Moda Publik Lengkap, Kenapa Kendaraan Pribadi Masih Jadi Pilihan Warga Jabodetabek?
17 September 2025 |
13:43 WIB
Prasetyo Agung Ginanjar
Jurnalis Hypeabis.id
Jabodetabek kerap dibanggakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di balik deretan gedung pencakar langitnya, jutaan orang masih menghadapi perjalanan harian yang melelahkan. Bukan karena jarak semata, melainkan karena transportasi umum belum sepenuhnya terintegrasi.
Pilihan moda publik memang makin lengkap. Dari MRT, LRT, KRL, hingga Transjakarta, jaringan di Jakarta bahkan sudah mencapai 91 persen. Namun, data Survei Komuter Jabodetabek 2023 menunjukkan 92,05 persen komuter tetap bergantung pada mobil atau motor, naik tipis dari tahun sebelumnya.
Angka ini menandakan ada masalah yang lebih dalam. Transportasi publik tersedia, tetapi belum benar-benar menggantikan peran kendaraan pribadi. Pergeseran perilaku komuter tampak belum terjadi secara signifikan.
Baca Juga: Membangun Budaya Baru Transportasi Publik di Jakarta
Ketua Forum Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi, menilai transportasi publik saat ini baru berfungsi sebagai koridor utama. Menurutnya, akses dari kawasan hunian ke titik layanan masih belum optimal.
“Masalahnya bukan pada MRT, LRT, atau KRL, melainkan akses dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke tempat kerja. First mile dan last mile kita masih lemah,” ujarnya.
Kondisi ini diperburuk dengan tarif kumulatif antar moda. Tiket KRL memang murah, tetapi biaya tambahan untuk ojek atau angkutan lain membuat ongkos perjalanan membengkak. Situasi ini membuat kendaraan pribadi tetap terasa lebih praktis.
Aditya menekankan pentingnya memperkuat layanan bus pengumpan. Di Jakarta, kehadiran Mikrotrans dan JakLingko gratis memberi harapan baru. Namun, di kota-kota penyangga, fasilitas serupa masih jarang dijumpai.
Dia menambahkan, idealnya transportasi umum tersedia dalam radius 200 hingga 500 meter dari rumah atau lokasi aktivitas. Tanpa akses sedekat itu, masyarakat akan cenderung memilih kendaraan pribadi demi menghemat waktu dan tenaga.
Masalah lain terletak pada kelembagaan. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang diharapkan menjadi motor integrasi ternyata tidak memiliki kewenangan penuh. Koordinasi antarwilayah pun masih berjalan parsial.
Karena itu, Aditya mendorong kebijakan besar yang mampu menyatukan kereta, bus, dan feeder dalam satu sistem tarif, tiket, dan pembayaran. “Kalau masyarakat bisa mendapat tarif paket yang murah sekaligus akses mudah dari rumah ke pusat kota, barulah kita bicara tentang megapolitan yang ramah komuter,” katanya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menambahkan, sehebat apa pun transportasi di Jakarta, tanpa kesamaan visi dengan daerah penyangga, kemacetan akan tetap menjadi momok. Integrasi antarwilayah menjadi kunci agar sistem berjalan utuh.
Perbedaan anggaran juga memperlebar kesenjangan. Jakarta dengan bujet besar bisa membangun layanan modern, sedangkan daerah Bodetabek dengan dana terbatas masih kesulitan memenuhi standar minimum angkutan umum.
“Walaupun ada integrasi prasarana dan sarana, persoalan kita belum terhubung dari sisi tarif maupun jadwal,” ujarnya. Menurutnya, pembentukan holding company transportasi Jabodetabek dengan otoritas dan finansial kuat adalah solusi yang mendesak.
Tanpa langkah kelembagaan yang nyata, Jabodetabek akan terus menghadapi paradoks. Moda modern memang tersedia, tetapi integrasi penuh yang mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi masih jauh dari harapan.
Baca Juga: Integrasi Transportasi Publik di Kawasan Sudirman Jakarta Jadi Model
Pilihan moda publik memang makin lengkap. Dari MRT, LRT, KRL, hingga Transjakarta, jaringan di Jakarta bahkan sudah mencapai 91 persen. Namun, data Survei Komuter Jabodetabek 2023 menunjukkan 92,05 persen komuter tetap bergantung pada mobil atau motor, naik tipis dari tahun sebelumnya.
Angka ini menandakan ada masalah yang lebih dalam. Transportasi publik tersedia, tetapi belum benar-benar menggantikan peran kendaraan pribadi. Pergeseran perilaku komuter tampak belum terjadi secara signifikan.
Baca Juga: Membangun Budaya Baru Transportasi Publik di Jakarta
Ketua Forum Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi, menilai transportasi publik saat ini baru berfungsi sebagai koridor utama. Menurutnya, akses dari kawasan hunian ke titik layanan masih belum optimal.
“Masalahnya bukan pada MRT, LRT, atau KRL, melainkan akses dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke tempat kerja. First mile dan last mile kita masih lemah,” ujarnya.
Kondisi ini diperburuk dengan tarif kumulatif antar moda. Tiket KRL memang murah, tetapi biaya tambahan untuk ojek atau angkutan lain membuat ongkos perjalanan membengkak. Situasi ini membuat kendaraan pribadi tetap terasa lebih praktis.
Aditya menekankan pentingnya memperkuat layanan bus pengumpan. Di Jakarta, kehadiran Mikrotrans dan JakLingko gratis memberi harapan baru. Namun, di kota-kota penyangga, fasilitas serupa masih jarang dijumpai.
Dia menambahkan, idealnya transportasi umum tersedia dalam radius 200 hingga 500 meter dari rumah atau lokasi aktivitas. Tanpa akses sedekat itu, masyarakat akan cenderung memilih kendaraan pribadi demi menghemat waktu dan tenaga.
Masalah lain terletak pada kelembagaan. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang diharapkan menjadi motor integrasi ternyata tidak memiliki kewenangan penuh. Koordinasi antarwilayah pun masih berjalan parsial.
Karena itu, Aditya mendorong kebijakan besar yang mampu menyatukan kereta, bus, dan feeder dalam satu sistem tarif, tiket, dan pembayaran. “Kalau masyarakat bisa mendapat tarif paket yang murah sekaligus akses mudah dari rumah ke pusat kota, barulah kita bicara tentang megapolitan yang ramah komuter,” katanya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menambahkan, sehebat apa pun transportasi di Jakarta, tanpa kesamaan visi dengan daerah penyangga, kemacetan akan tetap menjadi momok. Integrasi antarwilayah menjadi kunci agar sistem berjalan utuh.
Perbedaan anggaran juga memperlebar kesenjangan. Jakarta dengan bujet besar bisa membangun layanan modern, sedangkan daerah Bodetabek dengan dana terbatas masih kesulitan memenuhi standar minimum angkutan umum.
“Walaupun ada integrasi prasarana dan sarana, persoalan kita belum terhubung dari sisi tarif maupun jadwal,” ujarnya. Menurutnya, pembentukan holding company transportasi Jabodetabek dengan otoritas dan finansial kuat adalah solusi yang mendesak.
Tanpa langkah kelembagaan yang nyata, Jabodetabek akan terus menghadapi paradoks. Moda modern memang tersedia, tetapi integrasi penuh yang mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi masih jauh dari harapan.
Baca Juga: Integrasi Transportasi Publik di Kawasan Sudirman Jakarta Jadi Model
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.