JILF 2025 dan Relevansi Pramoedya Ananta Toer dalam Zaman Pengawasan
15 November 2025 |
16:00 WIB
Pramoedya Ananta Toer bukan sekadar penulis. Dia adalah suara yang terus bergema melampaui zaman, terutama saat negara berupaya membungkam warganya dan sejarah dipilah-pilah demi kepentingan politik. Kiwari, ketika dunia digital menciptakan ilusi keterbukaan informasi, warisan Pram justru terasa semakin mendesak untuk dibaca ulang.
Momentum inilah sekiranya yang menjadi benang merah diskusi bertajuk Pre-Launching: Reading Pram – “Pram, Journey, and the Future” di Jakarta International Literary Festival (JILF) 2025, Sabtu (15/11/25). Kegiatan ini adalah pemaparan hasil Program Membaca Pram oleh Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta.
Baca juga: Palestina di Panggung JILF 2025, Konflik di Negeri Para Nabi Bukan Hanya Soal Agama
Berlangsung di Galeri Oesman Effendi, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, diskusi ini menghadirkan peneliti Karunia Haganta, Kartikha Sri Rahmayanty, dan penulis Martin Suryajaya, dengan moderator Fadjriah Nurdiasih. Diskusi ini menelisik relevansi karya Pram seturut situasi sosial-politik hari ini.
Karunia Haganta mengatakan, dari hasil risetnya mempelajari karya-karya Pram, masyarakat kini makin dijauhkan dari politik dan sejarah. Meski informasi mudah diakses, arusnya tidak pernah netral, karena algoritma dan platform ikut menentukan apa yang boleh muncul di layar gawai.
Menariknya, Pram sudah lama memahami pola-pola tersebut, bahkan sebelum era digital hadir. Karya-karyanya berulang kali menunjukkan bagaimana negara dapat menguasai narasi demi mempertahankan kekuasaan. Pengalaman hidupnya yang dipenjara di berbagai rezim juga memberi bobot moral pada karyanya.
Di masa kolonial hingga Orde Baru, misalnya, Pram mengalami pemenjaraan berkali-kali karena tulisannya yang dianggap membahayakan. Pada era Soeharto, karya-karyanya bahkan dinyatakan terlarang dan peredarannya diawasi secara ketat.
“Beberapa aktivis mahasiswa dipenjara hanya karena mengedarkan bukunya, menunjukkan betapa kuat ketakutan negara terhadap gagasan tentang kemanusiaan dan perlawanan,” katanya.
Karunia menjelaskan, tradisi perlawanan yang dibawa Pram juga tidak muncul dari ruang kosong. Dia mewarisi dan memperkuat jejak pendahulunya seperti Tirto Adhi Soerjo, jurnalis awal abad ke-20 yang menggunakan tulisan sebagai alat pembebasan bangsa.
Tirto, yang kisah hidupnya banyak menginspirasi tokoh Minke dalam Bumi Manusia, juga mengalami penindasan serupa karena keberaniannya menyuarakan kritik terhadap kekuasaan kolonial. Seperti Tirto, Pram memahami bahwa menulis adalah tindakan politik, khususnya untuk memperjuangkan martabat manusia.
Namun, yang membuat diskusi tentang Pram begitu relevan hari ini bukan hanya sejarah kelam tersebut, tetapi kenyataan bahwa pola represi itu terus berulang. Di era digital yang seolah bebas, negara dan platform teknologi justru memiliki kendali lebih besar terhadap informasi, sementara masyarakat terus dicekoki konten yang sudah diseleksi tanpa sadar.
Situasi tersebut bergema dengan kisah sejumlah aktivis kontemporer, salah satunya Delpedro, yang belakangan dipenjara karena kritiknya terhadap pemerintahan. Penangkapannya menunjukkan bahwa ruang kebebasan sipil masih rapuh, dan bahwa suara kritis tetap diperlakukan sebagai ancaman. Dalam konteks ini, warisan Pram seolah memantul kembali, menyoroti betapa tipisnya batas antara demokrasi dan represi.
Selaras, Martin Suryajaya mengatakan, karya-karya Pram—terutama tetralogi Bumi Manusia—pernah menjadi simbol perlawanan bagi gerakan mahasiswa 1980–1990-an. Buku-bukunya dibawa dalam demonstrasi, bukan hanya sebagai bacaan tetapi sebagai simbol ideologis untuk menandai perlawanan terhadap Orde Baru. Setelah Reformasi 1998, karya-karyanya menjadi arus utama dan dibaca luas oleh publik.
Pengaruh Pram juga terasa kuat pada banyak penulis masa kini seperti Oky Madasari dan Laksmi Pamuntjak, yang meneruskan semangat kemanusiaan dan kritik sosial dalam karya-karya mereka. Bahkan penulis yang mengangkat tema kehancuran dan pesimisme sosial—yang kini sering disebut sebagai semangat “doomer”—bisa merujuk pada jejak Pram pada era 1950-an.
Kendati sempat meredup dalam satu dekade terakhir, minat terhadap karya Pram kembali tumbuh di kalangan generasi muda. Di tengah krisis politik, ekologis, dan informasi, tulisan-tulisannya dirasa penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana manusia dapat memperjuangkan martabatnya.
“Pram menggambarkan kondisi batin masyarakat yang kehilangan rujukan sejarah: identitas timpang, budaya tak utuh, jiwa bangsa tercerai-berai. Apa yang bagi dunia Barat tampak apokaliptik, bagi kita adalah keseharian,” katanya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Momentum inilah sekiranya yang menjadi benang merah diskusi bertajuk Pre-Launching: Reading Pram – “Pram, Journey, and the Future” di Jakarta International Literary Festival (JILF) 2025, Sabtu (15/11/25). Kegiatan ini adalah pemaparan hasil Program Membaca Pram oleh Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta.
Baca juga: Palestina di Panggung JILF 2025, Konflik di Negeri Para Nabi Bukan Hanya Soal Agama
Berlangsung di Galeri Oesman Effendi, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, diskusi ini menghadirkan peneliti Karunia Haganta, Kartikha Sri Rahmayanty, dan penulis Martin Suryajaya, dengan moderator Fadjriah Nurdiasih. Diskusi ini menelisik relevansi karya Pram seturut situasi sosial-politik hari ini.
Karunia Haganta mengatakan, dari hasil risetnya mempelajari karya-karya Pram, masyarakat kini makin dijauhkan dari politik dan sejarah. Meski informasi mudah diakses, arusnya tidak pernah netral, karena algoritma dan platform ikut menentukan apa yang boleh muncul di layar gawai.
Menariknya, Pram sudah lama memahami pola-pola tersebut, bahkan sebelum era digital hadir. Karya-karyanya berulang kali menunjukkan bagaimana negara dapat menguasai narasi demi mempertahankan kekuasaan. Pengalaman hidupnya yang dipenjara di berbagai rezim juga memberi bobot moral pada karyanya.
Di masa kolonial hingga Orde Baru, misalnya, Pram mengalami pemenjaraan berkali-kali karena tulisannya yang dianggap membahayakan. Pada era Soeharto, karya-karyanya bahkan dinyatakan terlarang dan peredarannya diawasi secara ketat.
“Beberapa aktivis mahasiswa dipenjara hanya karena mengedarkan bukunya, menunjukkan betapa kuat ketakutan negara terhadap gagasan tentang kemanusiaan dan perlawanan,” katanya.

Penulis & Peneliti Independen Karunia Haganta. (Sumber foto: Hypeabis.id/Himawan L Nugraha)
Karunia menjelaskan, tradisi perlawanan yang dibawa Pram juga tidak muncul dari ruang kosong. Dia mewarisi dan memperkuat jejak pendahulunya seperti Tirto Adhi Soerjo, jurnalis awal abad ke-20 yang menggunakan tulisan sebagai alat pembebasan bangsa.
Tirto, yang kisah hidupnya banyak menginspirasi tokoh Minke dalam Bumi Manusia, juga mengalami penindasan serupa karena keberaniannya menyuarakan kritik terhadap kekuasaan kolonial. Seperti Tirto, Pram memahami bahwa menulis adalah tindakan politik, khususnya untuk memperjuangkan martabat manusia.
Namun, yang membuat diskusi tentang Pram begitu relevan hari ini bukan hanya sejarah kelam tersebut, tetapi kenyataan bahwa pola represi itu terus berulang. Di era digital yang seolah bebas, negara dan platform teknologi justru memiliki kendali lebih besar terhadap informasi, sementara masyarakat terus dicekoki konten yang sudah diseleksi tanpa sadar.
Situasi tersebut bergema dengan kisah sejumlah aktivis kontemporer, salah satunya Delpedro, yang belakangan dipenjara karena kritiknya terhadap pemerintahan. Penangkapannya menunjukkan bahwa ruang kebebasan sipil masih rapuh, dan bahwa suara kritis tetap diperlakukan sebagai ancaman. Dalam konteks ini, warisan Pram seolah memantul kembali, menyoroti betapa tipisnya batas antara demokrasi dan represi.

Penulis & Pengajar Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta Martin Suryajaya (kanan). (Sumber foto: Hypeabis.id/Himawan L Nugraha)
Selaras, Martin Suryajaya mengatakan, karya-karya Pram—terutama tetralogi Bumi Manusia—pernah menjadi simbol perlawanan bagi gerakan mahasiswa 1980–1990-an. Buku-bukunya dibawa dalam demonstrasi, bukan hanya sebagai bacaan tetapi sebagai simbol ideologis untuk menandai perlawanan terhadap Orde Baru. Setelah Reformasi 1998, karya-karyanya menjadi arus utama dan dibaca luas oleh publik.
Pengaruh Pram juga terasa kuat pada banyak penulis masa kini seperti Oky Madasari dan Laksmi Pamuntjak, yang meneruskan semangat kemanusiaan dan kritik sosial dalam karya-karya mereka. Bahkan penulis yang mengangkat tema kehancuran dan pesimisme sosial—yang kini sering disebut sebagai semangat “doomer”—bisa merujuk pada jejak Pram pada era 1950-an.
Kendati sempat meredup dalam satu dekade terakhir, minat terhadap karya Pram kembali tumbuh di kalangan generasi muda. Di tengah krisis politik, ekologis, dan informasi, tulisan-tulisannya dirasa penting untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana manusia dapat memperjuangkan martabatnya.
“Pram menggambarkan kondisi batin masyarakat yang kehilangan rujukan sejarah: identitas timpang, budaya tak utuh, jiwa bangsa tercerai-berai. Apa yang bagi dunia Barat tampak apokaliptik, bagi kita adalah keseharian,” katanya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.