Terus Melonjak, JPPI Catat Korban Keracunan MBG Tembus 11.566 Anak
14 October 2025 |
10:30 WIB
Luke Andaresta
Jurnalis Hypeabis.id
Kasus keracunan siswa sekolah diduga karena mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan selama periode 6-12 Oktober 2025, tercatat 1.084 korban baru. Dengan penambahan ini, total korban keracunan MBG sejak awal tahun mencapai 11.566 anak.
"Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, dalam keterangannya kepada Hypeabis.id, Senin (13/10/2025).
Baca juga: Siswa Keracunan MBG Tembus 10.482 Anak, JPPI Tuntut Semua Dapur MBG Ditutup
Ubaid memaparkan berdasarkan temuan JPPI, pada pekan lalu terdapat dua provinsi baru yang terpapar kasus keracunan MBG yakni Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan) dan Kota Gorontalo (Gorontalo). Hal ini menunjukkan penyebaran kasus yang semakin luas dan tidak terkendali.
JPPI juga melaporkan tiga provinsi dengan korban keracunan MBG terbanyak pada pekan lalu yakni Nusa Tenggara Timur dengan 384 korban (Timor Tengah Selatan), Jawa Tengah sebanyak 347 korban (Karanganyar, Klaten, Salatiga) dan Kalimantan Selatan dengan 130 korban (Kabupaten Banjar).
Dengan demikian, jika dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, lima provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat dengan 4.125 korban, Jawa Tengah (1.666 korban), Daerah Istimewa Yogyakarta (1.053 korban), Jawa Timur (950 korban), Nusa Tenggara Timur (800 korban).
Ubaid menyampaikan JPPI mencatat adanya lonjakan angka korban keracunan yang signifikan di Jawa Timur dan NTT. Padahal, dua provinsi ini tidak termasuk lima besar per 30 September 2025, namun kini melonjak masuk ke daftar provinsi dengan korban terbanyak. Ini menandakan peningkatan eskalasi dan kegagalan pengendalian mutu di lapangan.
Lebih parah lagi, korban kini tak lagi terbatas pada peserta didik alias siswa. JPPI menerima laporan bahwa guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga ikut menjadi korban. Paket MBG yang dibawa pulang atau disalurkan ke Posyandu menyebabkan keracunan meluas hingga ke rumah tangga, seperti terjadi di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan.
"JPPI menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” kata Ubaid.
Dengan terus meningkatnya angka kasus keracunan MBG, JPPI pun memberikan lima rekomendasi untuk Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang dipercaya penuh untuk mengelola program MBG dari Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, perkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik. Ubaid mengatakan draf Peraturan Presiden terkait MBG hingga kini masih tertutup rapat, sehingga publik dan organisasi masyarakat sipil sama sekali belum tahu isi draf Perpres tersebut.
"Kita sudah sangat kecolongan. Anggaran triliunan bisa ngacir tanpa dasar hukum yang jelas. Ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan," katanya.
Kedua, bersihkan konflik kepentingan di dapur MBG. Menurut Ubaid, konflik kepentingan merajalela di semua lini dalam pelaksanaan MBG. "Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri? Bahkan dapur-dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI. Program publik tak bisa dikelola seperti bisnis keluarga kekuasaan," tuturnya.
Ketiga, utamakan kualitas, bukan kuantitas. Ubaid menyampaikan obsesif mengejar target jutaan penerima justru mengorbankan mutu gizi dan keselamatan penerima. Program gizi seharusnya menyelamatkan bukan mencelakakan.
Keempat, libatkan kantin sekolah dan usaha lokal. JPPI mendukung usulan Kemendikdasmen untuk melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan paket MBG. "Ini jauh lebih transparan, efisien, dan memperkuat ekonomi lokal dan sektor pendidikan," kata Ubaid.
Kelima, tutup semua dapur MBG. JPPI mendesak penghentian total sementara semua dapur MBG hingga ada audit independen dan aturan hukum yang jelas. Ubaid menilai menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.
"Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya," tegas Ubaid.
Baca juga: BGN Perketat Standar, Setiap Dapur MBG Kini Harus Dipimpin Dua Chef Bersertifikat
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
"Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, dalam keterangannya kepada Hypeabis.id, Senin (13/10/2025).
Baca juga: Siswa Keracunan MBG Tembus 10.482 Anak, JPPI Tuntut Semua Dapur MBG Ditutup
Ubaid memaparkan berdasarkan temuan JPPI, pada pekan lalu terdapat dua provinsi baru yang terpapar kasus keracunan MBG yakni Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan) dan Kota Gorontalo (Gorontalo). Hal ini menunjukkan penyebaran kasus yang semakin luas dan tidak terkendali.
JPPI juga melaporkan tiga provinsi dengan korban keracunan MBG terbanyak pada pekan lalu yakni Nusa Tenggara Timur dengan 384 korban (Timor Tengah Selatan), Jawa Tengah sebanyak 347 korban (Karanganyar, Klaten, Salatiga) dan Kalimantan Selatan dengan 130 korban (Kabupaten Banjar).
Dengan demikian, jika dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, lima provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat dengan 4.125 korban, Jawa Tengah (1.666 korban), Daerah Istimewa Yogyakarta (1.053 korban), Jawa Timur (950 korban), Nusa Tenggara Timur (800 korban).
Ubaid menyampaikan JPPI mencatat adanya lonjakan angka korban keracunan yang signifikan di Jawa Timur dan NTT. Padahal, dua provinsi ini tidak termasuk lima besar per 30 September 2025, namun kini melonjak masuk ke daftar provinsi dengan korban terbanyak. Ini menandakan peningkatan eskalasi dan kegagalan pengendalian mutu di lapangan.
Lebih parah lagi, korban kini tak lagi terbatas pada peserta didik alias siswa. JPPI menerima laporan bahwa guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga ikut menjadi korban. Paket MBG yang dibawa pulang atau disalurkan ke Posyandu menyebabkan keracunan meluas hingga ke rumah tangga, seperti terjadi di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan.
"JPPI menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” kata Ubaid.
Rekomendasi JPPI
Dengan terus meningkatnya angka kasus keracunan MBG, JPPI pun memberikan lima rekomendasi untuk Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang dipercaya penuh untuk mengelola program MBG dari Presiden Prabowo Subianto.Pertama, perkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik. Ubaid mengatakan draf Peraturan Presiden terkait MBG hingga kini masih tertutup rapat, sehingga publik dan organisasi masyarakat sipil sama sekali belum tahu isi draf Perpres tersebut.
"Kita sudah sangat kecolongan. Anggaran triliunan bisa ngacir tanpa dasar hukum yang jelas. Ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan," katanya.
Kedua, bersihkan konflik kepentingan di dapur MBG. Menurut Ubaid, konflik kepentingan merajalela di semua lini dalam pelaksanaan MBG. "Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri? Bahkan dapur-dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI. Program publik tak bisa dikelola seperti bisnis keluarga kekuasaan," tuturnya.
Ketiga, utamakan kualitas, bukan kuantitas. Ubaid menyampaikan obsesif mengejar target jutaan penerima justru mengorbankan mutu gizi dan keselamatan penerima. Program gizi seharusnya menyelamatkan bukan mencelakakan.
Keempat, libatkan kantin sekolah dan usaha lokal. JPPI mendukung usulan Kemendikdasmen untuk melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan paket MBG. "Ini jauh lebih transparan, efisien, dan memperkuat ekonomi lokal dan sektor pendidikan," kata Ubaid.
Kelima, tutup semua dapur MBG. JPPI mendesak penghentian total sementara semua dapur MBG hingga ada audit independen dan aturan hukum yang jelas. Ubaid menilai menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.
"Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya," tegas Ubaid.
Baca juga: BGN Perketat Standar, Setiap Dapur MBG Kini Harus Dipimpin Dua Chef Bersertifikat
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.