Ahli Gizi Soroti Produk Ultra-Proses di Menu MBG, Usul 80% Pangan Lokal
23 September 2025 |
22:53 WIB
Luke Andaresta
Jurnalis Hypeabis.id
Produk pangan ultra-proses yang masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat kritik keras dari ahli gizi. Makanan-makanan ultra-proses seperti susu kotak, roti, biskuit, hingga kacang kemasan dianggap melenceng dari konsep makanan bergizi. Sebaliknya, MBG justru diharapkan bisa mengedepankan potensi pangan lokal.
Senior Analyst for Health Policy Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Muhammad Iqbal Hafizon, mengatakan sejak dikeluarkannya petunjuk teknis (juknis) MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) pada Juli 2025, komposisi makanan MBG makin mengarah kepada produk pangan ultra-proses.
Berdasarkan hasil pemantauan CISDI terhadap 29 menu MBG sejak Januari 2025, menunjukkan bahwa 45 persen sampel menu MBG memasukkan produk susu kemasan berperisa tinggi gula. Selain itu, marak juga pemberian biskuit, roti, sereal, dan susu berperisa/formula untuk MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.
"Belakangan ini kami memantau di sosial media sedang viral kampanye burger ultra-proses, yang mana ini aktif diposting oleh ragam media SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi]. Jadi tiap SPPG itu punya akun TikTok dan Instagram masing-masing dan cukup viral beberapa bulan belakangan," kata Iqbal dalam rapat audiensi bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025), yang ditayangkan di YouTube DPR RI.
Baca juga: Ribuan Siswa Keracunan, CISDI Ungkap Masalah Kualitas Makanan MBG
Pada kesempatan yang sama, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Tan Shot Yen menegaskan produk susu yang dibagikan dalam menu MBG bukanlah susu, melainkan minuman bergula yang tidak boleh dikonsumsi oleh kelompok tertentu seperti bayi hingga 12 bulan. Di sisi lain, dia mengungkap 80 persen masyarakat etnis Melayu justru memiliki kecenderungan intoleran laktosa.
"Susu adalah bagian dari protein hewani yang tidak penting banget selama ada telur, ikan, daging. Negara kita kurang apa lagi? Jadi kita tidak mungkin mengonsumsi susu sebagai bangsa Melayu akhirnya ada yang mencret," katanya.
Selain itu, dia juga mengecam kacang kemasan mengandung aspartam yang diberikan di menu MBG, yang secara jelas tertulis di kemasannya tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun. Termasuk, pemberian susu formula dan bubur instan kepada anak-anak penerima MBG.
Dengan semua produk makanan ultra-proses tersebut, Tan menyampaikan akhirnya banyak masyarakat yang melapor kepadanya bahwa mereka, termasuk anak-anaknya mengalami berbagai masalah kesehatan seperti mual dan muntah.
"Anaknya sudah berumur satu tahun lebih tapi kemudian diberikan MBG-nya dalam bentuk bubur instan, ini kan penurunan atau dekadensi suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Jadi ini bukan main-main sebenarnya," ucapnya.
Sebagai ahli gizi sekaligus perwakilan dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Tan merekomendasikan agar pemerintah mengalokasikan menu lokal sebagai 80 persen isi MBG di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, penerima MBG baik itu anak-anak, balita, maupun ibu hamil dan menyusui bisa terbiasa mengonsumsi kekayaan pangan lokal mereka masing-masing.
"Saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam, anak Sulawesi bisa makan Kapurung. Tapi yang terjadi dari Lhoknga sampai Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu dan gandum tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Bahkan, isi burgernya juga terjadi kastanisasi, kalau SPPG dekat kota dapat chicken katsu tapi kalau yang di pelosok diberi produk benda tipis berwarna pink yang saya enggak mau nyebut itu daging olahan," ujarnya.
Tan tidak memungkiri bahwa masih banyak anak Indonesia yang tidak terbiasa mengonsumsi pangan lokal di daerah mereka masing-masing. Akan tetapi, bukan berarti SPPG serta merta mengabulkan permintaan anak-anak penerima MBG untuk menu makanan mereka. Sebagai alternatif, SPPG bisa membuat menu modifikasi yang tetap memperhatikan gizinya.
"Lah kalau request-nya cilok? Mati kita. Boleh enggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan. Sebenarnya kan bisa kalau mau, tapi balik lagi kita bisa apa kalau SPPG-nya ditekan dan ahli gizinya tidak berkompeten," tuturnya.
Dia juga memberikan rekomendasi agar pelaksanaan MBG diprioritaskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) alih-alih justru dilakukan di perkotaan. Dalam realisasinya, pemerintah bisa bekerja sama dengan kantin sekolah sebagai dapur MBG ketimbang membuat SPPG dengan biaya miliaran rupiah yang sulit dibangun di daerah 3T.
Selain itu, dia juga menyarankan agar pelaksanaan MBG bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Posyandu sebagai layanan supervisi, pengawasan, dan evaluasi. Termasuk, melibatkan tenaga pelaksana gizi Puskesmas. "Buktikan bahwa terjadi edukasi makanan bergizi, karena ini adalah janji dari BGN," tegas Tan.
Baca juga: Angka Keracunan MBG Terus Meningkat Jadi 6.452, Naik 1.000 Kasus dalam Seminggu
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Senior Analyst for Health Policy Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Muhammad Iqbal Hafizon, mengatakan sejak dikeluarkannya petunjuk teknis (juknis) MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) pada Juli 2025, komposisi makanan MBG makin mengarah kepada produk pangan ultra-proses.
Berdasarkan hasil pemantauan CISDI terhadap 29 menu MBG sejak Januari 2025, menunjukkan bahwa 45 persen sampel menu MBG memasukkan produk susu kemasan berperisa tinggi gula. Selain itu, marak juga pemberian biskuit, roti, sereal, dan susu berperisa/formula untuk MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.
"Belakangan ini kami memantau di sosial media sedang viral kampanye burger ultra-proses, yang mana ini aktif diposting oleh ragam media SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi]. Jadi tiap SPPG itu punya akun TikTok dan Instagram masing-masing dan cukup viral beberapa bulan belakangan," kata Iqbal dalam rapat audiensi bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025), yang ditayangkan di YouTube DPR RI.
Baca juga: Ribuan Siswa Keracunan, CISDI Ungkap Masalah Kualitas Makanan MBG
Pada kesempatan yang sama, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Tan Shot Yen menegaskan produk susu yang dibagikan dalam menu MBG bukanlah susu, melainkan minuman bergula yang tidak boleh dikonsumsi oleh kelompok tertentu seperti bayi hingga 12 bulan. Di sisi lain, dia mengungkap 80 persen masyarakat etnis Melayu justru memiliki kecenderungan intoleran laktosa.
"Susu adalah bagian dari protein hewani yang tidak penting banget selama ada telur, ikan, daging. Negara kita kurang apa lagi? Jadi kita tidak mungkin mengonsumsi susu sebagai bangsa Melayu akhirnya ada yang mencret," katanya.
Selain itu, dia juga mengecam kacang kemasan mengandung aspartam yang diberikan di menu MBG, yang secara jelas tertulis di kemasannya tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun. Termasuk, pemberian susu formula dan bubur instan kepada anak-anak penerima MBG.
Dengan semua produk makanan ultra-proses tersebut, Tan menyampaikan akhirnya banyak masyarakat yang melapor kepadanya bahwa mereka, termasuk anak-anaknya mengalami berbagai masalah kesehatan seperti mual dan muntah.
"Anaknya sudah berumur satu tahun lebih tapi kemudian diberikan MBG-nya dalam bentuk bubur instan, ini kan penurunan atau dekadensi suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Jadi ini bukan main-main sebenarnya," ucapnya.
Sebagai ahli gizi sekaligus perwakilan dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Tan merekomendasikan agar pemerintah mengalokasikan menu lokal sebagai 80 persen isi MBG di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, penerima MBG baik itu anak-anak, balita, maupun ibu hamil dan menyusui bisa terbiasa mengonsumsi kekayaan pangan lokal mereka masing-masing.
"Saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam, anak Sulawesi bisa makan Kapurung. Tapi yang terjadi dari Lhoknga sampai Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu dan gandum tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Bahkan, isi burgernya juga terjadi kastanisasi, kalau SPPG dekat kota dapat chicken katsu tapi kalau yang di pelosok diberi produk benda tipis berwarna pink yang saya enggak mau nyebut itu daging olahan," ujarnya.
Tan tidak memungkiri bahwa masih banyak anak Indonesia yang tidak terbiasa mengonsumsi pangan lokal di daerah mereka masing-masing. Akan tetapi, bukan berarti SPPG serta merta mengabulkan permintaan anak-anak penerima MBG untuk menu makanan mereka. Sebagai alternatif, SPPG bisa membuat menu modifikasi yang tetap memperhatikan gizinya.
"Lah kalau request-nya cilok? Mati kita. Boleh enggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan. Sebenarnya kan bisa kalau mau, tapi balik lagi kita bisa apa kalau SPPG-nya ditekan dan ahli gizinya tidak berkompeten," tuturnya.
Dia juga memberikan rekomendasi agar pelaksanaan MBG diprioritaskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) alih-alih justru dilakukan di perkotaan. Dalam realisasinya, pemerintah bisa bekerja sama dengan kantin sekolah sebagai dapur MBG ketimbang membuat SPPG dengan biaya miliaran rupiah yang sulit dibangun di daerah 3T.
Selain itu, dia juga menyarankan agar pelaksanaan MBG bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Posyandu sebagai layanan supervisi, pengawasan, dan evaluasi. Termasuk, melibatkan tenaga pelaksana gizi Puskesmas. "Buktikan bahwa terjadi edukasi makanan bergizi, karena ini adalah janji dari BGN," tegas Tan.
Baca juga: Angka Keracunan MBG Terus Meningkat Jadi 6.452, Naik 1.000 Kasus dalam Seminggu
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.