Monetisasi Film Dokumenter Sulit, Irene Umar Sarankan Jurus Jitu

Film dokumenter masih memiliki tantangan besar yakni sulitnya monetisasi karya dan keberlanjutan industri. Tidak dipungkiri, para sineas mengaku sulit menemukan model bisnis yang memungkinkan agar film dengan genre ini memperoleh nilai ekonomi yang layak walaupun karya mereka diakui secara artistik dan berdampak sosial.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan film dokumenter diproduksi untuk mengedukasi dan membangun awareness masyarakat. Namun, dia setuju film dokumenter adalah salah satu alat penggerak ekonomi di Indonesia.

Industri film dokumenter perlu dukungan, terutama dari sisi pemerintah. Hal ini penting agar karya para pejuang ekraf tersebut berkelanjutan, bukan hanya sekadar sukses di kancah festival nasional dan internasional.

Baca juga: Dokumenter Raminten Universe, Persembahan Terakhir untuk Hamzah Sulaiman

Oleh karena itu para pelaku film ini harus memiliki pendapatan dari karyanya. "Karena sebenarnya kebanyakan pejuang ekraf itu bersifat idealis, tapi untuk kita bisa bertahan tidak cukup hanya dengan idealis saja,” ujar Irene saat audiensi dengan Forum Film Dokumenter (FFD), di kantornya, Rabu (22/10).

Di Indonesia, industri film dokumenter memang masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan.

Dari audiensi dengan Forum Film Dokumenter (FFD), ditemukan bahwa keterbatasan daya tarik komersial menjadi kendala, terutama karena mayoritas film dokumenter mengangkat tema-tema sensitif atau kontroversial, sehingga sulit mengandalkan penjualan tiket ataupun mendapatkan sponsor.

Irene lantas mendorong agar para pelaku di industri film dokumenter mencari peluang agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah menjalin kolaborasi dengan platform layanan streaming seperti Netflix, Vidio, atau pemain lokal lainnya.

Kolaborasi denegan layanan streaming menarik agar karya-karya dokumenter Indonesia memiliki ruang tayang yang lebih luas dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik. Dia menegaskan, kolaborasi adalah kunci agar roda ekonomi dalam industri film dokumenter terus berputar.

"Dengan membuka ruang kerja sama antara pembuat film, platform digital, dan pihak swasta, kita bisa membangun ekosistem yang tidak hanya menonjolkan nilai artistik, tetapi juga menciptakan keberlanjutan finansial bagi para kreatornya,” tutur Irene.

Vanis, Manajer Program Forum Film Dokumenter (FFD) menyebut hasil diskusi dengan Wamen Ekraf Irene Umar akan menjadi bahan refleksi dan pembahasan lanjutan di lingkungan komunitas film dokumenter. Dia sepakat komersialisasi seharusnya menjadi sesuatu yang berdampak positif, tapi selama ini justru menjadi hal yang sensitif bagi sektor ini.

"Selalu ada ketertutupan terhadap karya seni yang dikomersialisasikan. Justru dengan obrolan ini, kami bisa menyampaikan kepada teman-teman bahwa mengkomersialisasikan karya bukan berarti menjual segalanya, melainkan menghargai diri sendiri karena karya juga memiliki nilai, dan salah satu nilai itu adalah harga," jelas Vanis.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari upaya bersama untuk memperkuat ekosistem film dokumenter di Indonesia, agar para pembuat film tidak hanya mampu menghasilkan karya berkualitas, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari hasil kreativitas mereka.