Setelah Rekonstruksi Ulang, Anggaran Kementerian Kebudayaan Jadi Rp1,2 T

Menteri Kebudayaan Fadli Zon optimistis efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengganggu program kerja di kementerian yang dipimpinnya. Pemangkasan anggaran pun diklaim dilakukan terukur sehingga program pengelolaan warisan budaya tetap berjalan dengan baik.

Dalam beberapa waktu terakhir, kementerian di semua lembaga memang tengah disibukkan dengan rencana penghematan anggaran. Hal ini tak lepas dari diterbitkannya Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. 

Fadli menjelaskan pagu alokasi anggaran Kemenkebud tahun ajaran 2025 semula diusulkan Rp2.374.348.189.000. Setelah muncul kebijakan efisiensi, anggaran kementeriannya dipotong hingga 58 persen dan hanya tersisa Rp983-an miliar.

Kendati demikian, berbagai penyesuaian kini terus diupayakan oleh kementeriannya di tengah kebijakan penghematan. Salah satunya ialah dengan merekonstruksi ulang anggaran tersebut yang telah dilakukannya sejak 11 Februari 2025 lalu.

“Alhamdulillah, ada penambahan. Pagu setelah rekonstruksi menjadi Rp1.278.148.149.000,” ungkap Fadli dalam rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Baca juga: Terdampak Efisiensi, Penyederhanaan Program Kebudayaan Hadirkan Tantangan Baru

Menurut Fadli, setelah dilakukan rekonstruksi ulang, efisiensi anggaran yang tadinya menyentuh 58 persen, kini bisa ditekan menjadi hanya 46 persen. Sejumlah anggaran yang berhasil dipertahankan hasil rekonstruksi ini pun dianggapnya cukup untuk menjalankan roda kementerian dan program kerja prioritasnya. 

Dalam proses rekonstruksi ini, ada beberapa pos yang mengalami kenaikan, tetapi ada pula yang justru menurun. Pada anggaran Sekretariat Jenderal tentang program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan misalnya, tadinya hanya mendapat Rp35.533.007.000, tetapi setelah rekonstruksi naik menjadi 66.275.000.000.

Namun, di sektor lain, seperti  pada anggaran Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi tentang Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, angkanya justru turun dari Rp557.474.480.000 menjadi 253.479.751.000. Kemudian, Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan juga mengalami penurunan, dari Rp117.138.800.000 menjadi 53.604.891.000.

Tak jauh berbeda, Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan juga turun, dari Rp381.053.713.000 menjadi Rp121.394.733.000. Di luar itu, Program Prioritas Kementerian tetap dipertahankan sebesar Rp51.258 M. Program prioritas ini terdiri dari Layanan Manajemen Dana Indonesiana (Dana Abadi Kebudayaan), Manajemen untuk BOP MTB Museum, dan Taman Budaya.

Sejauh ini, selain memanfaatkan anggaran, Fadli memang coba mendesain agar berbagai program di kementeriannya dapat berkolaborasi dengan swasta. Jadi, alih-alih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kementeriannya juga bakal menggandeng para pihak luar. 

Salah satunya dengan memanfaatkan skema Public Private Partnership. Public Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan skema kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan publik. 

Skema ini telah umum digunakan untuk tujuan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan tidak hanya mengandalkan APBN. Dalam skema ini, pemerintah diuntungkan karena dapat mengurangi beban pembiayaan proyek, sedangkan pihak swasta juga mendapatkan manfaat berupa peluang investasi dengan keuntungan jangka panjang.

“Tidak ada masalah. Kita beradaptasi karena skema Public Private Partnership sangat terbuka di Kemenkebud. Di beberapa hal lain, kita juga akan kolaborasi lintas kementerian,” tuturnya

Baca juga: Menteri Pariwisata Siap Memacu Program Unggulan Meski Anggaran Dipangkas

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News) 

Editor: Syaiful Millah