Sejarawan Asvi Warman Adam Soroti Kontroversi Buku Sejarah Nasional 2025 di TIM
26 August 2025 |
08:00 WIB
Prasetyo Agung Ginanjar
Jurnalis Hypeabis.id
Upaya penyusunan ulang sejarah Indonesia kembali menuai sorotan. Kritik tajam disampaikan sejarawan Asvi Warman Adam yang menilai rancangan buku Sejarah Nasional Indonesia terbaru lebih menonjolkan citra positif rezim tertentu sekaligus mengaburkan fakta kelam masa lalu.
Menurutnya, sejarah yang semestinya menjadi ruang refleksi bersama justru dipakai sebagai instrumen legitimasi politik. Kondisi itu, kata Asvi, berisiko bakal mengikis daya kritis masyarakat terhadap peristiwa sejarah bangsa.
Pandangan tersebut Asvi sampaikan dalam Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana, di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Senin (25/8/25). Forum tahunan ini dihadirkan sebagai wadah refleksi pemikiran kritis sekaligus melanjutkan semangat intelektual STA.
Baca juga: Menbud Fadli Zon Beberkan Alasan Buku Sejarah Indonesia Batal Rilis 17 Agustus 2025
"Dari kerangka konsep penulisan sejarah Kementerian Kebudayaan tanggal 16 Januari tahun 2025 sampai draf terakhir tanggal 23 Juli tahun 2025 terlihat ada upaya untuk melegitimasi Orde Baru," katanya dalam kuliah bertajuk Dari Polemik Kebudayaan Sampai Polemik Sejarah.
Asvi menjelaskan, polemik seputar kebudayaan dan sejarah bukanlah fenomena baru. Sejak 1935, dia mencatat, setidaknya ada empat peristiwa besar yang memperlihatkan tarik-menarik gagasan dalam membangun narasi kebangsaan di Tanah Air sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang.
Pertama, perdebatan intens antara Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, dan Poerbatjaraka pada 1935–1939. Kedua, Seminar Sejarah 1957 di Yogyakarta yang mempertemukan gagasan M. Yamin dan Soedjatmoko tentang arah historiografi bangsa.
Ketiga, pertentangan antara Lekra dan Manikebu pada 1950–1965, yang tak sekadar debat intelektual, tetapi berubah menjadi pertarungan politik dalam wilayah kebudayaan. Dan keempat, polemik 2025 yang kini muncul terkait penyusunan buku sejarah nasional oleh Kementerian Kebudayaan.
Namun, polemik terakhir inilah yang dinilai paling berbahaya. Sebab dari draf buku yang rencananya diterbitkan antara Oktober hingga November 2025, itu salah satunya menonjolkan stabilitas nasional dan berbagai keberhasilan pembangunan pada era Orde Baru yang terdiri dari 10 bab.
"Baru pada bab ke-11, hanya satu tentang reaksi terhadap kebijakan politik dan ekonomi. Dan reaksi itu terkait juga misalnya dengan pelanggaran HAM yang terjadi," paparnya.
Lebih jauh, Asvi mencontohkan bagaimana tragedi kemanusiaan di era Orde Baru diabaikan. Dari 12 pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara pada 2003, tidak semuanya disebutkan. Bahkan kasus besar seperti penculikan aktivis 1998, tragedi Trisakti, maupun kerusuhan Mei 1998 sama sekali tidak muncul.
Pada draf buku yang sama, peristiwa G30S juga ditempatkan pada jilid 8, atau sebelum jilid Orde Baru yang dimulai pada 1967. "Berarti pembunuhan massal yang memakan korban 500.000 jiwa itu bukan termasuk tanggung jawab Orde Baru melainkan pemerintahan sebelumnya," imbuhnya.
Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumira Ajidarma mengatakan bahwa sejarah adalah masa lalu yang selalu perlu ditengok, dikaji, dan jika perlu dibongkar kembali secara kritis. Hal itu penting agar sejarah tetap layak dijadikan rujukan, baik untuk masa kini maupun masa depan.
Menurutnya, meski sejarah berada di masa lalu, para pelaku sejarah tidak serta-merta ikut berlalu. Mereka masih berpeluang membentuk sejarah baru. Bahkan, mereka yang berkuasa juga dapat mengendalikan jalannya sejarah, termasuk dalam makna sempit, yakni menghapus atau menuliskan ulang demi citra diri.
“Ini juga akan menjadi suatu keadaan yang potensial bagi meruyaknya polemik dan kontroversi sejarah,” tegas Seno.
Sebelumnya, kepada Hypeabis.id, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan bahwa proses penulisan buku sejarah Indonesia sudah rampung. Namun, hingga saat ini tim penulis dan editor masih berkutat pada proses penyuntingan naskah buku yang rencananya dirilis pada rentang Oktober-November 2025.
"Penulisan sudah selesai masih proses editing. Peluncuran nanti Oktober-November [2025]," kata Fadli dalam pesan singkat, pada Jumat (15/8/2025).
Memorial Lecture Sutan Takdir Alisjahbana (STA) adalah sebuah forum tahunan yang digelar Akademi Jakarta untuk merawat semangat intelektual STA. Forum ini menjadi wadah refleksi tentang persoalan kemanusiaan dan kebangsaan, dengan menghadirkan cendekiawan dari berbagai bidang.
STA sendiri, yang dikenal sebagai tokoh Angkatan Pujangga Baru dan peletak dasar polemik kebudayaan 1935, sejak awal menekankan bahwa keterbukaan pemikiran adalah kunci bagi kemajuan bangsa. Semangat itulah yang dihidupkan kembali melalui kuliah yang kali ini diisi oleh Asvi Warman Adam.
Beberapa tokoh yang sebelumnya pernah menjadi pembicara dalam Memorial Lecture STA yaitu, Rosihan Anwar, Jusuf Kalla, B.J Habibie, J.E. Sahetapy,Karlina Supeli, Azyumardi Azra, Toeti Heraty N. Roosseno, Bambang Hidayat, Refly Harun, Emil Salim, Mahfud MD, Siti Musdah Mulia, dan Iwan Pranoto.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Menurutnya, sejarah yang semestinya menjadi ruang refleksi bersama justru dipakai sebagai instrumen legitimasi politik. Kondisi itu, kata Asvi, berisiko bakal mengikis daya kritis masyarakat terhadap peristiwa sejarah bangsa.
Pandangan tersebut Asvi sampaikan dalam Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana, di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Senin (25/8/25). Forum tahunan ini dihadirkan sebagai wadah refleksi pemikiran kritis sekaligus melanjutkan semangat intelektual STA.
Baca juga: Menbud Fadli Zon Beberkan Alasan Buku Sejarah Indonesia Batal Rilis 17 Agustus 2025
"Dari kerangka konsep penulisan sejarah Kementerian Kebudayaan tanggal 16 Januari tahun 2025 sampai draf terakhir tanggal 23 Juli tahun 2025 terlihat ada upaya untuk melegitimasi Orde Baru," katanya dalam kuliah bertajuk Dari Polemik Kebudayaan Sampai Polemik Sejarah.
Asvi menjelaskan, polemik seputar kebudayaan dan sejarah bukanlah fenomena baru. Sejak 1935, dia mencatat, setidaknya ada empat peristiwa besar yang memperlihatkan tarik-menarik gagasan dalam membangun narasi kebangsaan di Tanah Air sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang.
Pertama, perdebatan intens antara Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, dan Poerbatjaraka pada 1935–1939. Kedua, Seminar Sejarah 1957 di Yogyakarta yang mempertemukan gagasan M. Yamin dan Soedjatmoko tentang arah historiografi bangsa.
Ketiga, pertentangan antara Lekra dan Manikebu pada 1950–1965, yang tak sekadar debat intelektual, tetapi berubah menjadi pertarungan politik dalam wilayah kebudayaan. Dan keempat, polemik 2025 yang kini muncul terkait penyusunan buku sejarah nasional oleh Kementerian Kebudayaan.
Namun, polemik terakhir inilah yang dinilai paling berbahaya. Sebab dari draf buku yang rencananya diterbitkan antara Oktober hingga November 2025, itu salah satunya menonjolkan stabilitas nasional dan berbagai keberhasilan pembangunan pada era Orde Baru yang terdiri dari 10 bab.
"Baru pada bab ke-11, hanya satu tentang reaksi terhadap kebijakan politik dan ekonomi. Dan reaksi itu terkait juga misalnya dengan pelanggaran HAM yang terjadi," paparnya.
Lebih jauh, Asvi mencontohkan bagaimana tragedi kemanusiaan di era Orde Baru diabaikan. Dari 12 pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara pada 2003, tidak semuanya disebutkan. Bahkan kasus besar seperti penculikan aktivis 1998, tragedi Trisakti, maupun kerusuhan Mei 1998 sama sekali tidak muncul.
Pada draf buku yang sama, peristiwa G30S juga ditempatkan pada jilid 8, atau sebelum jilid Orde Baru yang dimulai pada 1967. "Berarti pembunuhan massal yang memakan korban 500.000 jiwa itu bukan termasuk tanggung jawab Orde Baru melainkan pemerintahan sebelumnya," imbuhnya.
Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumira Ajidarma mengatakan bahwa sejarah adalah masa lalu yang selalu perlu ditengok, dikaji, dan jika perlu dibongkar kembali secara kritis. Hal itu penting agar sejarah tetap layak dijadikan rujukan, baik untuk masa kini maupun masa depan.
Menurutnya, meski sejarah berada di masa lalu, para pelaku sejarah tidak serta-merta ikut berlalu. Mereka masih berpeluang membentuk sejarah baru. Bahkan, mereka yang berkuasa juga dapat mengendalikan jalannya sejarah, termasuk dalam makna sempit, yakni menghapus atau menuliskan ulang demi citra diri.
“Ini juga akan menjadi suatu keadaan yang potensial bagi meruyaknya polemik dan kontroversi sejarah,” tegas Seno.
Sebelumnya, kepada Hypeabis.id, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan bahwa proses penulisan buku sejarah Indonesia sudah rampung. Namun, hingga saat ini tim penulis dan editor masih berkutat pada proses penyuntingan naskah buku yang rencananya dirilis pada rentang Oktober-November 2025.
"Penulisan sudah selesai masih proses editing. Peluncuran nanti Oktober-November [2025]," kata Fadli dalam pesan singkat, pada Jumat (15/8/2025).
Memorial Lecture Sutan Takdir Alisjahbana (STA) adalah sebuah forum tahunan yang digelar Akademi Jakarta untuk merawat semangat intelektual STA. Forum ini menjadi wadah refleksi tentang persoalan kemanusiaan dan kebangsaan, dengan menghadirkan cendekiawan dari berbagai bidang.
STA sendiri, yang dikenal sebagai tokoh Angkatan Pujangga Baru dan peletak dasar polemik kebudayaan 1935, sejak awal menekankan bahwa keterbukaan pemikiran adalah kunci bagi kemajuan bangsa. Semangat itulah yang dihidupkan kembali melalui kuliah yang kali ini diisi oleh Asvi Warman Adam.
Beberapa tokoh yang sebelumnya pernah menjadi pembicara dalam Memorial Lecture STA yaitu, Rosihan Anwar, Jusuf Kalla, B.J Habibie, J.E. Sahetapy,Karlina Supeli, Azyumardi Azra, Toeti Heraty N. Roosseno, Bambang Hidayat, Refly Harun, Emil Salim, Mahfud MD, Siti Musdah Mulia, dan Iwan Pranoto.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.