Ribuan Siswa Keracunan, CISDI Ungkap Masalah Kualitas Makanan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihadapkan masalah serius, salah satunya keracunan. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus keracunan akibat MBG menjadi 6.452 kasus per 21 September 2025. Angka itu naik signifikan dari data sebelumnya pada 14 September 2025 yang mencatatkan sebanyak 5.360 kasus.

Artinya, hanya dalam kurun waktu 7 hari, korban keracunan siswa sekolah pasca mengonsumsi MBG bertambah 1.092 kasus. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan tertinggi yakni sebanyak 2.012 kasus, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus).

Kasus keracunan juga terjadi di provinsi-provinsi lainnya termasuk Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Temuan kasus keracunan yang terjadi pun berkaitan langsung dengan makanan MBG yang dikonsumsi siswa sekolah, ditandai sakit yang mereka alami dengan gejala utama seperti diare dan sakit perut. 

Baca juga: Angka Keracunan MBG Terus Meningkat Jadi 6.452, Naik 1.000 Kasus dalam Seminggu 

Senior Analyst for Health Policy Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Muhammad Iqbal Hafizon, memaparkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh CISDI bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) pada 11 Juli-1 Agustus 2025 menemukan bahwa sebanyak 35,9 persen atau 583 responden yang merupakan siswa sekolah mengaku pernah mendapatkan makanan yang rusak, basi, atau mentah dalam program MBG.

Hasil survei yang melibatkan sebanyak 1.642 responden yang merupakan siswa SD, SMP, dan SMA dari 12 provinsi di Indonesia itu juga menemukan sebanyak 35,2 persen responden atau 572 siswa mengaku memiliki pengalaman tidak menghabiskan MBG lantaran makanannya basi atau berbau.

Terkait kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG, CISDI juga melakukan studi kasus di Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya, dan menemukan sebanyak 1.275 siswa mengalami sakit akibat keracunan dengan gejala utama diare dan sakit perut.

"Hasil analisis ini menunjukkan bahwa beberapa sampel makanan [MBG] itu berkaitan erat dengan temuan ini. Berdasarkan gejala, pola penyebaran, dan waktu munculnya sakit, diduga penyebab keracunan makanan ialah bakteri Bacillus cereus, Salmonella, dan Clostridium perfringens," kata Iqbal dalam Rapat Audiensi bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025), yang ditayangkan di YouTube DPR RI. 

Dalam paparannya, Iqbal juga mengungkap beberapa testimoni langsung dari siswa sekolah yang mendapatkan MBG. Mereka mengungkap makanan MBG yang diterima terutama buah-buahan terkadang ada ulatnya atau basi, makanannya bau dan membuat mual, rasa yang kecut, hingga menemukan kecoa dalam makanan yang diterima. 

Bahkan, ada juga siswa yang mengaku bahwa temannya yang memvideokan makanan bermasalah MBG untuk menjadi bukti dan viral di media sosial, justru mendapatkan ancaman dari kepala dapur MBG. Walapun saran telah diberikan, mereka mengaku belum ada perubahan dari kualitas makanan MBG. 

"Jadi, memang ini menjadi salah satu isu yang cukup serius dari program MBG. Alih-alih meningkatkan status gizi, justru dengan temuan seperti ini MBG berpotensi untuk menjadi faktor risiko yang membahayakan penerima manfaatnya," terang Iqbal. 

Baca juga: JPPI & Indef Minta Program MBG Dihentikan Sementara dan Dievaluasi Total 
 

Tata Kelola & Sistem Pengawasan Buruk 

Iqbal menyampaikan fenomena keracunan makanan yang terjadi hanya menjadi bagian kecil dampak dari buruknya tata kelola dan penegakan keamanan pangan dalam program MBG. Dia menjelaskan berdasarkan pengamatan CISDI, terdapat beberapa persoalan dalam pelaksanaan MBG yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, belum adanya mekanisme yang jelas untuk pemulihan hak anak atas kerugian yang diperoleh dari keracunan makanan akibat MBG hingga hari ini. "Nah ini siapa akhirnya yang harus memulihkan hak mereka baik dari aspek kesakitan maupun dari sisi fisiknya mereka," ujar Iqbal.

Persoalan yang kedua yakni belum tersedianya pembagian kerja dan alur koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan pengawasan, serta surveilans epidemiologi bila kasus keracunan makanan terjadi.

"Ketika terjadi kasus keracunan, Dinkes [Dinas Kesehatan] mencoba bergerak cepat untuk merespons. Namun konteksnya masih respons. Sebenarnya yang dibutuhkan lebih dari itu, terutama dari aspek pencegahan, pengawasan, dan surveilans," katanya.

Adapun, persoalan ketiga yakni belum adanya evaluasi penegakan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang beredar, CISDI mendapati bahwa dalam pelaksanaan program MBG, belum tersedianya mekanisme untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra SPPG yang memproduksi makanan bermasalah.

"Untuk makanan basi atau rusak itu belum ada mekanismenya kalau ditemukan, maka akan ditindaklanjuti seperti apa," ucap Iqbal.

Selain itu, belum ada juga ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas keamanan pangan lintas sektor untuk wilayah satuan pendidikan/komunitas, serta belum tersedia juga ketentuan untuk merespons temuan makanan basi/rusak.

"MBG itu tidak hanya berkutat di dapur SPPG, tapi ada proses delivery [pengiriman], dimana ketika dia sudah keluar dari ranahnya SPPG, otomatis tata kelolanya akan berubah. Ketika masuk ke satuan pendidikan otomatis akan di bawah Dinas Pendidikan, ketika masuk ke komunitas, akan masuk ke ranahnya Dinas Kesehatan. Tapi koordinasi semacam itu belum terlihat konkretnya sampai sekarang, dan itu yang kita terus tagih sampai hari ini," ujar Iqbal. 

Baca juga: Turun Jadi 29%, Porsi MBG di Dana Pendidikan 2026 Tetap Tuai Kritik Keras 

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)