Hindia & Fenomena Gunung Es Pelanggaran Berkesenian di Medium Musik

Belakangan, penolakan terhadap penampilan musisi di ruang-ruang publik kian sering terjadi. Band-band yang membawa semangat alternatif hingga narasi kritis lewat karya-karyanya, beberapa kali harus batal tampil di sebuah panggung karena mendapat penolakan dengan beragam alasan.

Terbaru, band Hindia yang digawangi Baskara Putra juga ditolak tampil di sejumlah festival musik. Alasan yang mengemuka lantaran ada sejumlah pihak yang menganggap proyek musik yang digawangi Baskara Putra itu diduga membawa simbol satanis. Sebelumnya, band Sukatani juga mengalami kondisi penolakan. Mereka sempat dilarang menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar. 

Baca juga: Ada Penolakan, Musisi Hindia Batal Tampil di Festival Ruang Bermusik 2025

Koordinator penelitian Koalisi Seni Ratri Ninditya mengatakan bahwa musik merupakan salah satu bentuk seni yang paling rentan mengalami represi. Dalam laporan pemantauan kebebasan berkesenian yang mereka susun, musik menempati posisi tertinggi dengan dugaan pelanggaran terbanyak, yakni sebanyak 130 kasus. 

Setelah musik, seni tari mencatat 69 kasus, dan film berada di posisi ketiga dengan 49 kasus. Kemudian, ada seni rupa 45 kasus, teater 37 kasus, dan sastra 15 kasus. Menurutnya, sepanjang dekade terakhir, kasus-kasus dugaan pelarangan seperti ini memang terus meningkat.

Menurut laporan kebebasanberkesenian.id, tahun lalu tercatat sekitar 60 kasus dugaan represi terhadap aktivitas berkesenian di Indonesia. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, melampaui tahun 2023 dengan 50 kasus, 2022 sebanyak 42 kasus, dan 2021 yang mencatat 53 kasus.

"Ya, ini sebenarnya seperti fenomena gunung es ya. Kami telah melakukan pelanggaran kebebasan berkesenian dari 2010 sampai sekarang. Sektor musik jadi yang paling banyak pelanggaran," ungkap perempuan yang karib disapa Ninin ini kepada Hypeabis.id

Ninin mengatakan kasus pelanggaran kebebasan berkesenian di medium musik punya latar belakang yang beragam. Namun, dalam catatannya, salah satu yang sering terjadi ialah stigmatisasi sepihak. Misalnya, di daerah Sumatera Selatan acara musik remix itu sempat begitu ramai selepas pandemi Covid-19.

Namun, belakangan banyak acara musik remix yang dilarang atau dibatalkan. Alasannya, karena dianggap mendorong konsumsi napza. Di luar acara-acara musik remix tersebut, ada juga beberapa peristiwa lain. Salah satu lainnya tahun lalu itu ada musisi yang dilarang menampilkan logo Garuda Biru.

Tak hanya soal musik, penonton pun demikian. Ninin mencontohkan pada acara musik DWP ketika para penontonnya tanpa konsen diminta melakukan tes napza hingga insiden pemerasan. Hal ini membuat ruang menonton terasa tidak aman.

"Polanya mulai mengkhawatirkan gitu, karena aparat atau bahkan organisiasi sipil masyarakat memakai alasan-alasan yang enggak masuk akal untuk membatalkan atau melarang konser musik," imbuhnya.

Ninin mengatakan musik tercatat sebagai medium yang kerap terkena represi karena beberapa alasan. Dia menyebutdata dugaan kasus pelanggaran berekpresi ini berasal dari data monitoring. Mungkin, katanya, karena musik itu sifatnya sangat publik dan ramai, jadi pemberitaannya lebih banyak.

Baca juga: Hindia Jadi Solois Pria Indonesia Pertama Raih 1 Miliar Streams di Spotify

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketiadaan mekanisme perlindungan yang komprehensif dan spesifik terhadap pelaku seni. Padahal, seniman sebagai sebuah profesi yang spesifik itu punya hak-hak yang spesifik yang unik pula untuk turut dilindungi proses kerja atau berkaryanya.

"Salah satu aspek penting dari seni itu adalah sebuah karya tidak bisa diinterpretasi secara tunggal. Namun, kemudian ada karya yang diinterpretasi tunggal kemudian dijerat. Kalaupun ada hak orang lain yang disalahi, ya itu mestinya ada di aturan yang jelas kan. Dalam artian, apa saja yang boleh dan tidak. Tapi itu selalu abu-abu," jelasnya.