Hypereport: Menakar Kemajuan Ekonomi Digital dalam Perayaan HUT ke-80 Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia mencatat perkembangan pesat dalam transformasi digital. Pertumbuhan ekonomi digital pun semakin terasa dan menjadi salah satu hadiah manis pada peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia kali ini.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pada awal 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 221,6 juta jiwa atau sekitar 79,5 persen dari total penduduk. Jumlah koneksi seluler juga terus meningkat 3,6 persen sejak pandemi Covid-19.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan jaringan fiber optic telah mencapai 460.000 kilometer. Saat ini, jaringan tersebut sudah menjangkau 4.398 kecamatan atau 60,84 persen dari total 7.281 kecamatan di seluruh Indonesia.

Baca Juga: 80 Tahun Merdeka, Sejauh Mana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia?

Kecepatan internet juga diklaim makin baik. Di sejumlah provinsi, unduhan mobile broadband sudah menembus lebih dari 25 Mbps. Bahkan, jaringan 5G kini telah tersedia di 48 kota. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi pengembangan ekonomi digital.

Komdigi memproyeksikan tren positif ini akan terus berlanjut hingga 2045. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 214,2 juta jiwa, atau sekitar 65 persen dari total populasi nasional sebanyak 329,1 juta.

Besarnya populasi produktif dipandang sebagai modal penting untuk mendorong daya saing Indonesia di bidang ekonomi digital. Generasi muda ke depan diharapkan lebih mampu menjadi motor utama dalam perkembangan ini.

Meski begitu, tantangan masih ada, terutama soal wilayah blank spot. Data BPS 2021 mencatat ada 5.098 desa dan kelurahan yang belum terjangkau menara BTS maupun sinyal seluler. Papua menjadi wilayah dengan blank spot terbanyak, yaitu 3.079 desa dan kelurahan.

Potret Ekonomi Digital

Transformasi digital di Indonesia makin menunjukkan perannya sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan E-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar US$90 miliar. Angka ini tumbuh 13 persen dibandingkan 2023 yang mencapai US$80 miliar.

Pertumbuhan tersebut menandai lompatan besar dalam ekonomi digital Indonesia, bahkan tiga kali lipat lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Dengan capaian ini, Indonesia menempati posisi tertinggi untuk nilai Gross Merchandise Value (GMV) di kawasan Asia Tenggara.

Jika menilik perjalanan beberapa tahun terakhir, stabilitas pertumbuhan ekonomi digital Indonesia cukup konsisten. Pada 2018, nilainya tercatat US$27 miliar, naik menjadi US$40 miliar di 2019, lalu US$44 miliar di 2020. Angka itu terus meningkat menjadi US$63 miliar di 2021 dan US$76 miliar di 2022.

"Ekonomi digital Asia Tenggara akan terus berkembang pesat. Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital terbesar dan diperkirakan akan terus naik dua kali lipat hingga tahun 2030," kata Aadarsh, Partner di Bain & Company mengutip Google Indonesia, (13/11/2024).

Kajian dari Celios yang berjudul Indonesia Digital Economy Outlook 2025 juga memberikan gambaran mengenai peluang menarik sekaligus tantangan ke depan. Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyebut sektor e-commerce masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp471 triliun pada 2025. 

Selain itu, transportasi daring diproyeksikan mencapai Rp12,66 triliun, pembayaran digital Rp2.908,59 triliun, pinjaman digital Rp365,70 triliun, dan perjalanan daring Rp12,37 triliun. 

Dari sisi penerimaan negara, kontribusi sektor digital juga makin terasa. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan hingga Februari 2025, penerimaan pajak dari ekonomi digital mencapai Rp33,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari PPN PMSE sebesar Rp26,18 triliun, pajak kripto Rp1,21 triliun, pajak fintech P2P lending Rp3,23 triliun, serta pajak SIPP Rp2,94 triliun.

Kebijakan pajak ini diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha, baik konvensional maupun digital. Pemerintah menegaskan, aturan tersebut juga penting untuk menjaga level persaingan yang setara di tengah pesatnya aktivitas ekonomi digital.

Meski pertumbuhan pesat, tantangan ke depan juga tidak bisa diabaikan. Laporan Celios menyebut ada risiko kredit hingga penurunan investasi yang memicu gelombang PHK atau “tech winter” merupakan ancaman nyata. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia Indonesia juga masih dipertanyakan dalam menghadapi percepatan teknologi.

Celios dalam laporannya juga menunjukkan bahwa kualitas modal manusia Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Skor Human Capital Index Indonesia pada 2020 hanya 0,54, jauh di bawah Vietnam yang mencapai 0,69, serta masih di bawah Malaysia, Thailand, hingga Tiongkok.

Tidak hanya itu, posisi Indonesia dalam Global Digital Competitiveness Index juga kalah dibanding Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Jumlah Startup

Laporan terbaru Startup Ranking 2025 mencatat Indonesia semakin memperkuat posisinya di kancah global. Per 16 Agustus 2025, jumlah startup di Tanah Air telah mencapai 3.172 perusahaan. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara, peringkat kedua di Asia, serta kelima di dunia.

Di tingkat global, Amerika Serikat masih mendominasi dengan total 84.877 startup. India menyusul di posisi kedua dengan 17.714 startup. Sementara itu, negara-negara lain seperti Inggris dan Kanada juga tercatat memiliki peran besar dalam ekosistem startup internasional.

Dominasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pasar digital besar, tetapi juga sebagai rumah bagi banyak perusahaan rintisan berbasis teknologi. Hal ini sekaligus mempertegas potensi ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang.

Sebagai catatan, Startup Ranking mendefinisikan startup sebagai perusahaan rintisan berusia maksimal 10 tahun. Perusahaan tersebut harus memiliki kompetensi, inovasi, serta basis teknologi yang kuat, dengan kemampuan mempercepat pertumbuhan usaha.

Transaksi QRIS Meningkat

Bank Indonesia (BI) melaporkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meningkat pesat sepanjang 2024. Pertumbuhan transaksi mencapai 226,54 persen secara tahunan dengan jumlah pengguna tercatat 50,50 juta orang dan 32,71 juta merchant yang telah memanfaatkan layanan tersebut.

Meski begitu, BI juga mencatat adanya penurunan pada transaksi berbasis kartu. Transaksi dengan kartu ATM/D turun 8,42 persen year on year menjadi 1.759,92 juta transaksi. Sementara itu, transaksi kartu kredit justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,92 persen dengan total 114,31 juta transaksi.

Dari sisi transaksi bernilai besar, sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) menunjukkan peningkatan 13,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai transaksi yang tercatat melalui sistem ini mencapai Rp42.008,08 triliun.

Untuk transaksi ritel, volume BI-FAST juga tumbuh signifikan sebesar 67,79 persen menjadi 785,95 juta transaksi. Selain itu, transaksi digital banking tercatat mencapai 5.363 juta transaksi atau naik 34,49 persen, dan transaksi uang elektronik tumbuh 39,42 persen hingga mencapai 3.958,53 juta transaksi.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, BI melaporkan jumlah Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) juga mengalami kenaikan. Pada 2024, jumlahnya tumbuh 6,61 persen secara tahunan dengan nilai mencapai Rp1.057,8 triliun.

Baca Juga: Fenomena Rojali dan Rohana Bikin Mal Ramai tapi Minim Transaksi