Jadi Polemik, Kemendikbudridstek Terbitkan Surat Edaran Tidak Wajibkan Wisuda PAUD-SMA

Polemik mengenai wisuda untuk jenjang PAUD hingga SMA beberapa pekan terakhir hangat dibicarakan masyarakat. Banyaknya keluhan wali murid terhadap pelaksanaan acara wisuda, bagi siswa-siswi yang telah tamat menempuh pendidikan tersebut dirasa tidak terlalu besar manfaatnya bagi peserta didik di Tanah Air.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun menegaskan bahwa mereka tidak mewajibkan penyelenggaraan kegiatan wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 pada Jumat, (23/6/23).

Adapun dalam surat edaran tersebut, Kemendikbudristek menyampaikan bahwa kegiatan wisuda sekolah bukan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Sebab mereka menilai kegiatan wisuda seharusnya tidak boleh memberatkan orang tua atau murid dengan adanya kegiatan tersebut. 

“Kami mohon kepada seluruh kepala dinas pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menyampaikan surat edaran ini kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek menegaskan bahwa wisuda sekolah bukan kewajiban dan tidak boleh memberatkan orang tua murid," papar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti dalam siaran tertulis.

Selain itu, Kemendikbudristek juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah untuk mendiskusikan dan bermusyawarah dalam menentukan suatu kegiatan dengan melibatkan orang tua peserta didik. Hal itu sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
 
“Peran komite sekolah yang beranggotakan orang tua peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dapat memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait program dan kegiatan sekolah,” imbuh Suharti.
 
Melalui surat edaran tersebut, Kemendikbudristek juga meminta kepala dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Salah satunya terkait peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan kepada peserta didik agar dapat merata di seluruh Tanah Air.
 
“Beberapa hal yang harus dilihat adalah esensi wisuda apakah dapat dijadikan bekal untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi atau hanya sebagai budaya. Namun, yang jauh lebih penting tentu saja adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik,” pungkas Suharti.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya isu wisuda yang diwajibkan ini sempat trending beberapa awal pekan ini karena banyak orangtua siswa yang menganggap biaya wisuda dari TK hingga SMA itu terlalu mahal. Bahkan gelombang protes para orangtua siswa sempat memenuhi kolom komentar Instagram Mendikbud Nadiem Makarim.

“Mas menteri, tolong dengarkan keluhan emak-emak di daerah. Sekarang lulus PAUD, TK, SD, dst , kok pake wisuda segala, bayar wisuda, belum biaya makeup, belum lagi pikniknya. Padahal persiapan mau masuk sekolah ke jenjang berikutnya juga butuh biaya. Kasihan yg tidak punya (biaya),” protes akun @mamah.herlina010565 di kolom komentar salah satu postingan Nadiem.

Isu itu pun terus bergulir dan ditanggapi dengan beragam komentar dari wali murid di beberapa daerah di Indonesia. Mayoritas dari mereka pun setuju untuk meniadakan tradisi wisuda TK sampai SMA. Para orang tua peserta didik juga berharap curahan hati tersebut didengarkan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

"Tolong Pak Nadiem sekarang dihapuskan acara Wisuda dari TK - SMA karena hanya memberatkan biaya para orangtua. Wisuda hanya untuk lulusan Universitas aja bukan dari TK," tulis akun @mikhaylaeka2023 dalam kolom komentar postingan Mendikbudristek.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Gita Carla