Hypereport: Menanti Kebijakan Pemerintah yang Berdampak di Tengah Fenomena Rojali & Rohana
06 August 2025 |
08:38 WIB
Luke Andaresta
Jurnalis Hypeabis.id
Dunia ritel dan pusat perbelanjaan di Indonesia kini tengah diramaikan dengan dua istilah unik yaitu, "rojali" alias rombongan jarang beli dan rohana yang merupakan akronim dari rombongan hanya nanya. Kedua istilah tersebut digunakan untuk melabeli tipe pengunjung mal yang hanya melihat-lihat atau bertanya, tanpa berbelanja.
Fenomena rojali dan rohana pun dilaporkan telah menyebabkan omzet pusat perbelanjaan di Indonesia menurun. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI), jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan memang mengalami peningkatan meski tidak signifikan, yakni kurang dari 10 persen.
Jumlah tersebut jauh di bawah target asosiasi di kisaran 20 persen—30 persen. Selain itu, imbas dari adanya fenomena rojali dan rohana juga diperkirakan membuat omzet pusat perbelanjaan di Indonesia tumbuh tidak signifikan, yakni kurang dari 10 persen pada 2025.
Fenomena rojali dan rohana pun dilaporkan telah menyebabkan omzet pusat perbelanjaan di Indonesia menurun. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI), jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan memang mengalami peningkatan meski tidak signifikan, yakni kurang dari 10 persen.
Jumlah tersebut jauh di bawah target asosiasi di kisaran 20 persen—30 persen. Selain itu, imbas dari adanya fenomena rojali dan rohana juga diperkirakan membuat omzet pusat perbelanjaan di Indonesia tumbuh tidak signifikan, yakni kurang dari 10 persen pada 2025.
Fenomena rojali dan rohana bukan sekadar tren sosial urban, melainkan cerminan tentang daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Pemerintah pun diminta untuk membuat kebijakan yang langsung berdampak, terutama menjaga konsumsi dan kestabilan ekonomi rumah tangga kelas menengah bawah.
Kemunculan fenomena rohana dan rojali mencerminkan dinamika baru dalam perilaku konsumsi masyarakat yang tak bisa diabaikan begitu saja. Meski belum tentu berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan, pola ini menjadi sinyal perlambatan daya beli yang patut direspons serius oleh pemerintah.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai di tengah fenomena rojali dan rohana, pemerintah harus mengambil kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan masyarakat. Menurutnya, pemerintah saat ini justru lebih berfokus pada kebijakan jangka panjang seperti sektor pangan dan pendidikan.
Dia menyampaikan pemerintah seharusnya lebih berfokus pada kebijakan untuk menggenjot sektor-sektor seperti manufaktur, padat karya, dan infrastruktur. Plus, dibutuhkan juga stimulus yang bisa menciptakan lapangan kerja lebih cepat, serta bantuan sosial yang lebih masif lagi dan tepat sasaran untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
"Ini kan [berkaitan dengan] daya beli masyarakat ya, jadi upaya-upaya untuk mengurangi kekayaan masyarakat misalnya pajak, termasuk pada UMKM dan sebagainya, ya ditahan dulu deh. Ini ekonominya lagi kurang baik, karena tadi situasi di menengah bawahnya lagi sulit," katanya kepada Hypeabis.id, Senin (4/8/2025).
Sementara untuk jangka panjang, pemerintah juga dinilai harus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, serta memastikan bahwa investasi yang masuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan khususnya di sektor formal. Termasuk, keberpihakan yang lebih terhadap produk-produk dalam negeri agar tidak terpengaruh dengan faktor distribusi global.
"Karena seringkali industri kita ini tidak terlindungi dengan situasi, apalagi setelah tarif Trump ini memang ada ancaman cukup besar," kata ekonom jebolan Universitas Indonesia tersebut.
Selain itu, pemerintah juga dinilai bisa berperan untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan seperti keringanan untuk beban tarif listrik dan pajak misalnya untuk sektor tekstil dan alas kaki. Termasuk, pelaku usaha pusat perbelanjaan juga dinilai perlu menyinkronkan antara toko fisik dan ecommerce sehingga bisa sama-sama menawarkan layanan maksimal bagi konsumen.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan saat ini pemerintah akan dan terus melakukan sejumlah program yang dapat menggenjot perekonomian nasional. Hal ini termasuk mempercepat belanja pemerintah. Dia meyakini, beberapa program yang dilakukan pemerintah tersebut dapat berdampak positif terhadap pergerakan perekonomian Indonesia.
"Tentu akan membawa dampak positif kepada pergerakan perekonomian dengan belanja yang lebih besar,” katanya dalam acara konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner yang ditayangkan di kanal YouTube OJK, Senin (4/8/2025).
Ketidakpastian & Stagnansi Ekonomi
Mahendra menilai bahwa fenomena rohana dan rojali yang tengah terjadi saat ini salah satunya dipicu oleh kondisi ketidakpastian ekonomi, sehingga konsumen memilih menahan diri untuk melakukan belanja.
"Jadi pada saat terjadi kondisi yang lebih tidak pasti di waktu beberapa bulan terakhir, tentu banyak pihak lebih mengambil posisi menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan,” jelasnya.
Menurutnya, sikap konsumen yang tengah dalam posisi menimbang-nimbang sebelum memutuskan untuk belanja ini merupakan hal yang wajar. Sebab, konsumen tengah menanti kepastian, di tengah situasi ekonomi saat ini.
"Dengan kepastian yang sudah lebih jelas, konsumen pun akan memperoleh kepastian lebih baik terhadap keputusan yang dapat mereka ambil untuk menentukan belanja lebih lanjut ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Tauhid menilai fenomena rojali dan rohana muncul lantaran tingkat konsumsi yang tengah melemah di kalangan masyarakat terutama menengah ke bawah. Bank Indonesia pada Juni 2025 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 121,6, turun tipis dari posisi Mei 2025 yang berada di angka 122,4. Penurunan terjadi terutama pada indeks ekspektasi penghasilan dan pembelian barang tahan lama.
Di sisi lain, Laporan S&P Global menunjukkan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Juli 2025, melanjutkan kontraksi yang telah terjadi tiga bulan berturut-turut. Meskipun naik dibanding indeks pada Juni 2025 yang tercatat 46,9, angkanya masih berada di level kontraksi. Bila PMI manufaktur berada di bawah angka 50, artinya sektor manufaktur mengalami perlambatan.
Tauhid mengatakan semua perlambatan tersebut merupakan indikator yang benar-benar terjadi menggambarkan lemahnya tingkat konsumsi masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan serta menahan untuk konsumsi kebutuhan yang lain.
Kondisi itu kian menantang lantaran masyarakat juga dihadapkan dengan biaya pendidikan yang tinggi pada momen tahun ajaran baru pada bulan Juni-Juli 2025. Di tengah ketidakpastian ekonomi, masyarakat akhirnya menahan konsumsi untuk barang-barang yang tidak terlalu krusial.
"Faktor lainnya adalah disrupsi teknologi yang sudah menggerogoti ekosistem penjualan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata harga di e-commerce itu jauh lebih murah, mereka enggak akan beli [di pusat perbelanjaan] gitu ya," ucapnya.
Tauhid berpendapat fenomena rojali dan rohana merupakan indikator dari stagnansi ekonomi yang tengah terjadi di Indonesia, lantaran tren ini sudah terjadi lebih dari satu triwulan. Stagnansi ini juga didorong dengan sektor industri formal yang semakin menurun, dimana informal kini mendominasi hampir 60 persen.
"Kenapa ini terjadi? Karena lapangan pekerjaan yang tercipta di sektor formal sekarang semakin sedikit, sehingga ketidakpastian pendapatannya juga tinggi. Kalau ketidakpastian pendapatan mereka tinggi, mereka enggak akan banyak belanja yang kemudian berisiko mengurangi saving mereka," jelasnya.
Hampir senada, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam berpendapat fenomena rojali dan rohana merupakan alarm bagi pemerintah karena merupakan tanda terganggunya konsumsi masyarakat, menjadi tanda serius rapuhnya perekonomian dan sosial budaya masyarakat di Indonesia.
Namun di tengah kondisi tersebut, ironinya pemerintah dinilai justru rajin mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. Mulai dari rencana pajak influencer, pajak UMKM online, hingga yang terbaru pemblokiran rekening hanya karena tidak aktif 3 bulan.
Menurut Mufti, kebijakan-kebijakan yang tak pro-rakyat tersebut justru memperkuat sinyal bahwa negara sedang kehilangan arah dalam merespons keresahan ekonomi rakyat. Padahal pemerintah semestinya hadir seperti partner usaha rakyat. "Kalau rakyat tidak diberi ruang tumbuh, bagaimana ekonomi mau bergerak?” katanya.
Mufti pun mendesak pemerintah agar tidak melihat persoalan ritel sebagai sektor tunggal yang mandiri, tapi bagian dari rantai ekonomi nasional yang saling bergantung.
"Kita harus hentikan kebijakan yang melemahkan semangat rakyat. Mari dorong ekonomi yang benar-benar pro rakyat, bukan yang justru bikin rakyat makin berat nafasnya. Dan kita semua harus menyadari bahwa Rojali dan Rohana bukan sekedar konten lelucon di medsos, tapi ini adalah wajah Indonesia yang sedang gelisah," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, menambahkan pemerintah diharapkan dapat memperkuat sektor rumah tangga yang merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Dia menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan dan kebijakan ekonomi agar masyarakat kembali bergairah berbelanja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan rumah tangga pada triwulan I-2025 hanya mencapai 4,87 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,91 persen. Padahal, konsumsi nasional rumah tangga menyumbang lebih dari 52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Tommy menilai bila fenomena ini terus dibiarkan, maka akan memperlambat laju perekonomian nasional secara signifikan. Dia pun meminta pemerintah dan pelaku usaha untuk mempercepat langkah-langkah inovatif guna membangkitkan kembali minat belanja masyarakat. “Pusat-pusat perbelanjaan juga perlu berinovasi dan meningkatkan pelayanan agar bisa ikut mendorong daya beli,” imbuhnya.
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.