Fakta-fakta Tayangan Video Presiden Prabowo Subianto di Bioskop
15 September 2025 |
10:04 WIB
Media sosial tengah diramaikan dengan perbincangan soal penayangan video Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop. Tayangan yang muncul tepat sebelum film dimulai tersebut langsung memicu reaksi beragam dari publik. Ada yang mendukungnya, tetapi ada pula yang menolaknya.
Sebagian warganet menilai hal itu sebagai langkah pemerintah untuk menyampaikan capaian program secara lebih dekat ke masyarakat. Namun, kritik juga mengemuka karena bioskop dianggap sebagai ruang hiburan yang seharusnya bebas dari konten politik.
Pro dan kontra terus bergulir hingga menjadi perdebatan luas. Mulai dari komentar santai hingga seruan penolakan, respons publik menunjukkan betapa sensitifnya ketika ruang hiburan disisipi agenda komunikasi politik. Lantas, apa saja fakta-fakta tentang penayangan video Prabowo Subianto di bioskop? Berikut ulasannya.
Baca juga: 13 Film Indonesia Siap Tayang September 2025 di Bioskop
Di dalam video yang diputar di bioskop, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah perkembangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah menjangkau hingga 20 juta penerima manfaat. Dia juga menyampaikan peresmian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, video menampilkan data capaian lain seperti total produksi beras nasional yang menembus 21,76 juta ton hingga Agustus 2025. Ditunjukkan pula keberhasilan cetak sawah seluas 225 ribu hektare, hingga ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun. Kemudian, potret Prabowo yang turun langsung menemui warga dan anak-anak penerima manfaat program juga ditampilkan di video tersebut.
Penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo ditampilkan tepat sebelum film dimulai di bioskop. Hal ini mengikuti pola umum bioskop yang lazim memutar sejumlah tayangan sebelum pemutaran film utama.
Biasanya, sembari menunggu film utama diputar, layar bioskop akan diisi dengan penayangan trailer film mendatang, iklan komersial, maupun iklan layanan masyarakat. Dalam konteks ini, video Prabowo ditempatkan sebagai bagian dari tayangan layanan publik yang disisipkan di awal pertunjukan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait hal ini. Dia menilai penayangan video Prabowo di bioskop merupakan hal yang wajar. Menurutnya, penggunaan ruang publik untuk menyampaikan pesan pemerintah bukanlah praktik yang patut dipermasalahkan.
Prasetyo mengatakan strategi komunikasi lewat medium populer seperti bioskop dianggap sah sebagai sarana menjangkau masyarakat luas. Dia juga menekankan bahwa tidak ada yang ganjil dari cara ini karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi terkait program kerja.
Fenomena serupa pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menjelang akhir periode pertama pada September 2018-2019, bioskop sempat menayangkan iklan yang menampilkan capaian pembangunan 65 bendungan sebagai bagian dari program infrastrukturnya.
Kala itu, publik memberi respons beragam. Sebagian netizen di Twitter melontarkan kritik karena tayangan dianggap berbau kampanye, mengingat Jokowi kembali maju pada Pemilihan Presiden 2019. Akan tetapi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan tayangan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye karena belum ada penetapan pasangan calon.
Meski dikemas sebagai tayangan capaian pemerintahan, video Prabowo di bioskop menuai kritik dari sejumlah kalangan. Di media sosial, muncul sentimen negatif yang mempertanyakan relevansi penyisipan konten politik di ruang hiburan.
Sebagian warganet bahkan menyerukan ajakan untuk menunda masuk studio hingga 15 menit setelah jadwal tayang dimulai, agar tidak perlu menyaksikan video tersebut. Kritik muncul dengan alasan bahwa bioskop seharusnya menjadi ruang hiburan murni, bukan wadah untuk menyampaikan pesan politik pemerintah.
Baca juga: Jumlah Layar Minim, Film Indonesia Saling Kanibal di Bioskop
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Sebagian warganet menilai hal itu sebagai langkah pemerintah untuk menyampaikan capaian program secara lebih dekat ke masyarakat. Namun, kritik juga mengemuka karena bioskop dianggap sebagai ruang hiburan yang seharusnya bebas dari konten politik.
Pro dan kontra terus bergulir hingga menjadi perdebatan luas. Mulai dari komentar santai hingga seruan penolakan, respons publik menunjukkan betapa sensitifnya ketika ruang hiburan disisipi agenda komunikasi politik. Lantas, apa saja fakta-fakta tentang penayangan video Prabowo Subianto di bioskop? Berikut ulasannya.
Baca juga: 13 Film Indonesia Siap Tayang September 2025 di Bioskop
1. Isi Video
Di dalam video yang diputar di bioskop, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah perkembangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah menjangkau hingga 20 juta penerima manfaat. Dia juga menyampaikan peresmian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.Selain itu, video menampilkan data capaian lain seperti total produksi beras nasional yang menembus 21,76 juta ton hingga Agustus 2025. Ditunjukkan pula keberhasilan cetak sawah seluas 225 ribu hektare, hingga ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun. Kemudian, potret Prabowo yang turun langsung menemui warga dan anak-anak penerima manfaat program juga ditampilkan di video tersebut.
2. Video Diputar Sebelum Film Mulai
Penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo ditampilkan tepat sebelum film dimulai di bioskop. Hal ini mengikuti pola umum bioskop yang lazim memutar sejumlah tayangan sebelum pemutaran film utama. Biasanya, sembari menunggu film utama diputar, layar bioskop akan diisi dengan penayangan trailer film mendatang, iklan komersial, maupun iklan layanan masyarakat. Dalam konteks ini, video Prabowo ditempatkan sebagai bagian dari tayangan layanan publik yang disisipkan di awal pertunjukan.
3. Istana Angkat Suara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait hal ini. Dia menilai penayangan video Prabowo di bioskop merupakan hal yang wajar. Menurutnya, penggunaan ruang publik untuk menyampaikan pesan pemerintah bukanlah praktik yang patut dipermasalahkan. Prasetyo mengatakan strategi komunikasi lewat medium populer seperti bioskop dianggap sah sebagai sarana menjangkau masyarakat luas. Dia juga menekankan bahwa tidak ada yang ganjil dari cara ini karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi terkait program kerja.
4. Praktik Serupa di Pemerintahan Lalu
Fenomena serupa pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menjelang akhir periode pertama pada September 2018-2019, bioskop sempat menayangkan iklan yang menampilkan capaian pembangunan 65 bendungan sebagai bagian dari program infrastrukturnya. Kala itu, publik memberi respons beragam. Sebagian netizen di Twitter melontarkan kritik karena tayangan dianggap berbau kampanye, mengingat Jokowi kembali maju pada Pemilihan Presiden 2019. Akan tetapi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan tayangan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye karena belum ada penetapan pasangan calon.
5. Kritik Publik
Meski dikemas sebagai tayangan capaian pemerintahan, video Prabowo di bioskop menuai kritik dari sejumlah kalangan. Di media sosial, muncul sentimen negatif yang mempertanyakan relevansi penyisipan konten politik di ruang hiburan.Sebagian warganet bahkan menyerukan ajakan untuk menunda masuk studio hingga 15 menit setelah jadwal tayang dimulai, agar tidak perlu menyaksikan video tersebut. Kritik muncul dengan alasan bahwa bioskop seharusnya menjadi ruang hiburan murni, bukan wadah untuk menyampaikan pesan politik pemerintah.
Baca juga: Jumlah Layar Minim, Film Indonesia Saling Kanibal di Bioskop
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.