Hypereport: 80 Tahun Merdeka, Sejauh Mana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia?

16 August 2025 | 19:32 WIB

Luke Andaresta Jurnalis Hypeabis.id

Indonesia sebentar lagi akan memasuki usia 80 tahun sejak resmi merdeka pada 17 Agustus 1945. Selama delapan dekade, Indonesia terus mengalami transformasi di berbagai sektor mengikuti perkembangan zaman, sekaligus beradaptasi dengan sejumlah tantangan yang tidak terlepas dari dinamika global.

Di usianya yang ke-80 tahun, Ibu Pertiwi telah mencatatkan sejumlah capaian yang menandai pertumbuhannya sebagai sebuah negara yang terus berkembang. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatatkan angka 4,87 persen. Sementara itu, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku kuartal II 2025 mencapai Rp5.947,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.396,3 triliun.

Baca juga: Arti & Makna Tema HUT ke-80 Republik Indonesia

Adapun konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen YoY, naik dari kuartal sebelumnya sebesar 4,89 persen YoY, dengan kontribusi sebesar 54,25 persen. Pertumbuhan konsumsi menandakan masih kuatnya permintaan domestik.

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,99 persen YoY, tumbuh lebih tinggi dari kuartal sebelumnya sebesar 2,12% YoY, dengan kontribusi 27,83 persen. Dengan demikian, 82,08 persen PDB kuartal II berasal dari konsumsi rumah tangga dan PMTB.

Meski, capaian tersebut menyisakan pertanyaan besar di sejumlah kalangan. Angka yang dirilis dianggap tidak sejalan dengan dengan kenyataan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Kondisi itu mulai dari daya beli yang melemah, konsumsi yang stagnan, hingga pesimisme produsen dan peningkatan pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.

Angka Kemiskinan di Indonesia

Angka kemiskinan di Indonesia dilaporkan terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. BPS mencatat persentase penduduk miskin di Tanah Air pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dari September 2024 dan menurun 0,56 persen poin dari Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 dilaporkan berjumlah 23,85 juta orang, menurun 0,21 juta orang dari September 2024 dan menurun 1,37 juta orang dari Maret 2024. Secara umum, selama periode Maret 2014–Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022.

Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2015, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2021 hingga Maret 2025.

Kendati demikian, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 mencapai 6,73 persen, naik dibandingkan September 2024 yakni 6,66 persen. Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang, dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025.

Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan positif juga terjadi pada capaian Indeks Pembangunan Manusia. BPS melaporkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024.

Peningkatan tersebut didukung oleh semua dimensi penyusunnya, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan dan standar hidup yang layak. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun.

Sementara itu, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini pun dilaporkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Indonesia rata-rata meningkat 0,44 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,07 persen per tahun.

Adapun, dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Indonesia mencapai Rp12,34 juta per tahun.

Capaian ini meningkat Rp442.000 atau 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 yang sebesar 2,61 persen per tahun.

Baca juga: Hypereport: Refleksi Pendidikan Indonesia, Menyongsong Era Baru Penuh Tantangan

Semangat membaca anak-anak (Sumber gambar: Hypeabis.id/Noel Snpr)

Angka Melek Huruf/Aksara

Melek aksara merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan dan kesejahteraan suatu negara. Berdasarkan data BPS tahun 2024, persentase jumlah penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang sudah melek aksara menunjukkan tren positif dengan perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Menurut data yang tersedia, persentase melek aksara di Indonesia tahun 2024 yakni 97,69 persen untuk kelompok laki-laki, sementara perempuan sebesar 95,66 persen. Adapun, secara umum, persentase melek aksara di Tanah Air mencapai 96,67 persen.

Dari angka tersebut, terlihat bahwa tingkat melek aksara laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Akan tetapi, secara keseluruhan, Indonesia telah mencapai tingkat melek aksara yang cukup tinggi dengan rata-rata di atas 95 persen.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingkat melek aksara di Indonesia yakni dari segi pendidikan, akses ke teknologi serta kebijakan pemerintah. Dari segi pendidikan berkaitan dengan program wajib belajar dan berbagai inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dasar.

Selain itu, kemajuan teknologi membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan pembelajaran. Sementara dari sisi kebijakan pemerintah, berkaitan dengan hadirnya sejumlah program literasi nasional yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis.

Meski begitu, sebagian masyarakat di Indonesia juga masih mengalami buta aksara atau huruf. Berdasarkan data BPS, angka buta aksara di Indonesia pada 2024 menurut kelompok umur 15-44 tahun adalah 0,43 persen. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2023 yakni 0,47 persen.

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari data Indikator Kesejahteraan Rakyat di berbagai bidang. Dari segi pendidikan misalnya, dilaporkan angka partisipasi sekolah penduduk Indonesia usia 7-12 tahun sudah relatif tinggi dan stabil, yaitu sebesar 99,19 persen pada 2024.

Artinya, sekitar 99,19 persen dari total penduduk usia 7-12 tahun telah mengakses pendidikan formal. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, angka partisipasi terus menurun seiring dengan meningkatnya usia.

BPS menemukan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun pada 2024 tercatat hanya sebesar 74,64 persen, atau terdapat sekitar 25,36 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Begitupun dengan tingkat partisipasi sekolah pada penduduk usia 19-23 tahun di Indonesia masih relatif rendah yakni hanya 29,01 persen.

Rendahnya angka tersebut sejalan dengan rendahnya lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, hanya terdapat sekitar 9 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menamatkan perguruan tinggi sederajat. Rendahnya lulusan perguruan tinggi di Indonesia utamanya dipengaruhi oleh tingginya biaya kuliah.

Di sisi lain, tingkat literasi di Indonesia juga masih belum memuaskan. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa skor literasi membaca siswa Indonesia berada di angka 388, jauh di bawah rata-rata negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berada di 487.

Walaupun peringkat Indonesia naik dari PISA 2018, skor literasi membaca justru mengalami penurunan. OECD menilai hanya sekitar 25,46 persen siswa yang memiliki kemampuan dasar membaca dengan kemampuan interpretasi teks sederhana. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 73,75 persen.

Tingkat kesejahteraan juga bisa dilihat dari sektor ketenagakerjaan. Pada Februari 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di perdesaan sebesar 72,90 persen, sementara TPAK di perkotaan sebesar 67,67 persen. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan TPAK Februari 2023.

TPAK di perdesaan terlihat lebih tinggi dibandingkan di perkotaan karena berkaitan dengan faktor ekonomi dan sosial. Di perdesaan, terdapat norma sosial yang mendorong partisipasi angkatan kerja yang tinggi, termasuk di antara wanita dan usia lanjut. Kebutuhan ekonomi seringkali menjadi pendorong utama, di mana setiap anggota keluarga diharapkan untuk berkontribusi secara ekonomi.

Meski demikian, pemerintah perlu mewaspadai tantangan dari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi sepanjang 2024 akibat penurunan konsumsi masyarakat dan lesunya pertumbuhan ekonomi global (ekspor-impor).

Kementerian Ketenagakerjaan RI melaporkan selama Januari-Juni 2024, ada 32.064 tenaga kerja yang terkena PHK. Jika dibandingkan dengan 142,18 juta penduduk yang bekerja (BPS Februari 2024), 32.064 mungkin terlihat kecil. Akan tetapi jika tenaga kerja ter-PHK terus meningkat dikhawatirkan menggeser penduduk kelas menengah menjadi kelompok rentan (miskin).

Baca juga: Hypereport: Karakteristik Gen Z, Profesi yang Diminati sampai Tingkat Kesejahteraan Hidup

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)