Mengurai Tantangan & Skenario Distribusi Film di Indonesia

12 October 2025 | 20:04 WIB

Luke Andaresta Jurnalis Hypeabis.id

Perfilman Indonesia masih menemui sejumlah persoalan termasuk dalam urusan distribusi. Ekosistem perfilman di Tanah Air telah kehilangan peran distributor, sehingga ruang-ruang pemutaran film seperti bioskop kini cenderung didominasi oleh jaringan tertentu yang tidak menumbuhkan keragaman dan pertukaran pengetahuan tentang sinema.

Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Sugar Nadia Azier mengatakan beberapa puluh tahun silam, proses distribusi film di Indonesia masih melalui peran distributor, yakni pengusaha-pengusaha independen yang menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Mereka pun memiliki karakter distribusi masing-masing, mulai dari fokus pada sinema Hong Kong, India, hingga film-film lokal.

Baca juga: Dorong Jakarta Kota Sinema, Produser Yulia Evina Bhara Sarankan Bioskop Dihadirkan di Stasiun MRT

Skema itu membuat terjadi keragaman tontonan film sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses film, alih-alih hanya terpusat di jaringan bioskop tertentu yang keberadaannya pun belum sampai pelosok negeri. Sebaliknya, kini keadaannya adalah distribusi film cenderung didominasi pada jaringan bioskop tertentu seperti XXI, CGV, dan Cinepolis, dengan tontonan dan program tayangan yang sama.

"Akhirnya memang kita punya banyak penonton, tapi mungkin kita bisa lihat lagi apakah ragam tontonannya dan juga apakah sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat," katanya dalam acara diskusi "Pelik-pelik Distribusi Film" di TIM Cikini Jakarta, Minggu (12/10/2025).

Sugar juga menyampaikan kehadiran ruang-ruang pemutaran film aternatif kini juga mulai berkurang, seperti Kineforum, Paviliun 28 dan Kinosaurus. Padahal, biasanya mereka justru menghadirkan film-film terkurasi yang tidak masuk dalam arus utama sinema. Di sisi lain, pemutaran film-film kini terpusat di jaringan bioskop yang ada di mal-mal atau di festival-festival film yang cenderung terpusat di kota-kota besar.

"Jadi kalau kita mau ngomongin tentang apakah film sudah jadi miliknya hak warga, itu rasanya seperti kita masih panjang perjalanannya," ujarnya.

Kian masifnya proses distribusi dan penayangan film di platform OTT juga menjadi sorotan. Sugar menilai kehadiran platform OTT membuat semangat banyak orang untuk menonton film di bioskop kini mulai berkurang. Mereka secara tidak langsung terbentuk menjadi penonton yang individualis, tidak ada interaksi ataupun pertukaran pengetahuan tentang film seperti halnya jika menonton di bioskop.

Sebagai pihak yang pernah bekerja untuk menghadirkan film-film di luar arus utama di Kineforum, Sugar mengungkap bahwa kini pihaknya sudah tidak memiliki pendanaan yang cukup dari pemerintah untuk bisa melakukan pemutaran yang rutin seperti dulu. Ditambah, bioskop XXI yang dulu ada di TIM kini tidak ada lagi, sehingga akses ruang pemutaran film semakin sulit.

Akhirnya, Kineforum pun kini hanya menjalankan program secara project-based yang setahun hanya punya 2-3 program. "Jadi sebenarnya ini bisa jadi regulasi yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya kepada jaringan bioskop atau industri yang besar untuk punya CSR atau kontribusi kepada publik. Mudah-mudahan kalau misalnya ada regulasinya, bagaimana interaksi antara industri dan juga pertukaran pengetahuan ini bisa ada," tutur dia.

Siasat Distribusi di Luar Arus Utama

Sistem distribusi yang hanya didominasi oleh jaringan bioskop besar membuat film-film di luar arus utama atau yang diminati pasar cenderung kesulitan untuk mendapatkan tempat. Hal itu yang dirasakan oleh sinematografer sekaligus produser dari Aksa Bumi Langit, Anggi Frisca.

Anggi mengungkap dia menemui tantangan untuk mendistribusikan film pertamanya, Negeri Dongeng (2017), lantaran genre dokumenter tidak mendapatkan tempat di bioskop komersial. Dengan kata lain, film dokumenter dianggap tidak cukup menjual untuk ditayangkan di bioskop.

Namun, Anggi tidak patah arang. Dia akhirnya berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang punya nilai yang sama dengan film Negeri Dongeng untuk mengumpulkan massa yang ternyata memiliki ketertarikan untuk menonton. Akhirnya meski hanya dengan 7 layar di bioskop, film itu bisa meraup sekitar 100.000 penonton.

Di sisi lain, dia juga berkolaborasi dengan komunitas masyarakat seperti karang taruna untuk membuat semacam "bioskop rakyat". "Sebetulnya berarti masalahnya bukan enggak ada penontonnya. Tapi memang penontonnya tidak dibangun, tidak dibentuk," kata sineas berusia 41 tahun itu.

Tantangan juga dihadapi Anggi ketika hendak mendistribusikan film Tegar (2022), film anak yang bercerita tentang kegigihan seorang anak penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan hak pendidikan. Kala itu, meski mendapatkan porsi layar bioskop yang cukup banyak, film Tegar hanya mampu meraup sekitar 56.000 penonton.

Anggi mengatakan jumlah layar yang banyak tidak cukup untuk membuat sebuah film bisa terdistribusi dengan baik ke penonton. Tapi juga harus dibarengi dengan konsep marketing yang mumpuni, serta durasi promosi yang cukup panjang untuk mendorong masyarakat tertarik menonton.

Di tengah kondisi menantang itu, lagi-lagi Anggi tidak patah arang. Dia merancang strategi distribusi film Tegar dengan konsep business to government (B2G). Lantaran mengusung tema inklusivitas dan pendidikan, dia pun bekerja sama dengan pemerintah daerah di sejumlah wilayah untuk menjadikan pemutaran film Tegar sebagai bagian dari program edukasi.

Film Tegar pun diputar di jaringan bioskop sekitar wilayah tersebut dengan segmen penonton anak-anak dan guru-guru. Selama 1,5 tahun menjalankan konsep distribusi yang langsung menyasar target penonton seperti ini, film Tegar pun akhirnya bisa meraup 1,6 juta penonton sampai saat ini.

"Akhirnya guru-guru ini jadi KOL kita. Mereka juga mau mengajak anak-anak didiknya ke bioskop. Tapi juga ini jadi salah satu tantangan buat kami gimana membuat guru-guru ini tertarik, dan bagaimana menyisipkan film jadi satu metode pembelajaran," imbuhnya.

Baca juga: Romcom di Tengah Dominasi Horor, Masihkah Punya Tempat di Bioskop?

Sugar menambahkan untuk bisa mengembalikan keragaman tontonan film sekaligus merawat kegiatan pertukaran pengetahuan film, bisa dilakukan dengan cara menghidupkan kembali ruang-ruang pemutaran film yang lebih meluas sesuai dengan budaya menonton yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Misalnya layar tancap di kampung-kampung atau jaringan-jaringan bioskop kecil yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha independen di daerah. Termasuk, membuat sistem distribusi yang bisa menghidupkan ekonomi tak hanya untuk filmmaker, tetapi masyarakat dan komunitas lokal.

"Sebenarnya kita enggak harus bergantung kepada sesuatu yang besar, jaringan yang mendominasi, karena faktanya jaringan bioskop yang besar saja belum mencapai kabupaten-kabupaten yang lebih jauh lagi. Jadi memang peran sebagai distributor ini sebenarnya perlu ada," tambah Sugar.