Fenomena Live TikTok Saat Demo, Antara Media Pengawasan Publik & Ajang Cari Gift

Live TikTok menjadi fenomena yang berkembang di tengah saat aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Selain untuk mengabarkan situasi terkini, tidak sedikit pengguna akun TikTok yang melakukan siaran langsung di platform media sosial ini, seraya meminta hadiah atau gift.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary, pada Kamis kemarin, lantas mengimbau masyarakat tidak melakukan live di aplikasi TikTok saat aksi demonstrasi. Pasalya, tidak sedikit yang melakukan live TikTok untuk mendapatkan hadiah atau gift dan khawatir menjadi media provokasi. 

Baca juga: 5 Rutinitas Malam yang Bikin Tidur Lebih Berkualitas Tanpa Scroll TikTok

Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital Firman Kurniawan menilai fenomena live TikTok di tengah aksi demonstrasi, memiliki akar yang kompleks dan perlu dilihat secara bertahap. Algoritma media sosial, termasuk TikTok, menurutnya memang dirancang untuk mempertahankan pengguna lebih lama di platform. 

Konten yang kontroversial, menarik perhatian, atau memicu emosi, secara otomatis akan mendapatkan amplifikasi, menarik lebih banyak mata untuk terus menyaksikan. Pemerintah, yang merasa demo sebagai ancaman terhadap stabilitas, tentu tidak senang ketika lebih banyak orang yang memperhatikan konten-konten tersebut. 

Upaya untuk meminimalkan dampak dan penyebaran informasi yang dianggap tidak nyaman ini dapat dimengerti sebagai langkah preventif. Namun, Firman mengingatkan, akar permasalahan demo itu sendiri tidak bisa diabaikan.

“Demo itu kan tidak terjadi begitu saja, ada penyebabnya, ada rangkaiannya,” tegas Firman kepada Bisnis, Jumat (29/8/2025). 

Dia menyampaikan, masyarakat tidak akan turun ke jalan, berpanas-panasan, atau menghadapi risiko kekerasan jika aspirasi mereka dapat tersampaikan dan ditampung. Alhasil, demo adalah ekspresi terakhir ketika saluran dialog dirasa buntu.

Oleh karena itu, Firman menegaskan bahwa imbauan tidak dilakukannya live TikTok atau media sosial lainnya tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar. Toh, tidak ada aturan atau undang-undang yang melarang siaran langsung di media sosial.

Live yang menyiarkan demo, menurut Firman, adalah cara untuk menunjukkan keadaan yang benar-benar terjadi secara real-time, sebuah ekspresi murni dari apa yang sedang berlangsung di lapangan. Ini juga bukan tindakan ilegal. Namun, dia tidak menampik adanya sisi lain yang perlu diwaspadai.

Firman menyoroti fenomena "gift" atau tawaran yang terkadang menyertai siaran live demo. Fenomena ini bisa saja mengaburkan esensi daripada demo itu sendiri. “Orang ingin ikut demo, ingin live aktivitasnya, biar dapat tawaran. Nah, kan jadinya bukan menyampaikan aspirasi,” catatnya.

Dalam konteks ini, Firman memahami jika kepolisian berupaya mencegah aktivitas demo yang ditunggangi kepentingan lain. Jika tujuannya adalah menghimbau agar demo tetap murni dan tidak dimanfaatkan pihak luar, itu masih bisa diterima. “Tapi kalau melarang, tidak tepat seperti itu,” kritiknya.

Live di media sosial bisa menjadi cara publik untuk melakukan pengawasan dan bukti jikalau ada tindakan represif yang dilakukan aparat di lapangan. Seperti yang terjadi pada Kamis, (28/8/2025), malam, ketika driver ojek online dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob, saat aksi unjuk rasa pecah dan memanas. 

Begitu pula saat jurnalis dipukuli aparat saat meliput demo 25 Agustus 2025. “Itu kalau tidak live, orang tidak tahu,” imbuhnya. Dari live itu juga ada pengawasan publik,” tegas Firman.

Lantas bagaimana langkah yang bijak menyikapi fenomena ini? Akarnya menurut Firman adalah memperbaiki akar permasalahannya, yaitu membuka saluran dialog dengan masyarakat dan dengarkan aspirasi mereka. Ibarat pipa yang panjang, menurutnya akan repot kalau mengurusi pipa itu di akhir pembuangan. Jadi, mengurai persoalan di hulu menjadi solusinya. 

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)