BBM-nya untuk angkot,” sarannya.
Dengan pendekatan ini, angkot dapat mengangkut warga dari perumahan ke stasiun terdekat secara gratis atau dengan tarif terjangkau. Djoko menambahkan, pembenahan tersebut bisa diwujudkan dalam waktu singkat, bahkan hanya setahun, apabila ada komitmen politik.
"Kalau mau, setahun bisa, yang penting dari pemimpinnya, mau atau tidak. Jangan omon-omon,” tegasnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.