Dugaan Serangan Siber ke Kementerian, Pakar Minta Pemerintah Lakukan Ini
12 September 2021 |
19:24 WIB
Pakar keamanan siber dan Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan bahwa masih belum diketahui pasti kebenaran informasi dugaan peretas China yang telah berhasil masuk ke jaringan lembaga kementerian pemerintah Indonesia.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarkat untuk menunggu adanya bukti konkret soal informasi tersebut, seperti yang terjadi pada kasus dugaan kebocoran data eHAC Kementerian Kesehatan beberapa waktu terakhir ini.
"Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan. 10 kementeriannya yang mana juga masih belum jelas," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Hypeabis.id.
Kendati demikian, Pratama menyatakan bahwa bila peretasan yang dilakukan merupakan upaya memata-matai atau spionase, buktinya akan lebih sulit didapatkan karena motif pelaku bukan untuk ekonomi maupun popularitas.
Dugaan peretasan itu ditemukan oleh divisi keamanan siber Recorded Future yakni Insikt Group yang dilaporkan oleh media The Recorded. Mereka menemukan adanya aktivitas kelompok peretas asal China bernama Mustang Panda di host jaringan kementerian.
Adapun, CISSReC menyatakan telah berupaya melakukan profiling threat actor. Pratama menjelaskan Mustang Panda merupakan kelompok peretas yang sebaign besar anggotanya berasa dari China. Mereka membuat private ransomware yang dinamakan Thanos.
Ransomware tersebut dapat mengakses data dan credential login pada device yang kemudian mengirimkannya ke command and control (CNC). Bahkan, peretas bisa mengontrol sistem operasi target.
Kendati informasi ini belum dikonfirmasi oleh otoritas Indonesia, menurut Pratama, hal ini tetap memiliki sisi positif sebagai pemicu (trigger) bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah di dalam negeri untuk mulai melakukan pengecekan sistem informasi dan jaringan, memperkuat pertahanan, dan melakukan peningkatan keterampilan talentanya.
Dia juga menyebut semua langkah yang diperlukan harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui apakah tindak spinonase ini terkait dengan beberapa isu, seperti Laut China Selatan atau tidak, mengingat dalam beberapa waktu terkahir isu terkait hal ini tengah memanas.
Editor: Indyah Sutriningrum
Oleh sebab itu, dia meminta masyarkat untuk menunggu adanya bukti konkret soal informasi tersebut, seperti yang terjadi pada kasus dugaan kebocoran data eHAC Kementerian Kesehatan beberapa waktu terakhir ini.
"Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan. 10 kementeriannya yang mana juga masih belum jelas," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Hypeabis.id.
Kendati demikian, Pratama menyatakan bahwa bila peretasan yang dilakukan merupakan upaya memata-matai atau spionase, buktinya akan lebih sulit didapatkan karena motif pelaku bukan untuk ekonomi maupun popularitas.
Dugaan peretasan itu ditemukan oleh divisi keamanan siber Recorded Future yakni Insikt Group yang dilaporkan oleh media The Recorded. Mereka menemukan adanya aktivitas kelompok peretas asal China bernama Mustang Panda di host jaringan kementerian.
Adapun, CISSReC menyatakan telah berupaya melakukan profiling threat actor. Pratama menjelaskan Mustang Panda merupakan kelompok peretas yang sebaign besar anggotanya berasa dari China. Mereka membuat private ransomware yang dinamakan Thanos.
Ransomware tersebut dapat mengakses data dan credential login pada device yang kemudian mengirimkannya ke command and control (CNC). Bahkan, peretas bisa mengontrol sistem operasi target.
Kendati informasi ini belum dikonfirmasi oleh otoritas Indonesia, menurut Pratama, hal ini tetap memiliki sisi positif sebagai pemicu (trigger) bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah di dalam negeri untuk mulai melakukan pengecekan sistem informasi dan jaringan, memperkuat pertahanan, dan melakukan peningkatan keterampilan talentanya.
Dia juga menyebut semua langkah yang diperlukan harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui apakah tindak spinonase ini terkait dengan beberapa isu, seperti Laut China Selatan atau tidak, mengingat dalam beberapa waktu terkahir isu terkait hal ini tengah memanas.
Editor: Indyah Sutriningrum
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.