Ribuan Anak Keracunan Akibat Program Makan Bergizi, Ahli Gizi Minta Evaluasi Total

Program Makan Bergizi (MBG) yang digagas pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan pola makan anak sekolah kini menuai sorotan. Sejumlah ahli gizi, termasuk Tan Shot Yen, menilai pelaksanaannya belum matang dan justru memunculkan kasus keracunan di berbagai daerah.

Dengan alokasi anggaran triliunan rupiah, program ini diharapkan mampu memastikan setiap anak menerima makanan sehat, bergizi seimbang, dan layak konsumsi setiap hari. Namun, sejak peluncurannya, implementasi MBG menuai banyak sorotan, terutama terkait mutu pangan, kesiapan dapur penyedia makanan bergizi (SPPG), hingga ketimpangan kualitas antarwilayah.

Baca Juga: Terus Melonjak, JPPI Catat Korban Keracunan MBG Tembus 11.566 Anak

Di tengah semangat besar pemerintah menjalankan program ini, muncul beragam kritik dari para ahli gizi dan pemantau kebijakan publik. Salah satu suara yang paling lantang datang dari dokter dan ahli gizi Tan Shot Yen, yang menilai pelaksanaan MBG masih jauh dari prinsip dasar pendidikan gizi. Menurutnya, kebijakan yang semestinya menjadi wadah pembelajaran soal pangan sehat justru berisiko berubah menjadi rutinitas pembagian makanan tanpa arah.

Menurut Tan, pelaksanaan program MBG belum tertata dengan baik. Baginya, fungsi utama MBG sebagai sarana pendidikan gizi mulai bergeser menjadi sekadar program pembagian makanan. Dia menekankan bahwa jika unsur edukasi hilang, maka manfaatnya tidak akan berkelanjutan bagi anak-anak Indonesia.

“Kalau fungsi edukasinya hilang, maka MBG itu cuma sekadar bagi-bagi jajanan anak,” ujar Tan Shot Yen saat dihubungi Hypeabis.id.

Program MBG yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025 memang bertujuan mulia Namun di lapangan, banyak persoalan muncul mulai dari lemahnya tata kelola hingga ketidaksiapan infrastruktur dapur. Dalam periode 6-12 Oktober 2025, JPPI mencatat 1.084 kasus baru keracunan akibat MBG. 
Dengan tambahan tersebut, total korban yang dilaporkan sejak awal 2025 hingga 12 Oktober sudah  mencapai 11.566 anak. 

Dari jumlah itu, dua provinsi yakni Kalimantan Selatan dan Gorontalo yang sebelumnya belum melaporkan kasus kini masuk dalam daftar wilayah terdampak. Provinsi dengan jumlah korban paling banyak dalam periode tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (384 orang), Jawa Tengah (347 orang), dan Kalimantan Selatan (130 orang). 

Menariknya, korban keracunan tidak lagi terbatas pada siswa saja. JPPI melaporkan bahwa guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga menjadi korban karena paket MBG dibawa pulang atau distribusi melalui jalur non-sekolah seperti Posyandu.

Pemerintah telah merespons dengan menutup sementara SPPG bermasalah dan mengaudit kualitas bahan pangan. Namun bagi Tan, perbaikan itu tidak bisa berhenti pada penegakan administratif. Dia menilai akar persoalannya ada pada orientasi program yang terlalu cepat dijalankan tanpa kesiapan menyeluruh.

“Apabila MBG ini dijalankan asal-asalan, yang penting asal jumlah dapurnya bertambah, penerimanya bertambah, tetapi kualitasnya makin mundur, maka ini akan payah sekali,” ujarnya.

Salah satu isu yang paling ramai dibicarakan adalah munculnya menu burger dalam daftar makanan MBG. Dari narasi yang beredar, dikatakan bahwa menu tersebut hanya diberikan seminggu sekali sebagai variasi agar anak-anak tidak bosan. Namun Tan menilai, konsep variasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip gizi. Menurutnya, variasi memang penting, tetapi bahan baku yang digunakan harus bernilai gizi tinggi dan tidak bergantung pada produk olahan industri.

“Faktanya akhirnya ada burger yang isinya ngadi-ngadi. Bukan daging, bukan ayam beneran, tetapi produk industri yang warnanya pink dan rasanya juga tidak jelas,” tuturnya.

Peringatan Tan bukan tanpa dasar. Sejumlah riset menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultra proses di Indonesia meningkat pesat. Berdasarkan laporan dari jurnal yang dipublikasi di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatra Utara (2025), dikatakan sekitar 45% asupan kalori masyarakat perkotaan pada 2020 berasal dari makanan ultra-proses yang berhubungan dengan meningkatnya risiko obesitas dan tekanan darah tinggi.
 

Tantangan Bahan Lokal & Ahli Gizi Mumpuni

Menurut Tan, seharusnya menu MBG lebih menonjolkan bahan pangan lokal seperti ikan gabus, patin, baung, atau jelawat yang memiliki kandungan protein tinggi dan sudah menjadi bagian dari kearifan pangan masyarakat Indonesia.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kualitas dan kualifikasi tenaga gizi di lapangan. Kasus menu ikan hiu di Ketapang, misalnya, memperlihatkan ketidakterpaduan antara rekomendasi ahli gizi lokal dan standar nasional.

Data Kementerian Kesehatan (2022) menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 35.652 ahli gizi untuk melayani lebih dari 281 juta penduduk atau setara satu ahli gizi untuk hampir 8.000 orang. Banyak di antara mereka yang belum tersertifikasi atau belum mendapatkan pelatihan lanjutan  sehingga kompetensi di lapangan masih timpang.

Kondisi tersebut berdampak pada ketidakmerataan kualitas gizi di berbagai daerah. Di Papua, misalnya, menu MBG dilaporkan hanya berupa nasi goreng dengan irisan timun, potongan tahu, dan jeli kemasan. Tan menilai, fenomena ini menggambarkan lemahnya kontrol mutu serta tidak adanya standar baku dalam penyusunan menu MBG. “Tata kelolanya belum siap, tetapi sudah gaspol,” katanya mengkritik.

Dia berpendapat, hal paling mendesak adalah memastikan adanya standar nasional minimal untuk komposisi gizi dalam setiap menu MBG. Pengawasan terhadap bahan makanan dan higienitas dapur harus dilakukan secara berkala, dan pelatihan tenaga gizi di berbagai daerah harus dipercepat. Selain itu, integrasi bahan pangan lokal perlu diperkuat agar MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan kalori, tetapi juga sarana edukasi tentang kekayaan pangan nasional.

Kembali lagi, Tan mengingatkan bahwa makanan sehat tidak bisa dinilai hanya dari hitungan kalori, vitamin, atau mineral. Dia menegaskan bahwa program gizi seharusnya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya makan yang benar. “Makanan sehat itu bukan cuma sekadar hitung-hitungan kalori,” ujarnya.

Tan berharap program makan bergizi dapat dikembalikan pada ruh utamanya yaitu demi mendidik anak-anak untuk mengenal dan menghargai makanan utuh dari alam Indonesia. Menurutnya, ini akan mendorong generasi penerus yang tumbuh sehat sekaligus memiliki kesadaran gizi dan budaya makan yang kuat sejak dini.

Baca Juga: BGN Perketat Standar, Setiap Dapur MBG Kini Harus Dipimpin Dua Chef Bersertifikat