Ibu Kota Pindah ke IKN, Pariwisata Jakarta Perlu Rebranding
03 July 2024 |
16:55 WIB
Prasetyo Agung Ginanjar
Jurnalis Hypeabis.id
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur diprediksi akan membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek. Selain sebagai pemerataan pembangunan, momen perpindahan ini akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.
Pengamat pariwisata Chusmeru mengatakan, pemindahan ibu kota negara sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata di Jakarta. Ini disebabkan berbagai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan yang melibatkan banyak peserta dari dalam dan luar negeri akan berpindah ke IKN, di Kalimantan.
Baca juga: Nasib Properti Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pakar: Banyak Alih Fungsi Gedung
Namun, dia memprediksi Jakarta tidak akan kehilangan daya tarik wisatanya, meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Sebab, Jakarta memiliki infrastruktur pariwisata yang sudah mapan dan lengkap, mulai dari wisata belanja, taman rekreasi, bahari, sejarah, olahraga, dan konser.
Dugaan tersebut selaras dengan data BPS, di mana Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian sebesar 56,48 persen dan pertumbuhan kumulatif 5,31 persen pada 2022. Yaitu dari sumbangan empat provinsi terbesar, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Potensi kemacetan diprediksi juga berkurang, sehingga mobilitas masyarakat menuju berbagai destinasi wisata di Jakarta bisa lebih mudah dan lancar. "Dampak negatifnya, Jakarta akan sedikit mengalami penurunan angka kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan," katanya.
Perpindahan ibu kota juga tidak akan berpengaruh besar terhadap infrastruktur seperti hotel, restoran, dan dan tempat wisata. Bahkan Jakarta dapat lebih leluasa untuk melakukan inovasi produk wisatanya, untuk mengantisipasi dampak pengalihan kegiatan kenegaraan dan pemerintahan ke IKN.
Dengan asumsi Jakarta memiliki infrastruktur pariwisata yang lebih baik dibanding IKN, kota ini juga akan tetap menjadi destinasi wisata bisnis yang menarik. Sebab, penyelenggaraan seminar, konferensi, pameran, dan pertemuan bisnis akan lebih efisien dilakukan di Jakarta alih-alih di IKN.
Dosen dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu mencontohkan, perpindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, tidak membuat Kualalumpur kehilangan daya tarik wisatanya. Begitu pula perpindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyitaw.
Namun, berbeda dengan Kuala Lumpur dan Yangon, tantangan terbesar Jakarta adalah melakukan rebranding sebagai destinasi wisata baru tanpa embel-embel ibu kota negara. Oleh karena itu, rebranding itu harus dilakukan selekas mungkin, karena akan berkaitan dengan inovasi produk wisata, pelayanan, dan kualitas SDM di sektor pariwisata.
Potensi wisata sejarah dan budaya juga bisa dijadikan sebagai andalan Jakarta setelah perpindahan ibu kota. "Dengan catatan, Jakarta perlu melakukan revitalisasi berbagai bangunan bersejarah serta menghidupkan kembali budaya Betawi yang kini berhadapan dengan berbagai budaya modern," imbuh Chusmeru.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, oversupply tak bisa dihindari hotel-hotel di Jakarta apabila pusat pemerintahan resmi pindah ke IKN. Sebab, okupansi hotel tak terlepas dari kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Menurut Maulana, okupansi hotel seluruh Indonesia 40-60 persennya ditopang oleh kegiatan korporasi dari pemerintah. Sehingga jika pusat pemerintahan seluruhnya pindah ke IKN, tentu akan timbul dampak negatif terhadap pendapatan pengusaha hotel yang berada di Jakarta, terutama dari jumlah tingkat hunian kamar.
"Jakarta itu kota bisnis, bukan kota wisata seperti Yogyakarta atau Bali. Jadi, market yang tadinya lebih banyak ke pemerintah itu akan berkurang. Karena sebagian pemerintah akan pindah, khususnya yang di pusat. Ini kan yang selama ini dikhawatirkan pelaku usaha," katanya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Nirmala Aninda
Pengamat pariwisata Chusmeru mengatakan, pemindahan ibu kota negara sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata di Jakarta. Ini disebabkan berbagai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan yang melibatkan banyak peserta dari dalam dan luar negeri akan berpindah ke IKN, di Kalimantan.
Baca juga: Nasib Properti Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Pakar: Banyak Alih Fungsi Gedung
Namun, dia memprediksi Jakarta tidak akan kehilangan daya tarik wisatanya, meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Sebab, Jakarta memiliki infrastruktur pariwisata yang sudah mapan dan lengkap, mulai dari wisata belanja, taman rekreasi, bahari, sejarah, olahraga, dan konser.
Dugaan tersebut selaras dengan data BPS, di mana Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian sebesar 56,48 persen dan pertumbuhan kumulatif 5,31 persen pada 2022. Yaitu dari sumbangan empat provinsi terbesar, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Potensi kemacetan diprediksi juga berkurang, sehingga mobilitas masyarakat menuju berbagai destinasi wisata di Jakarta bisa lebih mudah dan lancar. "Dampak negatifnya, Jakarta akan sedikit mengalami penurunan angka kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan," katanya.
Perpindahan ibu kota juga tidak akan berpengaruh besar terhadap infrastruktur seperti hotel, restoran, dan dan tempat wisata. Bahkan Jakarta dapat lebih leluasa untuk melakukan inovasi produk wisatanya, untuk mengantisipasi dampak pengalihan kegiatan kenegaraan dan pemerintahan ke IKN.
Dengan asumsi Jakarta memiliki infrastruktur pariwisata yang lebih baik dibanding IKN, kota ini juga akan tetap menjadi destinasi wisata bisnis yang menarik. Sebab, penyelenggaraan seminar, konferensi, pameran, dan pertemuan bisnis akan lebih efisien dilakukan di Jakarta alih-alih di IKN.
Dosen dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu mencontohkan, perpindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, tidak membuat Kualalumpur kehilangan daya tarik wisatanya. Begitu pula perpindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyitaw.
Namun, berbeda dengan Kuala Lumpur dan Yangon, tantangan terbesar Jakarta adalah melakukan rebranding sebagai destinasi wisata baru tanpa embel-embel ibu kota negara. Oleh karena itu, rebranding itu harus dilakukan selekas mungkin, karena akan berkaitan dengan inovasi produk wisata, pelayanan, dan kualitas SDM di sektor pariwisata.
Potensi wisata sejarah dan budaya juga bisa dijadikan sebagai andalan Jakarta setelah perpindahan ibu kota. "Dengan catatan, Jakarta perlu melakukan revitalisasi berbagai bangunan bersejarah serta menghidupkan kembali budaya Betawi yang kini berhadapan dengan berbagai budaya modern," imbuh Chusmeru.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, oversupply tak bisa dihindari hotel-hotel di Jakarta apabila pusat pemerintahan resmi pindah ke IKN. Sebab, okupansi hotel tak terlepas dari kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Menurut Maulana, okupansi hotel seluruh Indonesia 40-60 persennya ditopang oleh kegiatan korporasi dari pemerintah. Sehingga jika pusat pemerintahan seluruhnya pindah ke IKN, tentu akan timbul dampak negatif terhadap pendapatan pengusaha hotel yang berada di Jakarta, terutama dari jumlah tingkat hunian kamar.
"Jakarta itu kota bisnis, bukan kota wisata seperti Yogyakarta atau Bali. Jadi, market yang tadinya lebih banyak ke pemerintah itu akan berkurang. Karena sebagian pemerintah akan pindah, khususnya yang di pusat. Ini kan yang selama ini dikhawatirkan pelaku usaha," katanya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Nirmala Aninda
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.