Kemenkes Bakal Sokong Ahli Gizi Untuk MBG Melalui Puskesmas untuk Sementara Waktu
01 October 2025 |
18:34 WIB
Indah Permata Hati
Jurnalis Hypeabis.id
Anak Indonesia sedang didera kejadian luar biasa keracunan massal yang terjadi karena kesalahan prosedur penyiapan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga pertengahan September 2025, laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya ada 6.452 siswa menjadi korban.
Temuan tersebut mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat sistem pengawasan agar kualitas makanan yang disajikan tetap aman dan bergizi.
Selain Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan melalui optimalisasi Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Baca juga: Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Sejumlah Dapur MBG Bakal Ditutup Sementara
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa setiap tahapan penyediaan makanan harus dikontrol secara ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian.
“Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi (keracunan),” ujar Budi saat ditemui Hypeabis.id di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Minggu (29/9/2025).
Dalam agenda Insight Session with BGN pekan lalu, Wakil Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayang sendiri mengakui bahwa saat ini tenaga gizi di lapangan memang terbatas, bahkan kian menipis karena sudah terserap ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia.
Meski begitu, dari total sekitar 9.400 SPPG yang dipantau BGN, masih saja dapur MBG ini kekurangan tenaga gizi yang menyebabkan distribusi tenaga gizi menjadi tidak merata di semua wilayah.
Salah satu langkah antisipatif yang kini dipersiapkan adalah penempatan tenaga gizi secara bertahap untuk memperkuat pengawasan. Sambil menunggu penempatan resminya, Budi mengatakan Puskesmas akan lebih dulu mengambil peran sebagai solusi sementara. “Ahli gizi sekarang sedang dipersiapkan, untuk sementara nanti akan kita bantu dari Puskesmas,” kata Budi.
Melalui sistem ini, Puskesmas dan UKS akan menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan di sekolah-sekolah.
Di sisi lain, dalam Audiensi KOMISI IX DPR RI Dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan JPPI, Ahli Gizi Tan Shot Yen menilai bahwa pelibatan berbagai latar belakang tenaga gizi sangat diperlukan untuk makin memperkuat implementasi MBG yang bermutu.
Tan menekankan bahwa perspektif ahli gizi yang berbeda, baik dari teknologi pangan maupun gizi masyarakat, sebaiknya dilihat sebagai potensi kolaborasi. Dalam pandangan Tan, pemangku kebijakan terkait MBG perlu menyoroti pendekatan gizi yang lebih menyeluruh dari sekadar hitungan angka gizi saja.
Dia juga menekankan pentingnya melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) yang telah lama bekerja di lapangan. “Libatkan juga TPG. Mereka adalah orang yang paling tahu di lapangan,” kata Tan.
Menurutnya, peran TPG dan kader kesehatan seperti posyandu bisa menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pengawasan makanan di sekolah. Bagi Tan, keterlibatan berbagai bidang tenaga kesehatan dalam program MBG berpotensi lebih efektif karena langsung ditopang oleh pengalaman di lapangan dan kedekatan dengan masyarakat sekitar.
Baca juga: Hypereport: Keracunan Massal Bayangi Program MBG, 9.000 Korban di 28 Provinsi per September
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Temuan tersebut mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat sistem pengawasan agar kualitas makanan yang disajikan tetap aman dan bergizi.
Selain Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan melalui optimalisasi Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Baca juga: Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Sejumlah Dapur MBG Bakal Ditutup Sementara
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa setiap tahapan penyediaan makanan harus dikontrol secara ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian.
“Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi (keracunan),” ujar Budi saat ditemui Hypeabis.id di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Minggu (29/9/2025).
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ditemui wartawan di Kantor Kementerian Kesehatan RI pada Minggu (29/9/2025).
Meski begitu, dari total sekitar 9.400 SPPG yang dipantau BGN, masih saja dapur MBG ini kekurangan tenaga gizi yang menyebabkan distribusi tenaga gizi menjadi tidak merata di semua wilayah.
Salah satu langkah antisipatif yang kini dipersiapkan adalah penempatan tenaga gizi secara bertahap untuk memperkuat pengawasan. Sambil menunggu penempatan resminya, Budi mengatakan Puskesmas akan lebih dulu mengambil peran sebagai solusi sementara. “Ahli gizi sekarang sedang dipersiapkan, untuk sementara nanti akan kita bantu dari Puskesmas,” kata Budi.
Melalui sistem ini, Puskesmas dan UKS akan menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan di sekolah-sekolah.
Di sisi lain, dalam Audiensi KOMISI IX DPR RI Dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan JPPI, Ahli Gizi Tan Shot Yen menilai bahwa pelibatan berbagai latar belakang tenaga gizi sangat diperlukan untuk makin memperkuat implementasi MBG yang bermutu.
Tan menekankan bahwa perspektif ahli gizi yang berbeda, baik dari teknologi pangan maupun gizi masyarakat, sebaiknya dilihat sebagai potensi kolaborasi. Dalam pandangan Tan, pemangku kebijakan terkait MBG perlu menyoroti pendekatan gizi yang lebih menyeluruh dari sekadar hitungan angka gizi saja.
Dia juga menekankan pentingnya melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) yang telah lama bekerja di lapangan. “Libatkan juga TPG. Mereka adalah orang yang paling tahu di lapangan,” kata Tan.
Menurutnya, peran TPG dan kader kesehatan seperti posyandu bisa menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pengawasan makanan di sekolah. Bagi Tan, keterlibatan berbagai bidang tenaga kesehatan dalam program MBG berpotensi lebih efektif karena langsung ditopang oleh pengalaman di lapangan dan kedekatan dengan masyarakat sekitar.
Baca juga: Hypereport: Keracunan Massal Bayangi Program MBG, 9.000 Korban di 28 Provinsi per September
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.