Akses Rumah yang Layak dan Terjangkau Masih Terbatas untuk Masyarakat Indonesia

Indonesia Housing Forum 2023 baru saja digelar pada Rabu (30/8/2023. Acara tersebut diinisiasi oleh Habitat for Humanity Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Universitas Indonesia, dan Real Estate Indonesia (REI), dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada 25 Agustus kemarin.

Indonesia Housing Forum pertama kali digelar pada 2017. Tahun ini hadir kembali dengan mengusung tema Membangun Rumah Inklusif, Berkelanjutan, dan Terjangkau untuk Semuanya. Acara tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan mulai dari institusi pemerintahan, real estate, perbankan, ikatan arsitek, mahasiswa, media, hingga pengusaha di bidang perumahan. 

Baca juga: Mau Punya Rumah? Ikuti Pesan Ini

Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya dari Kementerian PUPR menyampaikan seperti apa peran pemerintah untuk memenuhi akses perumahan yang layak untuk seluruh warga negara Indonesia.

"Manusia berhak mendapat tempat tinggal dengan lingkungan yang baik dan sehat, sehingga memungkinkannya untuk mendapat hidup yang sejahtera dan lahir batin," katanya dalam acara Indonesia Housing Forum secara virtual, Rabu (30/8/2023). 

Rumah tidak bersifat eksklusif atau hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Namun, harus bersifat inklusif dan tersedia bagi semua orang.

Perumahan inklusif artinya semua orang bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan rumah yang layak. Indikator rumah yang layak huni dilihat dari ketahanan bangunan, kecukupan luas per kapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi yang layak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, tercatat baru 60,66 persen saja keluarga Indonesia yang sudah menempati rumah yang layak. Adapun tercatat backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan rumah adalah 12,1 juta. Artinya kebutuhan akan kepemilikan rumah masih besar di Indonesia.

"Rendahnya akses terhadap hunian layak disebabkan oleh keterbatasan lahan dan harga lahan yang makin mahal, sehingga harga rumah makin tidak terjangkau terutama di kota-kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi," ujar Diana.

Selain itu, dia menambahkan, penghasilan masyarakat tidak mampu mengejar kenaikan harga rumah meskipun setiap tahunnya ada kenaikan gaji. Sementara akses terhadap pembiayaan perumahan melalui perbankan juga masih terbatas, khususnya bagi pekerja informal. 

Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian PUPR telah memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan rumah. Sejak era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo pada 2015-2022, telah dibangun sekitar 1.553.459 unit rumah.

Di antaranya terdiri dari 60.511 unit rumah susun, 33.205 rumah khusus, 36.056 unit rumah swadaya PB (Pembangunan Baru), 1.245.991 unit rumah swadaya PK (Pembangunan Kualitas), dan 177.696 uit bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum).

Selain itu ada juga batuan pembiayaan pembangunan perumahan, penyediaan rumah bagi kelompok rentan seperti kelompok masyarakat miskin ekstrem atau masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam atau konflik sosial.

"Pembangunan perumahan dan infrastruktur pemukiman oleh kementerian PUPR memperhatikan aspek kesetaraan gender, termasuk di dalamnya akses bagi difable, lansia, dan anak-anak," ujar Diana.

Adapun sejumlah stakeholder terkait juga memberikan dukungan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Indoensia. Misalnya para pengembang, baik itu yang tergabung dalam REI atau asosiasi lainnya telah berkontribusi sebanyak 400-500 ribu unit rumah per tahun.

"Semua pihak perlu terlibat agar semua lapisan dan kelompok masyarakat bisa mendapat akses rumah yang layak sesuai kebutuhan dan kemampuannya," kata Diana.

Baca juga: Konsep Rumah Tumbuh, Solusi Tepat Punya Hunian Idaman

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)

Editor: Gita Carla