BGN Perketat Standar, Setiap Dapur MBG Kini Harus Dipimpin Dua Chef Bersertifikat

Kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung beberapa waktu lalu menjadi titik balik serius bagi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insiden yang dipicu kesalahan teknis sederhana dalam penyimpanan bahan makanan itu membuat ratusan bahkan ribuan anak sekolah di seluruh Indonesia kini menjadi korban.

Sejak saat itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperbaiki total operasional di ribuan dapur MBG tersebut  yang tersebar di seluruh Indonesia. Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa perbaikan menyeluruh tidak bisa ditunda lagi.

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Ungkap Penyebab dan Skema Pencegahan Keracunan MBG

“Dalam memasak jumlah besar itu ada teknik-teknik tertentu, mulai dari suhu, cara mencuci sayur dengan benar, hingga kombinasi makanan agar tidak menimbulkan penyakit. Itu hanya bisa dijalankan oleh chef," kata Nanik dalam agenda Insight Session with BGN pada Jumat (26/9/2025).

Dengan jumlah SPPG yang kini mencapai 9.400 unit, Nanik menekankan pentingnya chef yang bersertifikat untuk memastikan mutu MBG sampai ke tangan siswa. "Karena itu, kami membuka peluang bagi 60.000 chef di seluruh Indonesia untuk ikut bergabung dalam dapur MBG,” imbuh Nanik.

Selain itu, dia juga menekankan bahwa setiap dapur MBG kini wajib dipimpin dua chef bersertifikat yang tidak hanya bertugas mengatur teknis masakan, melainkan juga mengawasi kepatuhan standar operasional di lapangan. “Satu perwakilan BGN, dan satu perwakilan mitra,” tegasnya.

Kebijakan ini muncul setelah BGN menemukan 40 dari 45 dapur yang diperiksa tidak memenuhi prosedur dan harus ditutup sementara. Daerah seperti Banggai, Cipongkor, Cihampelas, Sukabumi, dan Mamuju menjadi yang paling terdampak. Meski jumlahnya relatif kecil dibanding total 9.400 SPPG yang beroperasi, dampaknya terasa secara nasional. Reputasi MBG ikut terguncang, dan BGN memperingatkan bahwa dapur lain bisa bernasib sama bila tidak segera berbenah.

Selain mewajibkan keberadaan chef, BGN juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi. Saat ini, hampir semua ahli gizi sudah terserap untuk mengurus MBG, sehingga rekrutmen baru sangat dibutuhkan. Maka selain chef bersertifikat, Nanik mengajak ahli gizi muda maupun berpengalaman untuk bergabung dalam dapur SPPG guna memastikan standar gizi anak-anak tetap terjaga.

Langkah lain yang diambil adalah penerapan aturan sertifikasi wajib. Mitra diberi waktu satu bulan untuk mengantongi tiga sertifikat penting berupa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi. Jika gagal memenuhi, BGN memastikan kontrak akan diputus secara sepihak.

Tak hanya soal sertifikat, sistem kerja tenaga dapur juga diubah. BGN mewajibkan seluruh SDM bekerja penuh waktu sejak persiapan bahan, memasak, hingga distribusi. Aturan ini diberlakukan karena sebelumnya banyak tenaga hanya paruh waktu yang dinilainya menurunkan kualitas pengawasan.

Pola kerja juga berjalan dalam shift ketat mulai dari persiapan sayur sore hari, memasak tengah malam, hingga pengemasan dini hari. Makanan harus selesai diproduksi sebelum pukul 03.00 WIB agar bisa langsung dikirim ke sekolah dan dikonsumsi maksimal 6 jam setelah dimasak.

BGN juga mengikuti arahan Presiden untuk menghentikan penggunaan produk pabrikan di dapur MBG kecuali dalam kondisi darurat tertentu seperti susu kemasan. Semua bahan makanan, termasuk kudapan, akan dipasok dari produsen lokal. 

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)