Daftar Rumah Pejabat yang Dijarah Massa Saat Demo Agustus 2025, Uya Kuya sampai Sri Mulyani

Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota besar pada akhir Agustus 2025 berujung pada kerusuhan dan penjarahan rumah beberapa pejabat publik. Peristiwa ini dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR serta isu ketidakadilan ekonomi yang memanas sejak pertengahan bulan.

Massa lebih dulu menggeruduk rumah Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari NasDem, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (30/8/2025). Aksi yang dimulai sejak sore itu berubah menjadi kerusuhan setelah massa berhasil menerobos pagar dan memasuki rumah. 

Berbagai barang elektronik, perabot mewah, hingga koleksi mainan eksklusif seperti action figure Iron Man ikut dijarah. Mereka juga mencari-cari berkas-berkas pendidikan, termasuk ijazah SMP Sahroni yang ditemukan dan diungkap ke publik.

Baca Juga: Museum & Bangunan Cagar Budaya Ini Menjadi Sasaran Massa

Hal ini lantaran, pernyataan Sahroni yang beberapa kali dinilai merendahkan rakyat. Dia menyebut pihak-pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia". Saat kediamannya menjadi sasaran penjarahan, ijazah miliknya yang memperlihatkan nilai akademik dengan rata-rata 6 dan 7 kemudian viral.

Tak lama berselang, rumah anggota DPR lainnya, Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Mereka merusak pintu rumah dan mengangkut berbagai barang, mulai dari perabot, pakaian, hingga perangkat elektronik. Kursi, lampu, kursi, koper, speaker studio dan kasur keluar dari rumah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut. Sejumlah saksi mata mengaku melihat massa membawa keluar kucing peliharaan dari dalam rumah.

Kontroversi Eko Patrio bermula dari aksi joget saat Sidang Tahunan MPR yang viral dan dinilai tidak peka di tengah isu kenaikan tunjangan DPR. Situasi memanas setelah dia mengunggah video parodi dengan sound horeg di TikTok, yang dianggap publik seolah menantang kritik masyarakat.

Setelah menuai kecaman luas, Eko menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa video tersebut hanyalah konten hiburan internal, bukan sindiran politik. Meski begitu, kemarahan publik tak dapat dibendung lagi sehingga rumahnya menjadi sasaran penjarahan.

Situasi semakin tak terkendali ketika rumah Uya Kuya, artis sekaligus anggota DPR RI, turut dikepung massa pada Sabtu (30/8/2025) di kawasan Jakarta Timur. Mereka membawa keluar barang-barang rumah tangga, termasuk kulkas, laptop, sampai kucing peliharaan.

Melalui pernyataannya di media sosial, Uya Kuya menyampaikan permintaan maaf dan memohon masyarakat untuk memberinya kesepatan sekali lagi untuk berbuat baik. Penjarahan ini disebut-sebut sebagai buntut kemarahan publik setelah viralnya video Uya Kuya berjoget di Gedung MPR di tengah gejolak isu kenaikan tunjangan DPR.

Klimaks kerusuhan terjadi pada Minggu (31/8/2025) dini hari, ketika rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang, diserbu massa sekitar pukul 01.41 WIB. Massa merusak pagar dan pintu utama sebelum mengangkut berbagai barang berharga, termasuk perabot rumah tangga, lukisan, dan perhiasan. Aksi ini dipicu kemarahan publik atas kebijakan fiskal dan ekonomi yang dianggap memberatkan, termasuk isu kenaikan PPN.

 

Seruan Presiden Prabowo

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa gelombang aksi demonstrasi yang belakangan terjadi tidak boleh lagi bergeser menjadi tindakan anarkis. Menurutnya, sejumlah kejadian bahkan sudah mengarah pada upaya makar dan terorisme, sehingga aparat diminta bertindak tegas.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Istana Negara, Minggu (31/8/2025) sore, dengan didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta sejumlah ketua umum partai politik. Pernyataan disiarkan langsung via kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

“Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan rakyat harus dihormati. Hak berkumpul dan berekspresi secara damai tetap dijamin konstitusi. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada gejala tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” katanya.

Prabowo menekankan, kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan UU No. 9 Tahun 1998 tetap dijunjung tinggi. Akan tetapi, jika penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara merusak fasilitas umum, menimbulkan korban jiwa, menjarah rumah pribadi maupun instansi publik, maka negara wajib hadir melindungi rakyat.

Ia juga memberi instruksi tegas kepada aparat kepolisian dan TNI untuk melindungi masyarakat serta menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. “Saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, maupun sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Meski begitu, Prabowo memastikan ruang penyampaian aspirasi secara damai tetap terbuka. “Silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo juga mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). Hal ini dilakukan untuk mendorong kembalinya ketertiban di masyarakat. 

Sejumlah ormas yang hadir antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca Juga: Sejarah Gedung Grahadi Sebagai Cagar Budaya Bagunan Peninggalan Era Kolonial