Indonesia Butuh Lebih Banyak Layar Bioskop untuk Dongkrak Industri Film

Industri perfilman Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya jumlah layar yang masih terbatas dan belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kritikus film Hikmat Darmawan menilai layar bioskop saat ini masih terpusat di kota-kota besar, khususnya area Jabodetabek.

Padahal, penikmat film Indonesia sangat banyak di daerah. Alhasil, para sinefil harus menempuh puluhan kilometer atau waktu berjam-jam untuk sampai ke bioskop, ketika ingin menonton film baru. Terbatasnya jumlah bioskop ini pun berdampak langsung terhadap budaya menonton yang tidak terbangun.

Baca juga: Film Sampai Nanti, Hanna! Bakal Special Screening di JAFF 2024 Sebelum Masuk Bioskop

Oleh karena itu, Hikmat berharap layar bioskop di daerah diperbanyak agar budaya menonton terbangun dan menciptakan pasar lebih luas. Perlu kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi pertumbuhan layar ini.

Dia berpendapat saat ini sejumlah pengusaha pun sudah melirik pasar untuk mendirikan bioskop baru Tanah Air. Melihat antusiasme ini, setidaknya memberikan tax holiday atau insentif pajak untuk menarik investasi pertumbuhan layar ini. 

“Sebetulnya selama ini kan memang sukar untuk mengharapkan insentif bisnis dari Kementerian Kebudayaan, kecuali kalau dikaitkan dengan lintas kementerian,“ tuturnya kepada Hypeabis.id beberapa waktu lalu. 

Hikmat mengatakan saat ini Indonesia memiliki hampir 2.500 layar bioskop, tetapi proporsinya mayoritas masih berada di mal wilayah Jabodetabek. Ada beberapa stand-alone theater, tetapi jumlahnya masih sedikit di beberapa kota.

Meskipun di sejumlah kota masih terganjal oleh budaya lokal, menurutnya bioskop yang berdiri sendiri di luar pusat perbelanjaan memiliki peluang besar dan sedang dipantau para pebisnis.

Adapun pada 80an, Indonesia katanya pernah punya 6.600 layar bioskop. Dalam catatan, bahkan setiap kabupaten memiliki setidaknya 1 bioskop. Kala itu, infrastruktur dan industrinya terbilang lengkap. Dalam artian ada distributor film yang bisa mengurus regionalnya.

Jika pemerintah dan stakeholder terkait bisa setidaknya mengembalikan 6.600 layar, maka meraih 100 juta lebih penonton bakal lebih mudah tercapai, dengan catatan penyebarannya merata, tidak terpusat di Jabodetabek saja.

Jumlah layar yang banyak, termasuk bioskop murah untuk masyarakat menengah ke bawah, menurutnya bisa berdampak pada pertumbuhan genre film Indonesia. Menarik ulang pada era 80an, Indonesia bahkan memiliki genre film komedi koboi. “Itu terjadi karena ada kemajemukan pasar,” sebut Hikmat.

Berbeda dengan era kini yang didominasi genre horor. Meskipun menjadi identitas budaya Indonesia dan banyak peminatnya, faktanya pasar film Indonesia tidak lagi majemuk. 

Bioskop yang ada pun bisa dikatakan lebih memilih film pemodal besar, dengan jenis dan bintang tertentu. Alhasil film-film yang dibuat PH kecil bahkan diproduksi dengan biaya rendah dan artis pendatang baru, jatah slot tayangnya pun terbatas. 

Tentu slot yang terbatas belum tentu bisa mengembalikan modal pembuatan film tersebut. Hal ini tentu berdampak negatif keberlanjutan usaha mereka hingga berhentinya produksi film baru.

“Ya, pasarnya tumbuh, tapi industri nya tumbuh gak kalau kayak gitu? Jangan dikerdilkan juga dong industrinya,” singgung Hikmat. 

Faktanya, banyak film bagus meskipun biaya produksinya tidak besar. Oleh karena itu, jatah layar harus terdistribusi secara merata. “Jadi janganlah membangun pasar film Indonesia berdasarkan politik selera, karena itu kan hanya memenangkan selera kelompok tertentu yang punya resource banyak,” tegas Hikmat. 

Pemerintah diharapkan bisa menciptakan skema yang menjamin bukan hanya pertumbuhan bioskop baru, tetapi juga kemajemukan pasar. Entry barrier atau hambatan yang menghalangi bisnis baru untuk masuk ke pasar perlu dihilangkan agar menciptakan praktik usaha yang sehat. 

Baca juga: Industri Perfilman Makin Moncer, Jumlah Layar Bioskop Masih Jadi Tantangan Utama

Editor: Dika Irawan