Siswa Keracunan MBG Tembus 10.482 Anak, JPPI Tuntut Semua Dapur MBG Ditutup

07 October 2025 | 13:26 WIB

Luke Andaresta Jurnalis Hypeabis.id

Like

Kasus keracunan siswa sekolah diduga karena mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan hingga 4 Oktober 2025, kasus keracunan MBG berjumlah 10.482 anak.

JPPI pun menuntut agar seluruh dapur MBG ditutup, mencegah bertambahnya korban yang mengancam keselamatan nyawa. JPPI mencatat dalam sepekan pasca penutupan sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama 29 September–3 Oktober 2025, jumlah korban keracunan MBG justru naik menjadi 1.833 anak, lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yakni 1.531 anak/minggu.

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Ungkap Penyebab dan Skema Pencegahan Keracunan MBG

Selain ledakan jumlah korban, JPPI juga menemukan sejumlah fakta mengkhawatirkan selama sepekan terakhir. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji memaparkan dalam sepekan, kasus keracunan MBG menyebar ke dua provinsi baru. Sumatra Barat dan Kalimantan Tengah kini tercatat sebagai wilayah baru dalam daftar korban keracunan MBG yang masing-masing jumlahnya yakni 122 anak dan 27 anak.

JPPI menemukan lima provinsi dengan korban keracunan terbanyak dalam sepekan terakhir yakni Jawa Timur dengan 620 anak, Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatra Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).

Ubaid menyampaikan korban keracunan tak hanya terjadi pada siswa tetapi juga guru di sekolah. Sejumlah guru yang bertugas mencicipi dan mengawasi makanan MBG mengalami keracunan antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.

Tak sampai situ, JPPI juga menemukan bahwa kini bermunculan gelombang penolakan dari sekolah dan orang tua untuk pemberian MBG bermunculan di berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang.

Di sisi lain, dilaporkan sejumlah wartawan, aktivis, wali murid, dan siswa di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban mengalami tekanan, teror, hingga ancaman hukum karena bersuara soal kasus MBG.

"Temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. BGN [Badan Gizi Nasional] tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati," kata Ubaid dalam keterangannya.

Tutup Semua Dapur MBG hingga Sanksi Tegas

Ubaid menegaskan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan anak-anak Indonesia, JPPI menuntut kepada BGN untuk menutup seluruh dapur MBG alias SPPG secara nasional. Termasuk melakukan audit program secara menyeluruh, transparan, dan partisipatif. Jika tidak semua dapur ditutup, dihawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam.

"Keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan. Karena itu, hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit,” tegasnya.

Dia menyampaikan JPPI sejak awal telah mendesak agar seluruh SPPG dihentikan sementara, bukan hanya yang bermasalah secara terbuka. Sebab, lanjutnya, akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, yakni mulai dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.

Sayangnya, kata Ubaid, desakan JPPI ini tidak digubris oleh BGN. Akibatnya, meski beberapa SPPG ditutup, korban anak terus berjatuhan, bahkan meningkat. Menurutnya, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan.

"Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” tuntutnya.

Selain menutup seluruh dapur MBG, JPPI juga menuntut kepada BGN untuk menghapus kebijakan yang mewajibkan guru mencicipi menu sampel makanan MBG. Kebijakan ini dianggap sangat merendahkan martabat profesi guru.

"Mereka mengemban misi mulia dalam pendidikan, bukan malah diberikan insentif murahan dengan risiko taruhan nyawa karena tugas tambahan sebagai “babu” MBG," ucap Ubaid.

JPPI juga menuntut agar sanksi tegas diberikan kepada pihak-pihak yang dengan sadar membiarkan praktik berbahaya dalam MBG ini terus berlangsung. Menurut Ubaid, peristiwa yang menimbulkan ribuan korban dan terjadi berulang kali tidak lagi dapat disebut sebagai kelalaian, melainkan bentuk pembiaran dan pelanggaran tanggung jawab terhadap keselamatan anak.

“MBG ini seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap anak, bukan bukti abainya negara terhadap nyawa mereka. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. Janganlah jadikan anak sebagai kelinci percobaan MBG dengan mengatasnamakan program pemenuhan gizi,” tegasnya.

Baca juga: Hypereport: Keracunan Massal Bayangi Program MBG, 9.000 Korban di 28 Provinsi per September

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Nirmala Aninda