Berpartisipasi di Festival Film Cannes 2025, Jakarta Bersiap Jadi Kota Sinema

Untuk pertama kalinya, Jakarta hadir secara resmi di Festival Film Cannes melalui partisipasinya di Marche du Film, salah satu pasar film terbesar di dunia. Kehadiran ini menandai langkah penting pemerintah provinsi yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Kota Sinema.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, hadir langsung dan memimpin delegasi resmi Pemprov DKI Jakarta di Cannes. Baginya, film-film yang muncul di Cannes bukan sekadar pencapaian artistik, melainkan cermin bahwa karya-karya anak bangsa kian diakui secara global.

“Dukungan kami hadir sebagai komitmen agar Jakarta menjadi rumah yang subur bagi lahirnya karya-karya kelas dunia,” ungkapnya. 

Baca juga: Delegasi Indonesia Buka Jaringan Distribusi Film Antarnegara di Cannes 2025

Dalam ajang tersebut, Pemprov DKI Jakarta turut menjadi penyelenggara forum strategis bertajuk International Co-production and Distribution Opportunity in Indonesia, bersama Jakarta Film Week dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Forum ini berperan sebagai wadah untuk menjajaki peluang kerja sama produksi internasional serta mempromosikan Indonesia sebagai lokasi produksi film yang potensial. Dia berharap acara seperti itu dapat makin membuka lebih banyak kesempatan kolaborasi global yang dapat mendorong kemajuan Jakarta dan perfilman nasional.

Pemeran Bang Doel ini belakangan memang gencar mempromosikan Jakarta sebagai Kota Sinema. Dia ingin makin banyak produksi film, baik lokal maupun internasional, mengambil lokasi syuting di Jakarta.

Namun, bagaimana yang terjadi di lapangan? Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sekaligus Anggota Komite Film DKJ Shuri Mariasih Gietty Tambunan mengatakan sejumlah negara yang masuk ke dalam Top 20 Global Cities, seperti Seoul, Hong Kong, dan Tokyo, punya cara yang efisien untuk menyediakan layanan produksi film.

Dia menyebut Jakarta perlu segera berbenah, jika tak ingin menghadapi kenyataan pahit tertinggal dalam arus investasi film dunia. Sebenarnya, lanjutnya, Komite Film Dewan Kesenian Jakarta sudah sejak 2022 menginisiasi advokasi Jakarta Film Commision.

Format ini penting untuk menyediakan layanan perizinan satu pintu bagi produksi film lokal maupun internasional. Sebab, salah satu masalah ialah pada proses pelayanan produksi film di Jakarta yang melibatkan terlalu banyak instansi. 

Selain itu, kurangnya koordinasi menyebabkan proses perizinan menjadi rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang menyatukan semua layanan terkait perizinan dalam kerangka regulasi yang lebih efisien.

“Advokasi yang dilakukan oleh Komite Film DKJ menyoroti pentingnya pembentukan Jakarta Film Commission (JFC) di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) atau lembaga pemerintah daerah Jakarta lain dengan kewenangan yang sesuai,” ungkapnya dalam laman resmi DKJ.

Gietty mengatakan pembentukan JFC difokuskan pada penyederhanaan perizinan lokasi syuting dan insentif bagi produksi film internasional sebagai bagian dari promosi kota Jakarta.

Selain itu, penting untuk memiliki data inventaris aset yang mendukung proses perizinan kegiatan syuting film di Jakarta. Saat ini, beberapa platform perizinan yang tersedia antara lain situs web Dinas PM & PTSP Provinsi DKI Jakarta, yang melayani izin penggunaan taman dan jalur hijau sebagai lokasi syuting.

Sementara itu, platform lainnya adalah situs IFFa yang dikembangkan oleh PT Produksi Film Negara (Persero) bersama Kemenparekraf, khusus untuk pengajuan izin penggunaan lokasi milik BUMN. 

Di luar itu, lanjutnya, para pembuat film juga diwajibkan mengurus Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Menurut Gietty, pembentukan Jakarta Film Commission (JFC) menjadi urgensi yang tak bisa diabaikan, mengingat pentingnya kebijakan daerah yang mendukung ekosistem perfilman sebagai bagian integral dari ekonomi kreatif. 

Sebab, seluruh stakeholder perlu melihat industri film tidak hanya berkontribusi secara ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, tetapi sebenarnya juga memberikan dampak sosial dan budaya. Pada akhirnya, hal itu memperkuat identitas serta citra Jakarta sebagai kota kreatif.

Meski telah ada kebijakan seperti Permendikbud No. 48/2018 yang mengatur perizinan produksi film internasional, regulasi ini masih memerlukan turunan berupa peraturan gubernur yang lebih teknis agar memiliki kekuatan hukum dalam mendukung pembentukan JFC. 

Di sisi lain, JFC perlu diintegrasikan dengan lembaga-lembaga daerah yang sudah ada, agar tidak menjadi lembaga baru yang justru menghabiskan sumber daya, tetapi mampu memperkuat dan menyinergikan kinerja yang telah berjalan.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, JFC dapat berfungsi sebagai pusat informasi perizinan satu pintu. Dalam jangka menengah, JFC dapat mengatur proses produksi film secara terstruktur.

Dalam jangka panjang, JFC dapat menjadi skema insentif untuk menarik produksi film internasional. Menurutnya, tanpa realisasi sinergi melalui JFC, Jakarta berisiko mengalami stagnasi dalam perkembangan industri film lokal serta kehilangan daya saingnya di panggung perfilman global. 

Baca juga: Profil Elvira Devinamira yang Mencuri Perhatian di Festival Film Cannes 2025

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)