Resep Konservasi Laut agar Pangan Tak Menyusut

Di sudut pasar basah yang ramai di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, deretan ikan segar tersusun rapi di atas nampan warna-warni. Aroma laut yang lembut sesekali tercium, bercampur dengan riuh suara tawar-menawar antara pedagang dan pembeli.

Laut telah lama menjadi sumber penghidupan yang tak tergantikan, baik di kota maupun di pesisir. Namun, di sisi lain, laut juga sedang tidak baik-baik saja, dengan krisis iklim, penangkapan ikan berlebihan, hingga rusaknya ekosistem pesisir.

Baca juga: Menggali Potensi Pangan Fungsional Berbasis Kearifan Lokal

Kesadaran akan pentingnya menjaga laut kini tengah menjadi perhatian dunia. Pada Desember 2022, negara-negara sepakat dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB untuk melindungi 30 persen wilayah daratan dan laut pada tahun 2030 atau juga dikenal dengan target 30x30.

Indonesia pun membawa ambisi sendiri dengan visi 30x45: melindungi 30 persen wilayah lautnya pada tahun 2045, bertepatan dengan seratus tahun kemerdekaan. Target besar ini setara dengan 97 juta hektar kawasan konservasi.
 
Baru-baru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah 1,079 juta hektare wilayah konservasi laut selama tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih

Langkah perluasan ini menjadi bagian dari percepatan pencapaian target perlindungan 10 persen wilayah laut pada 2030 serta visi jangka panjang 30×45, yakni 30 persen wilayah laut terlindungi pada tahun 2045. Dengan tambahan tersebut, total luas kawasan konservasi yang tercatat saat ini telah mencapai 30,99 juta hektare.

"Tahun 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara.

Tahun ini, penambahan kawasan konservasi mencakup wilayah Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua di Maluku, serta Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta. Upaya tersebut difokuskan untuk memperkuat perlindungan ekosistem penting, mulai dari terumbu karang, padang lamun, hingga mangrove, yang berperan besar dalam menjaga keragaman hayati laut, stabilitas pesisir, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dirinya menekankan bahwa perluasan kawasan konservasi bukan hanya soal menambah luasan wilayah, melainkan memastikan perlindungan laut berjalan efektif dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari strategi ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan konservasi dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Sementara itu, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw menekankan bahwa visi 30x30 merupakan bagian dari politik lingkungan dan diplomasi global. Jika Indonesia ingin masuk ke dalam politik dan diplomasi lingkungan, sudah semestinya turut mengadopsi kebijakan tersebut.

“Jadi ini adalah program di mana Indonesia harus masuk di dalamnya. Karena kalau Indonesia nggak masuk di dalamnya secara lingkungan, di tingkat global kita akan tersisih," kata Victor.

Pihaknya pun mengapresiasi pemerintah karena dengan berani tidak hanya ikut terlibat, tetapi juga mengumumkan target penyelenggaraannya, yakni 30x45. Sebab, di sisi lain, sebenarnya masih ada sejumlah negara yang belum mengumumkan rancangan target tersebut.

Dengan adanya target, peta jalan menuju ke arah perbaikan konservasi ini pun dinilainya bisa lebih jelas. Kendati demikian, Victor mengingatkan bahwa penetapan target hanyalah awal. Ke depan, implementasi di lapangan perlu mendapatkan komitmen yang lebih, terutama karena biaya yang besar.

Victor menyebut Konservasi Indonesia bersama sejumlah lembaga lain dan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum lama ini telah merilis Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi. Prinsipnya, setiap rupiah yang diinvestasikan akan kembali dalam bentuk manfaat lebih besar. 

Sebab, pihaknya percaya kawasan konservasi yang dikelola baik bukan hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memberi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir.
 
“Keseimbangan itu menjadi penting, mengingat perairan kita hampir semua sudah overfishing. Jadi negara kita ini dibagi menjadi yang disebut dengan 11 WPP, wilayah pengelolaan perikanan, dan ada 9 jenis kelompok ikan. Sekitar 70 persen sudah yang kita sebut dengan overfishing atau fully fishing,” jelasnya.

Eks Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan itu menyebut selama ini ada anggapan keliru mengenai konservasi yang kerap dianggap berbenturan dengan kepentingan perikanan masyarakat pesisir. Padahal dengan pendekatan tepat, keduanya bisa berjalan beriringan.

Dia menjelaskan prinsip konservasi di Indonesia memang unik. Penerapannya tidak selalu berarti pembatasan total. Sebab, konservasi juga mencakup perlindungan, pengawetan, rehabilitasi, hingga pemanfaatan yang berkelanjutan.

“Jadi, sebenarnya enggak harus berlawanan kok. Utilisasi itu adalah bagian dari konservasi. Tapi utilisasi atau pemanfaatannya mesti yang benar,” tuturnya.

Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Keberlangsungan Sosial

 Victor menyebut konsep Blue Halo S menjadi salah satu model menarik yang menekankan perlindungan wilayah ekologi penting seperti terumbu karang dan daerah pemijahan ikan. Daerah utama tersebut harus dijaga karena punya nilai ekologi yang penting. Namun, bukan berarti tidak disentuh dan dimanfaatkan.

Lokasi ini berfungsi sebagai nursery ground atau spawning ground, yaitu tempat ikan berkembang biak, bertelur, hingga tumbuh pada fase remaja. Ekosistem vital seperti terumbu karang juga termasuk di dalamnya, sehingga kawasan tersebut diproteksi secara ketat.

Setelah ikan tumbuh, dia akan keluar dari wilayah inti. Barulah itu bisa ditangkap. Konsep ini dikenal dengan proteksi untuk produksi, yaitu strategi menjaga kawasan tertentu agar mampu menghasilkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Selain itu, dikembangkan pula konsep Marine Protected Area for Fisheries. Kawasan konservasi diarahkan untuk mendukung keberlanjutan perikanan dengan melindungi spesies tertentu dalam siklus hidupnya.

Indonesia bahkan menargetkan pembentukan High Sea MPA di luar yurisdiksi nasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari BBNJ Treaty tentang keanekaragaman hayati di luar batas negara.
 
Di luar itu, Victor menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci. Konservasi akan berhasil jika sejak awal masyarakat dilibatkan sebagai mitra sekaligus pelaku utama.

Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan nelayan merasakan langsung manfaat dari pengelolaan berkelanjutan. Program pengawasan berbasis masyarakat dan ekowisata lokal menjadi contoh nyata penerapannya. Dengan cara ini, konservasi bukan hanya menjaga laut tetap lestari. Tetapi juga memastikan dapur masyarakat pesisir terus terisi, hari ini dan di masa depan.

Manajer Program Karbon Biru YKAN Aji W. Anggoro mengatakan strategi konservasi di mangrove juga jadi salah satu yang menarik. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu produsen udang terbesar di dunia. Namun, capaian tersebut harus dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan yang signifikan, terutama hilangnya seperempat hutan mangrove akibat ekspansi tambak udang baru antara tahun 1980 hingga 2005.

Belakangan, berkembang upaya konservasi mangrove yang tidak harus bertentangan dengan tambak udang milik masyarakat. Salah satu metode yang diperkenalkannya ialah silvofishery. Konsep ini menekankan penanaman mangrove di dalam tambak udang dengan tujuan memulihkan ekosistem sekaligus mempertahankan kegiatan budi daya.

Dalam risetnya berjudul Konservasi untuk Produksi? Manfaat Mangrove untuk Budidaya Udang Berkelanjutan, ditemukan gambaran menarik mengenai efektivitas metode ini. Penelitian tersebut dilakukan di Berau, Kalimantan Timur, dengan menggabungkan data satelit serta observasi lapangan.

Temuan awal menunjukkan bahwa penanaman mangrove tidak hanya mendukung pemulihan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil tambak. Faktor kunci keberhasilannya adalah pemilihan lokasi yang tepat serta pengaturan kerapatan pohon.

Penanaman mangrove yang terlalu rapat di dalam tambak rupanya justru menurunkan produktivitas udang, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,7 persen setiap kali tutupan mangrove bertambah 10 persen. Fakta ini, katanya, sebenarnya sudah dipahami sebagian petambak di lapangan. Mereka kerap menebang kembali mangrove setelah tiga hingga lima tahun penanaman karena khawatir hasil panen menurun.

Namun, ini kemudian dapat dijelaskan secara ilmiah. Mangrove yang padat menghasilkan banyak serasah daun yang melepaskan tanin dan senyawa lain sehingga menurunkan kualitas air. Proses pembusukan juga menyerap oksigen terlarut yang sangat dibutuhkan udang.

Selain itu, kanopi mangrove yang terlalu lebat menghalangi cahaya matahari ke dalam tambak. Hal ini berdampak pada berkurangnya pertumbuhan plankton dan alga, yang merupakan pakan alami udang. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa mangrove tetap berperan positif dalam budidaya.

"Kami mendapati bahwa keberadaan mangrove dengan kepadatan rendah [kurang dari 1.000 pohon per hektare] justru meningkatkan produksi udang sekitar 2,1 persen,"

Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan pohon untuk menyediakan nutrisi tambahan dan naungan terbatas tanpa mengganggu sistem tambak. Sementara itu, kerapatan tinggi mangrove lebih efektif diterapkan di luar area tambak.
Selain itu, penelitiannya juga menunjukkan bahwa strategi paling efektif untuk meningkatkan produktivitas udang adalah melalui penanaman hutan mangrove yang sehat dengan kerapatan tinggi di kawasan sempadan tambak. Kawasan ini berfungsi sebagai sabuk hijau yang memberikan perlindungan alami sekaligus mendukung ekosistem perikanan.

Setiap kenaikan tutupan mangrove padat sebesar satu persen di area sempadan selebar 100 meter di luar tambak terbukti mampu meningkatkan hasil produksi udang hingga 0,25 persen. Sebaliknya, berkurangnya luasan mangrove di wilayah tersebut berbanding lurus dengan menurunnya produktivitas tambak.

Di luar itu, berbagai upaya lanjutan, termasuk pemantauan juga rutin dilakukan. Hal ini penting agar program bisa lebih berkelantuan. Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung, menyampaikan bahwa KKP terus melakukan pemantauan terhadap pengelolaan 117 kawasan konservasi laut di seluruh Indonesia melalui sistem EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan).

Sepanjang tahun 2024, tercatat 13 kawasan atau sekitar 11 persen telah berada pada kategori berkelanjutan. Kawasan tersebut antara lain Pulau Pieh, Kepulauan Kapoposang, Kepulauan Anambas, Gili Matra, Laut Sawu, Pulau Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Pantai Penyu Pangumbahan, Nusa Penida, Kepulauan Alor, Kepulauan Derawan, dan Raja Ampat.

Baca juga: Punya Potensi Besar, Rumput Laut Indonesia Belum Tergarap Maksimal

(Baca artikel Hypeabis.id lainnya di Google News)