Duh, Hampir 2,4 Miliar Wanita Enggak Punya Kesetaraan Hak Ekonomi

Laporan Women, Business, and the Law 2022 Bank Dunia menyoroti sekitar 2,4 miliar perempuan usia kerja dilaporkan tidak memiliki kesetaraan hak ekonomi. Hal itu terkait dengan kondisi di 178 negara hingga saat ini mempertahankan hambatan hukum yang mencegah partisipiasi penuh wanita di sektor ekonomi.

Bank Dunia juga menyebutkan perempuan di 86 negara menghadapi berbagai bentuk pembatasan kerja, sementara 95 negara tidak menjamin kesetaraan upah.

Secara global, perempuan memiliki hanya tiga perempat dari hak hukum yang diberikan pada laki-laki — dengan skor agregat 76,5 dari 100 yang menunjukkan paritas hukum yang lengkap.

Namun, terlepas dari dampak pada kehidupan dan mata pencaharian perempuan dari pandemi global, 23 negara mereformasi undang-undang mereka pada tahun 2021 untuk mengambil langkah-langkah guna memajukan inklusi ekonomi perempuan.

“Sementara kemajuan telah dicapai, kesenjangan antara pendapatan seumur hidup yang diharapkan pria dan wanita secara global adalah US$172 triliun atau hampir dua kali PDB tahunan dunia,” kata Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu.

Dia menambahkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif, pemerintah perlu mempercepat laju reformasi hukum sehingga perempuan dapat mewujudkan potensi penuh mereka dan mendapatkan manfaat secara utuh dan setara.

Banyak reformasi berfokus pada perlindungan terhadap pelecehan seksual dalam pekerjaan, melarang diskriminasi gender, menambah cuti berbayar untuk orang tua baru, dan menghapus pembatasan pekerjaan bagi perempuan. 

“Perempuan tidak dapat mencapai kesetaraan di tempat kerja jika mereka juga mengalami ketidaksetaraan di rumah. Ini artinya menyamakan kedudukan dan memastikan bahwa memiliki anak tidak berarti perempuan dikecualikan dari partisipasi penuh dalam ekonomi dan mewujudkan harapan dan ambisi mereka,” kata Wakil Presiden Senior dan Kepala Ekonom Grup Bank Dunia Carmen Reinhart.

Di seluruh dunia, 118 negara menjamin 14 pekan cuti berbayar untuk para ibu. Lebih dari 114 negara juga sudah menerapkan cuti berbayar untuk ayah baru, tetapi durasi rata-rata hanya satu pekan.

Adapun secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik, reformasi undang-undang menuju kesetaraan gender terus dilakukan, tetapi dengan langkah yang lambat. 

Dua negara di Asia Timur mereformasi kebijakan mereka tahun lalu. 

Sementara itu Kamboja memperkenalkan sistem pensiun hari tua yang menetapkan usia yang sama di mana perempuan dan laki-laki dapat pensiun dengan manfaat pensiun penuh. Di sisi lain, Vietnam menghapus semua pembatasan pekerjaan untuk perempuan.


Editor: Fajar Sidik