Dari Sampah Jadi Berkah, Pesantren Krapyak Wujudkan Swakelola dan Energi Mandiri
04 November 2025 |
19:30 WIB
Pagi di pekan awal Juli 2023 mungkin menjadi pagi terberat bagi Andika Muhammad Nur (24). Santri asal Pesantren Krapyak itu harus berkeliling asrama, mengetuki pintu agar teman-temannya mau memilah dan membuang sampah dengan benar.
Setiap hari hampir dua ton sampah dihasilkan dari aktivitas pesantren tersebut. Terlebih saat TPA Piyungan ditutup karena overload, sampah pun menumpuk di area dapur dan belakang asrama. Bau menyengat menyebar hingga ke kamar santri.
Sialnya, biaya pembuangan juga melonjak hingga Rp12 juta per bulan. Dari situlah Andika dan beberapa ustaz merasa perlu mencari jalan keluar agar pesantren tak lagi bergantung pada TPA. Dari sinilah muncul inisiatif untuk swakelola sampah.
Baca juga: Inovasi 3 Siswa Jakarta Ubah Limbah Makanan Jadi Pakan Unggas Ramah Lingkungan
Syahdan, pada 12 Juli 2023, mereka mendirikan komunitas Krapyak Peduli Sampah dengan dukungan penuh para kiai dan nyai. Tujuannya jelas, menata ulang pola pengelolaan sampah agar tidak ada lagi yang keluar dari kompleks pesantren.
“Kami mulai dengan yang paling dasar, yaitu mengubah perilaku—membuang sampah sesuai tempatnya dan memilahnya,” ujar Andika.
Selain itu, mereka juga menerapkan prinsip reduce. Kantin tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai, dan semua santri wajib membawa piring, wadah, serta gelas sendiri. Minimarket pondok juga berhenti menjual produk saset seperti sampo dan kopi, menggantinya dengan botol isi ulang.
Awalnya, peraturan ini memang menimbulkan keberatan dari sebagian santri. Namun pihak pondok tegas: sampah yang tidak dipilah tidak akan diambil. Sebaliknya, bagi kompleks santri yang rajin memilah, pengurus memberi insentif Rp10.000 per kilogram dari hasil penjualan sisa-sisa sampah.
Setelah berjuang selama tiga bulan, perubahan mulai terasa. Volume sampah yang semula mencapai dua ton per hari, papar Andika, berkurang menjadi hanya sekitar 100 kilogram. Santri kini terbiasa memilah sampah hingga 30 kategori, mulai dari plastik, kertas, kaca, besi, hingga styrofoam.
“Setiap kompleks punya jadwal pengumpulan sendiri. Jadi tidak ada lagi tumpukan sampah seperti dulu,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dengan bantuan Pemerintah Desa Panggungharjo, pesantren membangun biodigester berkapasitas 40 meter kubik untuk mengubah limbah organik menjadi biogas. Gas tersebut digunakan untuk memasak dan menggantikan sekitar 60 tabung gas elpiji besar per bulan.
Selain untuk energi, limbah organik juga dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Sisa makanan dijadikan pakan ayam, kambing, dan ikan lele, sementara kotorannya diolah kembali menjadi pupuk untuk kebun pesantren. “Siklusnya jadi tertutup. Dari dapur ke ternak, dari ternak kembali ke dapur lagi,” kata Andika.
Sementara itu, untuk limbah anorganik, mereka membuat berbagai inovasi. Plastik multilayer dilelehkan menjadi paving block dan kursi ecobrick, sedangkan botol bekas dijadikan tas, figura, dan kaligrafi. Beberapa santri bahkan membuat sandal daur ulang dari sisa spons yang dijual Rp1.000 per pasang.
Pendapatan dari kegiatan daur ulang ini mencapai sekitar Rp10 juta per bulan. Kursi ecobrick dijual Rp250.000 per unit, dan hasilnya digunakan kembali untuk operasional serta perawatan alat. Selain itu, ada program thrifting, yakni penjualan pakaian bekas layak pakai dengan harga murah, antara Rp1.000 hingga Rp5.000.
Perubahan ini juga menarik warga sekitar. Sekitar 80 kepala keluarga kini menitipkan sampah organik mereka ke pesantren untuk diolah. UMKM di sekitar Krapyak pun membeli produk hasil daur ulang untuk dijual kembali. Menurut Andika, keterlibatan masyarakat menjadi bukti bahwa model pengelolaan berbasis komunitas bisa berjalan efektif.
Meski begitu, tantangan masih ada. Beberapa bagian biodigester perlu perawatan, sementara sistem penyimpanan biogas masih dikembangkan agar bisa digunakan lebih lama. “Biaya pengadaan unit juga besar, sekitar Rp143 juta untuk kapasitas 40 meter kubik,” kata Andika. Namun dia yakin investasi ini bisa balik modal dalam waktu delapan bulan.
Keberhasilan ini membuat banyak pesantren tertarik meniru. Beberapa, seperti Al-Imdad di Bantul, sudah memulai dengan konsep serupa. Namun, menurut Andika, replikasi belum menyeluruh karena keterbatasan dana dan fasilitas. “Yang paling penting bukan alatnya dulu, tapi perubahan perilaku,” ujarnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Setiap hari hampir dua ton sampah dihasilkan dari aktivitas pesantren tersebut. Terlebih saat TPA Piyungan ditutup karena overload, sampah pun menumpuk di area dapur dan belakang asrama. Bau menyengat menyebar hingga ke kamar santri.
Sialnya, biaya pembuangan juga melonjak hingga Rp12 juta per bulan. Dari situlah Andika dan beberapa ustaz merasa perlu mencari jalan keluar agar pesantren tak lagi bergantung pada TPA. Dari sinilah muncul inisiatif untuk swakelola sampah.
Baca juga: Inovasi 3 Siswa Jakarta Ubah Limbah Makanan Jadi Pakan Unggas Ramah Lingkungan
Syahdan, pada 12 Juli 2023, mereka mendirikan komunitas Krapyak Peduli Sampah dengan dukungan penuh para kiai dan nyai. Tujuannya jelas, menata ulang pola pengelolaan sampah agar tidak ada lagi yang keluar dari kompleks pesantren.
“Kami mulai dengan yang paling dasar, yaitu mengubah perilaku—membuang sampah sesuai tempatnya dan memilahnya,” ujar Andika.
Selain itu, mereka juga menerapkan prinsip reduce. Kantin tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai, dan semua santri wajib membawa piring, wadah, serta gelas sendiri. Minimarket pondok juga berhenti menjual produk saset seperti sampo dan kopi, menggantinya dengan botol isi ulang.
Awalnya, peraturan ini memang menimbulkan keberatan dari sebagian santri. Namun pihak pondok tegas: sampah yang tidak dipilah tidak akan diambil. Sebaliknya, bagi kompleks santri yang rajin memilah, pengurus memberi insentif Rp10.000 per kilogram dari hasil penjualan sisa-sisa sampah.
Setelah berjuang selama tiga bulan, perubahan mulai terasa. Volume sampah yang semula mencapai dua ton per hari, papar Andika, berkurang menjadi hanya sekitar 100 kilogram. Santri kini terbiasa memilah sampah hingga 30 kategori, mulai dari plastik, kertas, kaca, besi, hingga styrofoam.
“Setiap kompleks punya jadwal pengumpulan sendiri. Jadi tidak ada lagi tumpukan sampah seperti dulu,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dengan bantuan Pemerintah Desa Panggungharjo, pesantren membangun biodigester berkapasitas 40 meter kubik untuk mengubah limbah organik menjadi biogas. Gas tersebut digunakan untuk memasak dan menggantikan sekitar 60 tabung gas elpiji besar per bulan.
Selain untuk energi, limbah organik juga dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Sisa makanan dijadikan pakan ayam, kambing, dan ikan lele, sementara kotorannya diolah kembali menjadi pupuk untuk kebun pesantren. “Siklusnya jadi tertutup. Dari dapur ke ternak, dari ternak kembali ke dapur lagi,” kata Andika.
Sementara itu, untuk limbah anorganik, mereka membuat berbagai inovasi. Plastik multilayer dilelehkan menjadi paving block dan kursi ecobrick, sedangkan botol bekas dijadikan tas, figura, dan kaligrafi. Beberapa santri bahkan membuat sandal daur ulang dari sisa spons yang dijual Rp1.000 per pasang.
Pendapatan dari kegiatan daur ulang ini mencapai sekitar Rp10 juta per bulan. Kursi ecobrick dijual Rp250.000 per unit, dan hasilnya digunakan kembali untuk operasional serta perawatan alat. Selain itu, ada program thrifting, yakni penjualan pakaian bekas layak pakai dengan harga murah, antara Rp1.000 hingga Rp5.000.
Perubahan ini juga menarik warga sekitar. Sekitar 80 kepala keluarga kini menitipkan sampah organik mereka ke pesantren untuk diolah. UMKM di sekitar Krapyak pun membeli produk hasil daur ulang untuk dijual kembali. Menurut Andika, keterlibatan masyarakat menjadi bukti bahwa model pengelolaan berbasis komunitas bisa berjalan efektif.
Meski begitu, tantangan masih ada. Beberapa bagian biodigester perlu perawatan, sementara sistem penyimpanan biogas masih dikembangkan agar bisa digunakan lebih lama. “Biaya pengadaan unit juga besar, sekitar Rp143 juta untuk kapasitas 40 meter kubik,” kata Andika. Namun dia yakin investasi ini bisa balik modal dalam waktu delapan bulan.
Keberhasilan ini membuat banyak pesantren tertarik meniru. Beberapa, seperti Al-Imdad di Bantul, sudah memulai dengan konsep serupa. Namun, menurut Andika, replikasi belum menyeluruh karena keterbatasan dana dan fasilitas. “Yang paling penting bukan alatnya dulu, tapi perubahan perilaku,” ujarnya.
(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.