Menilik Peran Pendidikan Seni, Saat Mesin Bisa Jadi Seniman
29 July 2025 |
08:30 WIB
Era digital ini, figur yang paling didengar publik bukan lagi sosok yang memiliki pengetahuan mendalam, melainkan mereka yang paling populer. Influencer dengan jutaan pengikut kerap lebih dipercaya ketimbang para pakar yang telah menghabiskan puluhan tahun mendalami suatu bidang.
Fenomena ini juga terlihat jelas dalam dunia seni. Keahlian seseorang dalam bidang seni tertentu kini kerap diabaikan, terutama ketika pandangannya kalah gaung dari opini lain yang lebih viral.
Baca juga: Seniman Ini Habiskan 21 Tahun Bikin Miniatur Kota New York dari Kayu
Baru-baru ini, situasi tersebut dapat terlihat di kasus Indra Lesmana, musisi jazz senior yang melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan sebuah festival jazz. Menurutnya, festival tersebut telah kehilangan ruh jazz yang seharusnya menjadi identitas utama.
Namun, alih-alih kritiknya membuka ruang dialog tentang arah perkembangan musik, pendapatnya itu justru dipelintir menjadi persoalan personal. Banyak pihak di media sosial meresponsnya sinis dan menganggapnya hanya “sakit hati karena tidak diundang”. Kegelisahaan seorang musisi senior terhadap mediumnya mendadak dikaburkan begitu saja.
Fenomena ini mencerminkan apa yang pernah ditulis oleh Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise atau Matinya Kepakaran. Nichols menyoroti bagaimana era digital telah mengaburkan batas antara opini dan pengetahuan.
Dalam dunia seni, persoalannya bahkan terus bergeser, tidak lagi berhenti pada benturan antara opini dan pengetahuan, melainkan sudah merambah ke cara penciptaan itu sendiri. Dengan kehadiran kecerdasan buatan (AI) misalnya, siapa pun kini bisa menciptakan karya seni hanya lewat perangkat digital.
Proses panjang pencarian estetika, kepekaan artistik, dan pemahaman medium yang selama ini menjadi inti pendidikan seni, kini seolah bisa dipinggirkan. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar pun muncul, apakah pendidikan seni masih dibutuhkan, ketika mesin saja kini bisa menjadi seniman?
Budayawan Hilmar Farid mengatakan bahwa salah satu isu mengapa matinya kepakaran ini muncul ialah karena teradi demokratisasi di dalam penilaian terhadap segala sesuatu. Kini, siapa pun bisa bersuara, tanpa perlu landasan pengetahuan atau pengalaman mendalam.
"Semua orang bisa ngomong dan kalau viral, ada kecenderungan itu yang dianggap benar. Kalau banyak like, seolah sahih, bahkan lebih dari pendapat akademisi," ujar Hilmar Farid dalam Diskusi Publik: Seni di Era Matinya Kepakaran? yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (29/7/2025).
Menurutnya, fenomena ini menghadirkan pergeseran besar dalam lanskap otoritas. Dalam artian, ketika pendapat populer mengalahkan kompetensi, para ahli justru diserang karena tidak sejalan dengan opini mayoritas.
Bagi Hilmar, melemahnya otoritas keilmuan ini membawa risiko serius. Sebab, saat orang mulai mempertanyakan hal-hal fundamental tanpa bekal pemahaman mendalam, ruang diskusi publik justru menjadi rapuh.
Hilmar menyebut situasi ini tak bisa lagi dianggap angin lalu. Jika 20 tahun lalu teori ngawur masih bisa ditertawakan, kini mereka bisa mendulang pengaruh lewat algoritma dan sorotan publik.
Menurutnya, saat ini adalah momen refleksi penting bagi semua institusi seni dan institusi pendidikan lain secara umum. Dengan situasi yang ada sekarang, institusi dinilainya tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan cara yang sama seperti dahulu.
"Soalnya sekarang nggak bisa cuma bilang, 'Saya PhD di bidang ini,' atau 'Saya punya penelitian ini,' atau 'Penelitian saya diakui internasional.' Dalam situasi komunikasi sekarang, nilai klaim kayak gitu kecil banget. Yang lebih ngaruh sekarang justru klaim kayak, 'Yang nonton ini berapa orang,' atau 'Berapa views-nya.' Hal-hal kayak gitu yang lebih mempengaruhi. Jadi ini emang lagi masa kompetisi," imbuhnya.
Hilmar mengatakan bahwa disrupsi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dahulu, ketika mesin cetak ditemukan, dunia juga mengalami hal yang sama. Sebab, distribusi pengetahuan menjadi begitu terbuka.
Kala itu, kata Hilmar, efeknya bahkan sampai mengguncang otoritas agama. Saat ini, situasi serupa muncul dengan adanya internet dan juga ke depan AI.
Kehadiran AI bisa membuat orang lebih mudah memproduksi 'seni'. Orang yang tak punya latar menulis, mencipta lagu, atau membuat film, kini seolah bisa membuatnya hanya dengan menulis prompt.
Menurutnya, itu adalah mistifikasi besar yang perlu segera disadari Sebab, AI itu dasarnya adalah informasi yang dimasukkan oleh manusia. Mereka bekerja dengan dataset yang memang jumlahnya miliaran, tapi tetap saja itu hasil kumpulan data yang sudah ada.
"Kalau kita perhatikan baik-baik, biasnya terasa banget. Misalnya, coba perintah “create an image of a Javanese king.” Yang keluar hampir pasti gambar raja dari Thailand. Kenapa bisa begitu? Karena data yang dimasukkan oleh OpenAI, DeepSea, atau siapa pun, itu berdasarkan apa yang mereka tahu soal Asia Tenggara. Jadi mereka pakai banyak foto dari Thailand sebagai referensi," jelasnya.
Oleh karena itu, walaupun kita minta gambar raja Jawa, yang keluar tetap bias ke Thailand. Mungkin ada referensi yang lain, katanya, tetapi bias semacam itu masih kuat sekali di teknologi ini.
Hilmar mencontohkan hal lain, misalnya ketika kita bertanya ChatGPT soal berapa peluru yang ditembakkan Israel ke Gaza. Jawabannya bisa condong menyalahkan Hamas. Menurutnya, semua mesin ini tetap punya bias.
"Jadi, kalau misalnya sekarang kita merasa kita menciptakan dengan AI, itu satu fallacy. Karena kita sebetulnya sedang menggunakan begitu banyak referensi dunia itu untuk meramu sesuatu," tuturnya.
Di titik inilah, katanya, institusi seni mesti hadir dan mengantisipasi hal-hal tersebut. Mestinya, mereka berada di garus depan dan menentukan arah serta batas-batas baru agar tetap relevan.
Akademisi Yola Yulfiyanti menekankan pentingnya pembaruan dalam pendidikan seni agar tetap relevan di tengah era pembelajaran mandiri dan meredupnya otoritas keilmuan. Menurutnya, materi pengajaran, baik praktik maupun teori, harus selaras dengan realitas saat ini agar tidak ada gap.
Dia juga mengingatkan agar teori tidak hanya menjadi hafalan semata yang akhirnya terpinggirkan. Menurutnya, teori mestinya mampu memahami konteks dan menciptakan sesuatu yang bermakna baru, bukan malah meminggirkannya.
Baca juga: Libby Heaney Eksplorasi Lukisan Gua lewat Fisika Kuantum & Seni di Museum MACAN
Sementara itu, sutradara dan akademisi Nan Achnas juga melihat pentingnya saat ini membuka batas antar disiplin ilmu dalam pendidikan seni. Menurutnya, pendekatan seni tidak bisa lagi berdiri sendiri, melainkan harus mampu bersentuhan dengan bidang lain seperti teknologi, sains, hingga sosial-politik.
Dia percaya pembauran lintas disiplin akan membuka ruang eksplorasi baru bagi seniman. Menurutnya, pelaku seni perlu terus diajak berpikir lintas bidang agar mereka bisa menangkap kompleksitas zaman. Bukan hanya membuat karya, tapi juga memahami konteks di baliknya.
Fenomena ini juga terlihat jelas dalam dunia seni. Keahlian seseorang dalam bidang seni tertentu kini kerap diabaikan, terutama ketika pandangannya kalah gaung dari opini lain yang lebih viral.
Baca juga: Seniman Ini Habiskan 21 Tahun Bikin Miniatur Kota New York dari Kayu
Baru-baru ini, situasi tersebut dapat terlihat di kasus Indra Lesmana, musisi jazz senior yang melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan sebuah festival jazz. Menurutnya, festival tersebut telah kehilangan ruh jazz yang seharusnya menjadi identitas utama.
Namun, alih-alih kritiknya membuka ruang dialog tentang arah perkembangan musik, pendapatnya itu justru dipelintir menjadi persoalan personal. Banyak pihak di media sosial meresponsnya sinis dan menganggapnya hanya “sakit hati karena tidak diundang”. Kegelisahaan seorang musisi senior terhadap mediumnya mendadak dikaburkan begitu saja.
Fenomena ini mencerminkan apa yang pernah ditulis oleh Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise atau Matinya Kepakaran. Nichols menyoroti bagaimana era digital telah mengaburkan batas antara opini dan pengetahuan.
Dalam dunia seni, persoalannya bahkan terus bergeser, tidak lagi berhenti pada benturan antara opini dan pengetahuan, melainkan sudah merambah ke cara penciptaan itu sendiri. Dengan kehadiran kecerdasan buatan (AI) misalnya, siapa pun kini bisa menciptakan karya seni hanya lewat perangkat digital.
Proses panjang pencarian estetika, kepekaan artistik, dan pemahaman medium yang selama ini menjadi inti pendidikan seni, kini seolah bisa dipinggirkan. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar pun muncul, apakah pendidikan seni masih dibutuhkan, ketika mesin saja kini bisa menjadi seniman?
Budayawan Hilmar Farid mengatakan bahwa salah satu isu mengapa matinya kepakaran ini muncul ialah karena teradi demokratisasi di dalam penilaian terhadap segala sesuatu. Kini, siapa pun bisa bersuara, tanpa perlu landasan pengetahuan atau pengalaman mendalam.
"Semua orang bisa ngomong dan kalau viral, ada kecenderungan itu yang dianggap benar. Kalau banyak like, seolah sahih, bahkan lebih dari pendapat akademisi," ujar Hilmar Farid dalam Diskusi Publik: Seni di Era Matinya Kepakaran? yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (29/7/2025).
Menurutnya, fenomena ini menghadirkan pergeseran besar dalam lanskap otoritas. Dalam artian, ketika pendapat populer mengalahkan kompetensi, para ahli justru diserang karena tidak sejalan dengan opini mayoritas.
Bagi Hilmar, melemahnya otoritas keilmuan ini membawa risiko serius. Sebab, saat orang mulai mempertanyakan hal-hal fundamental tanpa bekal pemahaman mendalam, ruang diskusi publik justru menjadi rapuh.
Hilmar menyebut situasi ini tak bisa lagi dianggap angin lalu. Jika 20 tahun lalu teori ngawur masih bisa ditertawakan, kini mereka bisa mendulang pengaruh lewat algoritma dan sorotan publik.
Menurutnya, saat ini adalah momen refleksi penting bagi semua institusi seni dan institusi pendidikan lain secara umum. Dengan situasi yang ada sekarang, institusi dinilainya tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan cara yang sama seperti dahulu.
"Soalnya sekarang nggak bisa cuma bilang, 'Saya PhD di bidang ini,' atau 'Saya punya penelitian ini,' atau 'Penelitian saya diakui internasional.' Dalam situasi komunikasi sekarang, nilai klaim kayak gitu kecil banget. Yang lebih ngaruh sekarang justru klaim kayak, 'Yang nonton ini berapa orang,' atau 'Berapa views-nya.' Hal-hal kayak gitu yang lebih mempengaruhi. Jadi ini emang lagi masa kompetisi," imbuhnya.
Adaptasi Pendidikan Seni

Sejarawan Hilmar Farid, Akademisi Nan Achnas, Akademisi Yola Yulfianti Diskusi Publik: Seni di Era Matinya Kepakaran? yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (29/7/2025). (Sumber gambar: Chelsea Venda/Hypeabis.id)
Hilmar mengatakan bahwa disrupsi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dahulu, ketika mesin cetak ditemukan, dunia juga mengalami hal yang sama. Sebab, distribusi pengetahuan menjadi begitu terbuka.
Kala itu, kata Hilmar, efeknya bahkan sampai mengguncang otoritas agama. Saat ini, situasi serupa muncul dengan adanya internet dan juga ke depan AI.
Kehadiran AI bisa membuat orang lebih mudah memproduksi 'seni'. Orang yang tak punya latar menulis, mencipta lagu, atau membuat film, kini seolah bisa membuatnya hanya dengan menulis prompt.
Menurutnya, itu adalah mistifikasi besar yang perlu segera disadari Sebab, AI itu dasarnya adalah informasi yang dimasukkan oleh manusia. Mereka bekerja dengan dataset yang memang jumlahnya miliaran, tapi tetap saja itu hasil kumpulan data yang sudah ada.
"Kalau kita perhatikan baik-baik, biasnya terasa banget. Misalnya, coba perintah “create an image of a Javanese king.” Yang keluar hampir pasti gambar raja dari Thailand. Kenapa bisa begitu? Karena data yang dimasukkan oleh OpenAI, DeepSea, atau siapa pun, itu berdasarkan apa yang mereka tahu soal Asia Tenggara. Jadi mereka pakai banyak foto dari Thailand sebagai referensi," jelasnya.
Oleh karena itu, walaupun kita minta gambar raja Jawa, yang keluar tetap bias ke Thailand. Mungkin ada referensi yang lain, katanya, tetapi bias semacam itu masih kuat sekali di teknologi ini.
Hilmar mencontohkan hal lain, misalnya ketika kita bertanya ChatGPT soal berapa peluru yang ditembakkan Israel ke Gaza. Jawabannya bisa condong menyalahkan Hamas. Menurutnya, semua mesin ini tetap punya bias.
"Jadi, kalau misalnya sekarang kita merasa kita menciptakan dengan AI, itu satu fallacy. Karena kita sebetulnya sedang menggunakan begitu banyak referensi dunia itu untuk meramu sesuatu," tuturnya.
Di titik inilah, katanya, institusi seni mesti hadir dan mengantisipasi hal-hal tersebut. Mestinya, mereka berada di garus depan dan menentukan arah serta batas-batas baru agar tetap relevan.
Akademisi Yola Yulfiyanti menekankan pentingnya pembaruan dalam pendidikan seni agar tetap relevan di tengah era pembelajaran mandiri dan meredupnya otoritas keilmuan. Menurutnya, materi pengajaran, baik praktik maupun teori, harus selaras dengan realitas saat ini agar tidak ada gap.
Dia juga mengingatkan agar teori tidak hanya menjadi hafalan semata yang akhirnya terpinggirkan. Menurutnya, teori mestinya mampu memahami konteks dan menciptakan sesuatu yang bermakna baru, bukan malah meminggirkannya.
Baca juga: Libby Heaney Eksplorasi Lukisan Gua lewat Fisika Kuantum & Seni di Museum MACAN
Sementara itu, sutradara dan akademisi Nan Achnas juga melihat pentingnya saat ini membuka batas antar disiplin ilmu dalam pendidikan seni. Menurutnya, pendekatan seni tidak bisa lagi berdiri sendiri, melainkan harus mampu bersentuhan dengan bidang lain seperti teknologi, sains, hingga sosial-politik.
Dia percaya pembauran lintas disiplin akan membuka ruang eksplorasi baru bagi seniman. Menurutnya, pelaku seni perlu terus diajak berpikir lintas bidang agar mereka bisa menangkap kompleksitas zaman. Bukan hanya membuat karya, tapi juga memahami konteks di baliknya.
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.