Dorong Jakarta Kota Sinema, Produser Yulia Evina Bhara Sarankan Bioskop Dihadirkan di Stasiun MRT

Gagasan menjadikan Jakarta Kota Sinema makin sering digaungkan di ruang bioskop dan festival skala besar. Namun bagi para pelaku industri film, mimpi itu sebetulnya belum benar-benar hidup. Di tengah semangat membangun citra ibu kota sebagai pusat sinema nasional, persoalan ruang tayang, membuat film menyentuh ruang komunal, dan kerangka regulasi masih menjadi batu sandungan yang nyata.

Produser Yulia Evina Bhara menilai bahwa konsep Jakarta Kota Sinema hanya bisa terwujud jika ada langkah konkret yang berpihak pada masyarakat. Salah satunya adalah membuat film lebih ramah diakses dalam skala yang kecil dan lebih komunal.

Dia mencotohkan bagaimana stasiun MRT bisa menjadi ruang yang potensial. “Bagaimana kalau di semua stasiun MRT Jakarta ada sinema?" katanya dalam agenda Madani Talks: Jakarta Kota Sinema pada Sabtu (11/10/2025) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Baca Juga: Madani Fest 2025 Refleksikan Pemikiran Cak Nur di Tengah Kegelapan Zaman

Apalagi, menurut Yulia, budaya menonton di Indonesia memiliki kekuatan sosial yang khas. Aktivitas menonton bukan hanya hiburan pribadi, melainkan pengalaman komunal yang bisa memperkuat rasa kebersamaan. Dari situ, sinema bisa tumbuh menjadi bagian dari kehidupan kota, bukan sekadar tontonan di pusat perbelanjaan yang selama ini kentara di Indonesia.

Yulia mendorong agar ruang publik yang sudah ada, seperti stasiun MRT, hingga balai warga, pasar, serta area terbuka lainnya diaktifkan kembali sebagai tempat pemutaran film. "Mungkin sudah saatnya juga kembali menghidupkan layar tancap," katanya. Dengan cara ini, Yulia menilai, film Indonesia bisa benar-benar hadir di tengah masyarakat sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap karya lokal dari tingkat akar rumput.

Di balik tantangan menjadikan Jakarta sebagai kota sinema, persoalan lain datang dari ranah ketersediaan layar. Meski sekitar 30% layar bioskop nasional berada di Jakarta, nyatanya, kapasitas tayang masih saja terbatas.

Dari 140 rumah produksi yang aktif, sebagian besar hanya mampu merilis satu hingga dua film per tahun. Ketika film tidak mendapat jadwal tayang, dana investasi yang bernilai miliaran rupiah pun berhenti berputar. Dampaknya, timbul efek domino pada kepercayaan investor dan keberlanjutan industri.

Selain itu, fasilitas pascaproduksi yang terbatas memperparah situasi. Yulia mengaku, studio berstandar internasional di Jakarta masih bisa dihitung dengan jari. Lalu, banyak produser juga mencari dukungan di luar negeri melalui kerja sama atau koproduksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem Jakarta sebagai kota sinema tak bisa hanya berfokus pada promosi dan event saja. Pemerintah selaku regulator perlu memperhatikan kebijakan yang memperkuat rantai industri dari hulu ke hilir mulai dari pendanaan, produksi, hingga distribusi yang inklusif.

 

Tumpukan Film dan Tantangan Sensor Digital

Dari sisi regulasi, Lembaga Sensor Film (LSF) menghadapi realitas yang sama kompleksnya. Sepanjang 2024, lembaga tersebut mencatat 285 film nasional masuk proses sensor. Namun,  hanya 151 yang berhasil tayang. Wiwid menyebut, banyak film-film yang menumpuk dan tak tahu kejelasannya sampai kapan.

Sebagai lembaga tunggal yang menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), LSF juga mengelola basis data film nasional. Namun data yang belum terintegrasi lintas institusi membuat arah kebijakan perfilman sering kali tidak akurat. Apalagi, Wiwid mengatakan bahwa saat ini ada 15-16 institusi lintas sektor yang mengurusi soal perfilman. Maka, diperlukan data yang terintegrasi dan akurat untuk menentukan arah kebijakan yang berpihak pada ekosistem film secara menyeluruh bak dari produksi, distribusi, hingga penontonan. Tanpa satu sistem data terpadu, keputusan sering kali diambil berdasarkan potongan informasi yang tidak utuh, sehingga kebijakan di tingkat nasional kerap meleset dari kebutuhan nyata di lapangan.

Wiwid menilai, koordinasi lintas lembaga masih berjalan parsial. Padahal, film menyentuh banyak sektor mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif, hingga diplomasi budaya. Integrasi data diharapkan bisa menjadi fondasi bagi perencanaan kebijakan yang lebih presisi, terutama dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur sinema nasional dan pemberdayaan pelaku film di daerah.

Perubahan perilaku menonton di era digital menambah lapisan persoalan baru. Tayangan film di platform Over-The-Top (OTT) sulit diawasi karena bersifat privat, sementara sistem verifikasi usia belum benar-benar efektif. Kondisi ini mendorong LSF meninjau ulang pendekatan sensor agar tetap melindungi publik tanpa menghambat kreativitas sineas.

Di tengah persoalan yang menumpuk, rencana revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menjadi momentum penting bagi seluruh ekosistem film nasional. “Undang-undang yang sekarang sudah enggak fit dengan keadaan,” kata Wiwid. Regulasi yang telah berusia lebih dari satu dekade itu dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat.

Revisi tersebut akan meninjau seluruh pasal, termasuk peran lembaga seperti LSF dan sisi pelaku perfilmanan. Diharapkan, momentum ini juga menjadi kesempatan untuk menata ulang arah perfilman Indonesia agar lebih adaptif dan  transparan. Hal ini juga dinila berkaitan dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota sinema yang tidak bisa lagi berhenti pada tataran simbolik saja. Sinema seharusnya hadir dalam kehidupan warga, di ruang-ruang publik yang mempersatukan komunitas, bukan hanya di layar besar pusat kota. Jakarta juga dinilai bisa menjadi kota yang menumbuhkan sinema menjadi denyut kebudayaan masyarakat urban.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Rangkaian Program & Pemutaran Film Madani Fest 2025