Keamanan Siber Dinilai Jadi Tantangan Berat Pemerintahan Prabowo-Gibran
21 October 2024 |
11:30 WIB
Desyinta Nuraini
Jurnalis Hypeabis.id
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, kemarin (20/10/2024). Pemimpin baru ini bisa dikatakan memikul sejumlah tantangan besar untuk dibenahi, termasuk masalah keamanan siber.
Tak bisa dimungkiri, Indonesia merupakan salah satu target empuk serangan siber. Ketua Aptiknas Sugiarto Santoso menyampaikan pada kuartal II/2024, jumlah serangan DDos sekitar 445.000. Serangan paling kuat tercatat mencapai 1,7 terabyte per detik.
Sementara itu, secara keseluruhan, Indonesia digempur 6 juta ancaman siber pada awal tahun ini. Sugiarto menyebut sektor telekomunikasi menjadi target utama pada 2024. Adapun beberapa jenis serangan yang ditemui yakni phishing dan ransomware yang mampu melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Juni lalu.
Baca juga: Daftar Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo, Ada Bidang Kebudayaan & Ekonomi Kreatif
Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, tantangan pemerintah ke depan semakin berat, terutama terkait dengan keamanan siber. Serangan dunia maya ini ke depan, katanya, akan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan ancaman keamanan siber yang tinggi.
“Kita secara rata-rata menjadi negara kedua atau ketiga di dunia yang seringkali mendapatkan serangan siber. Akan tetapi di sisi lain, keamanan siber kita tidak bagus,” ujarnya kepada Hypeabis.id beberapa waktu lalu.
Tidak bisa disangkal bahwa beberapa kali Indonesia mengalami serangan ransomware yang cukup signifikan. Selain itu, terdapat pengambilalihan data yang ada di organisasi, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta, hingga membuat data tersebut bocor dan diperjualbelikan secara bebas di situs gelap (dark web).
Heru menegaskan, pemerintah ke depan tidak bisa mengabaikan lagi persoalan ini, mengingat Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang semangatnya bertujuan untuk menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Dia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menjadikan masalah keamanan siber dan perlindungan data masyarakat ini sebagai bagian dari pekerjaan utama yang harus diselesaikan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mencari solusinya karena pengembangan ekonomi ke depan, akan banyak bergantung pada ekonomi digital dan menggunakan layanan digital. Bilamana keamanan siber dan perlindungan data tidak dijaga, maka ekonomi tidak akan berkembang secara maksimal.
Apalagi, pemerintahan mendatang berjanji untuk membangun pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. “Nah ini kan kalau keamanan sibernya tidak dijaga, data masyarakat tidak dilindungi, tentu akan terjadi distrust, ketidakpercayaan apakah itu masyarakat, pelaku usaha terhadap pemerintah dalam menjaga keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia,” tuturnya.
Heru menilai Prabowo perlu menampilkan Cyber Protection Leadership, yang nantinya operasionalnya diteruskan dengan tegas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca juga: Eksklusif Onno W. Purbo: Sumber Daya Manusia Jadi Elemen Penting Menangkal Serangan Siber
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Syaiful Millah
Tak bisa dimungkiri, Indonesia merupakan salah satu target empuk serangan siber. Ketua Aptiknas Sugiarto Santoso menyampaikan pada kuartal II/2024, jumlah serangan DDos sekitar 445.000. Serangan paling kuat tercatat mencapai 1,7 terabyte per detik.
Sementara itu, secara keseluruhan, Indonesia digempur 6 juta ancaman siber pada awal tahun ini. Sugiarto menyebut sektor telekomunikasi menjadi target utama pada 2024. Adapun beberapa jenis serangan yang ditemui yakni phishing dan ransomware yang mampu melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Juni lalu.
Baca juga: Daftar Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo, Ada Bidang Kebudayaan & Ekonomi Kreatif
Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, tantangan pemerintah ke depan semakin berat, terutama terkait dengan keamanan siber. Serangan dunia maya ini ke depan, katanya, akan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan ancaman keamanan siber yang tinggi.
“Kita secara rata-rata menjadi negara kedua atau ketiga di dunia yang seringkali mendapatkan serangan siber. Akan tetapi di sisi lain, keamanan siber kita tidak bagus,” ujarnya kepada Hypeabis.id beberapa waktu lalu.
Tidak bisa disangkal bahwa beberapa kali Indonesia mengalami serangan ransomware yang cukup signifikan. Selain itu, terdapat pengambilalihan data yang ada di organisasi, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta, hingga membuat data tersebut bocor dan diperjualbelikan secara bebas di situs gelap (dark web).
Heru menegaskan, pemerintah ke depan tidak bisa mengabaikan lagi persoalan ini, mengingat Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang semangatnya bertujuan untuk menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Dia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menjadikan masalah keamanan siber dan perlindungan data masyarakat ini sebagai bagian dari pekerjaan utama yang harus diselesaikan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mencari solusinya karena pengembangan ekonomi ke depan, akan banyak bergantung pada ekonomi digital dan menggunakan layanan digital. Bilamana keamanan siber dan perlindungan data tidak dijaga, maka ekonomi tidak akan berkembang secara maksimal.
Apalagi, pemerintahan mendatang berjanji untuk membangun pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. “Nah ini kan kalau keamanan sibernya tidak dijaga, data masyarakat tidak dilindungi, tentu akan terjadi distrust, ketidakpercayaan apakah itu masyarakat, pelaku usaha terhadap pemerintah dalam menjaga keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia,” tuturnya.
Heru menilai Prabowo perlu menampilkan Cyber Protection Leadership, yang nantinya operasionalnya diteruskan dengan tegas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca juga: Eksklusif Onno W. Purbo: Sumber Daya Manusia Jadi Elemen Penting Menangkal Serangan Siber
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Editor: Syaiful Millah
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.