Mendedah Masalah Demokrasi & Alternatifnya dalam Buku Apa Rakyat Bisa Salah?

17 September 2025 | 20:30 WIB

Luke Andaresta Jurnalis Hypeabis.id

Berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia tengah mengalami suasana kemerosotan demokrasi. Di tengah kondisi itu, muncul berbagai gerakan masyarakat yang menuntut perubahan tatanan yang lebih baik. Di Nepal, masyarakat yang didominasi Gen Z dengan berani turun ke jalan dan berhasil menggulingkan pemerintahan.

Bahkan, anak-anak Gen Z memilih perdana menteri mereka melalui Discord, sebuah platform yang biasanya digunakan oleh gamers. Di sebuah server dengan lebih dari 145.000 anggota, akhirnya terpilih Sushila Karki sebagai perdana menteri interim Nepal untuk mengisi kekosongan kekuasaan di negara tersebut.

Baca juga: Buku Bajakan Marak, Penulis dan Penerbit Kehilangan Harapan Hidup dari Royalti

Sementara di Indonesia, gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat terus disuarakan baik lewat aksi unjuk rasa di jalan ataupun di media sosial. Simbol-simbol populer pun bermunculan sebagai bahasa visual untuk menyatukan gerakan dan solidaritas, seperti bendera Jolly Roger dari anime populer One Piece, hingga warna pink-hijau yang memiliki makna mendalam.

Di tengah krisis tersebut, penulis Martin Suryajaya mengajak publik untuk berpikir dan bertanya kembali soal masalah mendasar demokrasi dalam buku anyarnya berjudul Apa Rakyat Bisa Salah? Masalah Epistemik Demokrasi & Solusinya yang diterbitkan penerbit Gang Kabel.

Dalam buku itu, ditunjukkan bahwa rakyat bisa salah karena pengetahuan-dirinya tidak selalu benar. Sehingga, untuk mencapai kebenaran bersama dibutuhkan perspektif omniparsial, melihat dari sudut pandang semua agen. Tantangannya adalah mencari desain kelembagaan yang dapat mewujudkan omniparsialitas itu. Inilah yang ditawarkan Martin dalam bukunya sebagai tiga opsi yakni datakrasi, lotokrasi trans-spesies, dan infrakrasi.

Dosen Senior Institut Kesenian Jakarta Hilmar Farid menilai buku Apa Rakyat Bisa Salah? mengajak publik untuk berpikir melampaui batas kewajaran dengan kehadiran narasi-narasi meta estetika di dalamnya. Misalnya, Martin mengajak pembaca membayangkan jika presiden sebuah negara adalah Gunung Gamalama dan wakil presidennya seekor kerang hijau asal Bangka.

Sekilas, diskursus tersebut tidak masuk akal, namun melihat kondisi gejolak politik di berbagai dunia saat ini menjadi tidak begitu irasional. "Apa yang kita anggap normal dan segala macam ditantang, kita dipaksa untuk keluar dari kenyamanan berpikir kita, membayangkan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya," katanya dalam acara bedah buku di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam buku setebal 100 halaman itu, Martin merefleksikan situasi yang terjadi ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi justru bisa salah di dalam membuat keputusan politiknya. Hal itu akhirnya menciptakan sebuah tatanan yang keos dan kacau.

Di dalam buku bersampul hijau neon itu ditunjukkan bahwa rakyat bisa salah karena pengetahuan dirinya tidak selalu benar. Sehingga, untuk mencapai kebenaran bersama dibutuhkan perspektif omniparsial, melihat dari sudut pandang semua agen, alih-alih imparsial atau memihak kepentingan pihak tertentu. Tantangannya adalah mencari desain kelembagaan yang dapat mewujudkan omniparsialitas itu.

View this post on Instagram

A post shared by Makarya (@makaryabuku)

Di tengah diskursus tersebut, Martin lewat bukunya menawarkan tiga opsi untuk mencapai kebenaran bersama yang berlaku dalam politik yakni datakrasi, lotokrasi trans-spesies, dan infrakrasi. Ketiganya tercipta hasil dari pembacaan dirinya terhadap tiga pemikir yakni Karl Marx, Gottlob Frege, dan Ibnu Rusyd.

Opsi-opsi tersebut dibuat untuk menciptakan sebuah konsep yang disebut oleh Martin sebagai general intellect, suatu lumbung pengetahuan ekososial dari seluruh agen yang pernah hidup. Hal ini penting ditempuh demi menghasilkan sebuah sudut pandang yang lebih berkeadilan, berpihak pada semua sudut pandang yang berbeda.

Menurut Hilmar, dunia saat ini sedang masuk di satu masa di mana suatu tatanan yang baru belum lahir dan yang lama sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Di tengah kondisi itu, diperlukan ide-ide untuk membayangkan masa depan yang lebih baik, dan di titik ini lah buku Martin penting menjadi bahan diskusi.

"Kalau kita berasumsi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, betapa diagungkannya prinsip satu suara sangat bermakna dan seterusnya, apakah itu memang menjadi jaminan bagi kehidupan bersama yang baik? Ini kan tantangan pemikiran yang sangat fundamental. Jawabannya ya rakyat bisa salah," ujarnya.

Hilmar juga menilai konsep general intellect yang ditawarkan Martin dalam bukunya juga menjadi satu soal yang penting. Segala sesuatu yang ada di dunia merupakan hasil dari pikiran, kerja, perasaan dan lainnya yang terhimpun di dalam kenyataan hidup hari ini. Masalahnya, di dalam sistem kapitalisme, yang memanfaatkan general intellect ialah mereka yang ingin cari untung.

Dalam hal ini, Martin menawarkan tiga konsep untuk mencapai pada general intellect yang lebih berkeadilan yakni melalui opsi datakrasi, lotokrasi trans-spesies, dan infrakrasi. Datakrasi lebih mengedepankan tatanan dimana keputusan-keputusan penting menyangkut kehidupan bersama didasarkan pada general intellect yang mengandalkan data.

Sementara lotokrasi trans-spesies ialah proses melibatkan elemen non-human dalam proses pembentukan general intellect. Menganggap bahwa elemen non-human juga sama pentingnya dengan manusia. Adapun, infrakrasi ialah model yang menjadikan kelompok sosial yang mengalami penindasan dari segi ras, kelas dan gender sebagai suara yang paling merepresentasikan kebenaran bersama.

"Harusnya ada kontrol atau pengendalian secara sosial untuk kemaslahatan bersama. Dalam bukunya Martin bilang harusnya bisa kita mendasarkan pilihan-pilihan politik dan sebagainya pada satu general intellect," ucapnya.

"Jadi yang dihadirkan Martin dalam bukunya menurut saya problematikanya sudah pernah dibicarakan tapi dengan pendekatan yang segar. Membawa banyak kebaruan terutama dalam hubungannya dengan teknologi, digital data, dan seterusnya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Filsafat Universitas Indonesia Ikhaputri Widiantini menambahkan seperti judulnya, buku Apa Rakyat Bisa Salah? memancing diskursus apakah rakyat bisa salah dalam sebuah negara demokrasi. Menurutnya, kesalahan pengetahuan tersebut bisa muncul karena adanya perpindahan suara, yakni ketika suara-suara tersebut diartikulasikan oleh wakil rakyat atau fragmen-fragmen lain dalam himpunan rakyat.

"Perpindahan pengetahuan itu bisa mengalami distorsi lalu disalahartikan, sehingga keseluruhan pengetahuan itu menjadi salah. Jadi kalau saat ini kita melihat situasi politik atau keputusan-keputusan pejabat publik seperti sekarang adalah konsekuensi logis dari pilihan-pilihan yang muncul," ucapnya.

Perempuan yang akrab disapa Upie itu menyampaikan buku Martin juga menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi juga kerap terjadi pencurian suara dalam bentuk demokrasi representatif, sehingga melanggengkan kesalahan dalam memproduksi pengetahuan

"Saya menyadari ini bukan lagi tentang prosedur atas demokrasi itu, tapi dari awalnya yang ditawarkan adalah problem bagaimana proses pengetahuan kita dimunculkan, sekaligus pengetahuan kita diambil atau dipotong. Dan bagaimana itu kemudian digunakan untuk kepentingan lain," imbuhnya.

Di tengah kondisi itu, Upie berpendapat bahwa sebagai sebuah himpunan, rakyat justru bisa menciptakan ruang kolektif untuk memunculkan kebenaran-kebenaran bersama, sehingga meminimalisir bahkan mencegah pengetahuan yang salah karena dilembagakan negara atau tereduksi mati.

"Rakyat mungkin bisa salah tapi karena ada rasa bersama seharusnya itu tidak harus membuat kita berhenti, justru jadi upaya untuk memunculkan ruang kebenaran-kebenaran lainnya. Dengan catatan ini enggak boleh datang dari negara, tapi dari kita bareng-bareng sebagai rakyat karena kita bisa merasakan bersama," tambahnya.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)