Makna Empati di Tengah Hiruk-Pikuk Perayaan Tahun Baru

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memutuskan tidak merayakan malam tahun baru dengan pesta kembang api. Alasannya sederhana, empati terhadap warga Sumatra yang tengah berduka akibat musibah. Keputusan ini memicu respons beragam, ada yang mengapresiasi, ada yang menganggapnya sekadar gestur simbolik.

Tapi pertanyaannya bukan soal efektif atau tidak, melainkan kapan terakhir kali kita melihat empati jadi pertimbangan dalam keputusan publik?

Baca juga: Prediksi Cuaca BMKG pada Periode Tahun Baru 2026 di Berbagai Kota, Jakarta-Papua

Di era yang merayakan segalanya dari pencapaian kecil hingga momen yang tidak biasa, empati sering dianggap menghambat. Pesta harus tetap berjalan, konten harus tetap viral, selebrasi harus tetap meriah. Sementara itu kesedihan orang lain jadi background noise yang mudah di-scroll dan mudah dilupakan.

Empati dalam kepemimpinan bukan tentang grand gesture atau virtue signaling. Ini tentang kesadaran bahwa ruang publik bukan milik satu kelompok. Ketika sebagian warga berduka, merayakan dengan hiruk-pikuk bukan tanda ketahanan mental, tapi ketiadaannya kepekaan sosial.

Masyarakat urban, yang terbiasa dengan stimulasi konstan dan budaya main character energy, kadang lupa bahwa tidak semua momen layak dirayakan dengan keras. Ada waktu untuk euforia, ada waktu untuk hening. Membedakan keduanya adalah tanda kedewasaan yang matang.

Keputusan Pramono mungkin tidak mengubah apapun secara material bagi korban. Tapi ia mengirim pesan kepada kita semua bahwa ada yang lebih penting dari selebrasi, yaitu mengakui bahwa di suatu tempat, orang lain sedang tidak baik-baik saja.

Di tengah algoritma yang memprioritaskan atensi dan dopamine hit, empati adalah resistensi diam-diam, hal itu mengingatkan kita bahwa tidak semua harus dirayakan, tidak semua harus meriah, dan bahwa kadang solidaritas yang sederhana itu tidak menambah kebisingan saat orang lain butuh keheningan untuk berduka.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)