Hari Antikorupsi, Genhype Bisa Lapor Indikasi Korupsi lewat Survei Penilaian Integritas KPK
09 December 2024 |
19:22 WIB
Aldehead Marinda M. U.
Mahasiswa Jurnalistik Universitas Padjadjaran
Pada 9 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Pada momen ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun mengimbau masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pengawasan korupsi melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024.
Seruan KPK itu, utamanya ditujukan pada tiga elemen kunci masyarakat, yakni pegawai instansi, masyarakat eksternal pengguna layanan, hingga kalangan ahli dan jurnalis agar terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca juga: Film Rebel Ridge, Perjuangan Aaron Pierre Melawan Korupsi dalam Thriller Menegangkan
Adapun terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, tanggal ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2003 sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi di dunia. Di Indonesia, peringatan ini menjadi momen penting untuk merenungkan kondisi korupsi yang masih mengakar di berbagai sektor pemerintahan.
Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius. Dilansir dari Transparansi Internasional Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 menunjukkan nilai 34 dari skala maksimal 100. Nilai itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-110 dari 180 negara terkorup di dunia, berdasarkan penilaian indeks persepsi.
Dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat bahwa pada 2022 terdapat 579 kasus penindakan korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp42,747 triliun. Sektor-sektor seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya pengelolaan keuangan publik terhadap penyelewengan.
Berdasarkan situasi tersebut, KPK yang berperan penting dalam upaya pemberantasan rasuah ini terus meluncurkan berbagai inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dalam melawan korupsi.
Salah satu inisiatif yang dihadirkan KPK tahun ini adalahSurvei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini memungkinkan banyak pihak termasuk masyarakat umum untuk melaporkan indikasi pelanggaran terkait korupsi.
Bukan hanya masyarakat sebenarnya yang dapat terlibat karena ada tiga kelompok sasaran yang ditargetkan oleh KPK, yakni pegawai instansi pemerintahan; dan pengguna layanan (eksternal) termasuk masyarakat yang mengurus KTP, perizinan, hingga penerima manfaat, mitra kerja maupun vendor pengadaan. Lalu ketiga adalah para ahli atau pemangku kepentingan terkait seperti pemeriksa BPK, NGO/CSO, jurnalis, auditor BPKP, Ombudsman, akademisi, dll.
Lebih lengkap SPI ini disebut melibatkan 95 kementerian dan lembaga di 508 kabupaten/kota. Termasuk di seluruh provinsi di Indonesia yang kini berjumlah 38 provinsi dan 2 BUMN.
"SPI tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” tulis KPK di laman resminya.
Bukan itu saja, KPK turut menyediakan platform aduan digital bernama JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi) yang menjadi media komunikasi KPK dan masyarakat untuk menangani aspek lain selain pengaduan terkait korupsi.
Hadir pula di Instagram dengan nama akun @jaga.id yang berdiri sebagai platform edukasi masyarakat. JAGA sendiri menjadi layanan publik berbasis media digital untuk menyediakan data seputar pencegahan korupsi dan pelayanan publik.
Editor: Fajar Sidik
Seruan KPK itu, utamanya ditujukan pada tiga elemen kunci masyarakat, yakni pegawai instansi, masyarakat eksternal pengguna layanan, hingga kalangan ahli dan jurnalis agar terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca juga: Film Rebel Ridge, Perjuangan Aaron Pierre Melawan Korupsi dalam Thriller Menegangkan
Adapun terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, tanggal ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2003 sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi di dunia. Di Indonesia, peringatan ini menjadi momen penting untuk merenungkan kondisi korupsi yang masih mengakar di berbagai sektor pemerintahan.
Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius. Dilansir dari Transparansi Internasional Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 menunjukkan nilai 34 dari skala maksimal 100. Nilai itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-110 dari 180 negara terkorup di dunia, berdasarkan penilaian indeks persepsi.
Dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat bahwa pada 2022 terdapat 579 kasus penindakan korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp42,747 triliun. Sektor-sektor seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya pengelolaan keuangan publik terhadap penyelewengan.
Berdasarkan situasi tersebut, KPK yang berperan penting dalam upaya pemberantasan rasuah ini terus meluncurkan berbagai inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dalam melawan korupsi.
Salah satu inisiatif yang dihadirkan KPK tahun ini adalahSurvei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini memungkinkan banyak pihak termasuk masyarakat umum untuk melaporkan indikasi pelanggaran terkait korupsi.
Bukan hanya masyarakat sebenarnya yang dapat terlibat karena ada tiga kelompok sasaran yang ditargetkan oleh KPK, yakni pegawai instansi pemerintahan; dan pengguna layanan (eksternal) termasuk masyarakat yang mengurus KTP, perizinan, hingga penerima manfaat, mitra kerja maupun vendor pengadaan. Lalu ketiga adalah para ahli atau pemangku kepentingan terkait seperti pemeriksa BPK, NGO/CSO, jurnalis, auditor BPKP, Ombudsman, akademisi, dll.
Lebih lengkap SPI ini disebut melibatkan 95 kementerian dan lembaga di 508 kabupaten/kota. Termasuk di seluruh provinsi di Indonesia yang kini berjumlah 38 provinsi dan 2 BUMN.
"SPI tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” tulis KPK di laman resminya.
Bukan itu saja, KPK turut menyediakan platform aduan digital bernama JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi) yang menjadi media komunikasi KPK dan masyarakat untuk menangani aspek lain selain pengaduan terkait korupsi.
Hadir pula di Instagram dengan nama akun @jaga.id yang berdiri sebagai platform edukasi masyarakat. JAGA sendiri menjadi layanan publik berbasis media digital untuk menyediakan data seputar pencegahan korupsi dan pelayanan publik.
Editor: Fajar Sidik
Komentar
Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.