Kolaborasi Australia–Indonesia Mewujudkan Ruang Digital Aman & Inklusif bagi Kelompok Rentan

Seiring makin masifnya penggunaan platform digital, ruang daring kini melekat pada aktivitas belajar, komunikasi, dan partisipasi publik. Namun peluang ini diikuti meningkatnya risiko, terutama bagi perempuan, anak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pelecehan online, eksploitasi, misinformasi, hingga kekerasan berbasis gender mengancam keamanan psikologis dan membatasi partisipasi kelompok rentan di dunia digital.

Isu ini diangkat dalam gelar wicara kampanye global 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, yang mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi disabilitas, sekolah, peneliti, dan mitra pembangunan untuk merumuskan langkah bersama menuju ekosistem digital yang aman dan inklusif.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tantangan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Sehingga upaya pencegahan dan penanganannya membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas," ujarnya dalam gelar wicara yang diselenggarakan pada Rabu (10/12/2025), di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Menurutnya, perubahan perilaku dan norma sosial harus berjalan seiring dengan penguatan regulasi agar ruang digital benar benar menjadi ruang yang aman bagi semua.

Dari perspektif kemitraan internasional, Pemerintah Australia menekankan pentingnya pendekatan berbasis pengalaman hidup nyata. Acting Minister Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hannah Derwent, menyatakan bahwa kemitraan Australia dan Indonesia dibangun di atas kemampuan untuk mendengarkan berbagai suara, mulai dari guru, anak muda, akademisi, hingga pegiat disabilitas.

"Dengan menjadikan pengalaman hidup nyata sebagai dasar kebijakan, Indonesia dan Australia dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal seiring meningkatnya keterlibatan digital," tegasnya. Menggaris bawahi bahwa kebijakan digital tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi harus berangkat dari realitas yang dihadapi masyarakat.

Gelar Wicara ini menampilkan kolaborasi empat program Kemitraan Australia–Indonesia: Inovasi, Inklusi, Koneksi, dan Skala yang saling melengkapi dalam mendorong keamanan dan inklusi digital. Fokusnya mencakup literasi digital aman di sekolah, kesetaraan gender dan hak disabilitas, riset untuk kebijakan, serta penguatan layanan dasar yang responsif di daerah.

Diskusi menegaskan bahwa mitigasi risiko digital tidak cukup lewat regulasi, tapi praktik nyata di komunitas sangat diperlukan. Dua panel membahas keterkaitan kebijakan dan implementasi, mulai dari regulasi digital dan perencanaan responsif gender hingga pengalaman lapangan dari organisasi masyarakat, kelompok disabilitas, pemerintah daerah, dan sekolah dalam mewujudkan perlindungan digital yang inklusif.

Sesi ekshibisi menampilkan berbagai inisiatif komunitas dan sekolah yang membuktikan bahwa perlindungan digital bisa diwujudkan secara nyata dari lingkungan belajar yang aman hingga pendekatan komunitas yang mendorong partisipasi setara.

Kolaborasi Inovasi, Inklusi, Koneksi, dan Skala menegaskan komitmen panjang Indonesia dan Australia membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan tidak meninggalkan siapa pun. Dengan menyelaraskan kebijakan, tata kelola daerah, riset, dan praktik komunitas, kemitraan ini memastikan percepatan digital berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)